PONTIANAK POST — Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Kalimantan Barat tidak sekadar menjadi seremoni tahunan.
Momentum ini dimanfaatkan sebagai refleksi sekaligus pijakan untuk menegaskan arah pembangunan pendidikan di bawah kepemimpinan Gubernur Ria Norsan dan Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan.
Mengusung semangat pemerataan dan inklusivitas, Pemerintah Provinsi Kalbar menegaskan komitmen bahwa pendidikan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Dalam peringatan Hardiknas 2026, di Pontianak, Ria Norsan menekankan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan daerah.
Selaras dengan upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), ia menyebut keberhasilan pembangunan Kalbar ke depan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang saat ini dipersiapkan melalui berbagai kebijakan pendidikan.
“Hardiknas ini menjadi momentum bagi kita semua untuk memastikan bahwa tidak ada anak-anak Kalimantan Barat yang tertinggal dalam mendapatkan pendidikan,” ujar Norsan.
Pernyataan tersebut didukung oleh berbagai program strategis yang dijalankan dalam satu tahun terakhir, mulai dari bantuan pendidikan, pembangunan sekolah, hingga inovasi program alternatif bagi masyarakat kurang mampu.
Pada awal masa kepemimpinannya, Ria Norsan bersama Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan langsung mengakselerasi program bantuan pendidikan.
Program Pembiayaan Beasiswa Pendidikan (PBP) diluncurkan sejak 100 hari kerja dengan total anggaran sekitar Rp210 miliar. Bantuan ini disalurkan secara bertahap, yakni triwulan I sebanyak 160.391 siswa, triwulan II sebanyak 168.718 siswa, dan triwulan III sebanyak 154.996 siswa.
Secara kumulatif, hingga triwulan III 2025, program ini telah menjangkau lebih dari 484.105 pelajar SMA/SMK/SLB negeri dan swasta di seluruh Kalimantan Barat. Adapun penerima aktif dalam skema berjalan mencapai sekitar 113 ribu siswa.
Salah satu perubahan signifikan adalah pemberian bantuan kepada sekolah swasta.
Sebelumnya, kebijakan pendidikan cenderung berfokus pada sekolah negeri, namun kini pendekatan tersebut mulai bergeser.
Kebijakan ini berdampak langsung di berbagai wilayah. Di Kota Pontianak, sekolah swasta mulai mendapatkan ruang yang lebih setara.
Di Kabupaten Kubu Raya, bantuan membantu keluarga prasejahtera mempertahankan anak tetap bersekolah. Di Kabupaten Sintang dan Ketapang, program ini menahan laju putus sekolah. Sementara di Kapuas Hulu, akses pendidikan di wilayah perbatasan mulai diperkuat.
Selain bantuan langsung, pembangunan fisik pendidikan juga berjalan paralel. Pada peringatan Hardiknas 2025, Gubernur Norsan meresmikan 11 sekolah baru SMA dan SMK yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil dan perbatasan.
Langkah ini menjawab persoalan akses geografis. Di salah satu wilayah kepulauan, siswa sebelumnya harus menempuh perjalanan laut hingga dua jam untuk bersekolah. Kini, sekolah dibangun lebih dekat dan dilengkapi asrama.
Perbaikan infrastruktur sekolah juga menjadi perhatian. Sepanjang 2025, sebanyak 52 sekolah (26 SMA dan 26 SMK) mendapat program rehabilitasi dan revitalisasi. Program ini menyasar sekolah dengan kondisi rusak sedang hingga berat, termasuk pembangunan baru jika diperlukan.
Tinjau Sejumlah Sekolah
Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan juga melakukan peninjauan langsung ke sejumlah sekolah.
Selain meninjau SMK di wilayah Rasau, Kabupaten Kubu Raya, ia juga mengunjungi SMA di Batu Ampar untuk memastikan pemerataan kualitas pendidikan hingga ke wilayah pesisir.
Dalam kunjungan tersebut, Krisantus menegaskan perhatian pemerintah tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan.
“Kami ingin memastikan sekolah-sekolah di wilayah pesisir dan terpencil juga mendapatkan perhatian yang sama, baik dari sisi fasilitas maupun kualitas pembelajaran,” ujarnya.
Terkait pendidikan vokasi, ia menekankan pentingnya keterkaitan dengan dunia kerja.
“Kami ingin SMK di Kalimantan Barat benar-benar menghasilkan lulusan yang siap kerja. Artinya, fasilitas praktik harus memadai, kurikulum harus link and match dengan industri, dan siswa harus memiliki keterampilan yang dapat langsung digunakan,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan fisik harus diiringi peningkatan mutu pembelajaran.
“Jangan sampai gedungnya sudah bagus, tetapi kualitas pembelajarannya belum maksimal. Ini yang terus didorong,” tegasnya.
Salah satu inovasi menonjol adalah pengembangan Sekolah Rakyat yang menyasar keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini menyediakan pendidikan gratis dengan sistem berasrama.
Pada tahap awal, program ini menampung sekitar 20–25 siswa SD, 20–25 siswa SMP, dan 40–50 siswa SMA. Sekolah ini menjadi alternatif bagi mereka yang sebelumnya terputus dari sistem pendidikan formal.
Selain itu, Sekolah Unggul Garuda dikembangkan untuk mencetak talenta unggul. Program ini dirancang sebagai sekolah berasrama tingkat SMA dengan standar tinggi setara sekolah taruna, di mana seluruh kebutuhan siswa ditanggung negara. Di Kabupaten Mempawah, lahan seluas sekitar 24 hektare telah disiapkan untuk pembangunan sekolah ini.
“Sekolah Unggul Garuda akan memperkuat ekosistem pendidikan dan kualitas SDM Kalbar,” ujar Norsan.
Upaya di sektor pendidikan mulai tercermin dalam indikator makro. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat pada 2024 berada di angka 71,19 dan meningkat menjadi 72,09 pada 2025.
Ratusan Ribu Penerima Beasiswa
Memasuki 2026, Pemprov Kalbar menargetkan peningkatan penerima bantuan menjadi sekitar 130 ribu siswa, perluasan bantuan ke sekolah swasta, penguatan vokasi berbasis kerja, serta penurunan angka putus sekolah.
Selain jalur formal, Gubernur Ria Norsan juga mendorong optimalisasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai strategi peningkatan kualitas SDM, khususnya bagi masyarakat usia produktif yang belum menyelesaikan pendidikan.
“Kami ingin perusahaan-perusahaan di Kalimantan Barat ikut berperan aktif. Karyawan yang belum tamat sekolah harus difasilitasi melalui PKBM,” tegasnya.
Di sisi lain, peningkatan kualitas SDM juga didorong melalui program Internet Rakyat yang bertujuan memperluas akses informasi dan pembelajaran, terutama di wilayah dengan keterbatasan konektivitas.
“Dengan akses internet yang merata, masyarakat bisa belajar dari mana saja. Ini penting untuk meningkatkan kualitas SDM secara menyeluruh,” tambahnya.
Program ini menjadi pelengkap penting karena pendidikan tidak lagi terbatas pada ruang kelas, tetapi juga terbuka melalui akses digital.
Secara keseluruhan, arah kebijakan pendidikan Kalimantan Barat bertumpu pada dua strategi utama. Pertama, perluasan akses melalui beasiswa, pembangunan sekolah baru, dan pengembangan sekolah unggulan.
Kedua, peningkatan kualitas melalui rehabilitasi sekolah, penguatan vokasi, Sekolah Rakyat, optimalisasi PKBM, serta dukungan digital melalui Internet Rakyat.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada generasi usia sekolah, tetapi juga membangun ekosistem pembelajaran sepanjang hayat.
Dalam satu tahun pertama kepemimpinan Ria Norsan dan Krisantus Kurniawan, perubahan mungkin belum sepenuhnya terlihat. Namun, arah pembangunan pendidikan mulai tampak jelas.
Dari wilayah pesisir Batu Ampar, ruang kelas sederhana Sekolah Rakyat, hingga akses digital melalui Internet Rakyat, semuanya berada dalam satu tujuan: membuka akses seluas-luasnya sambil meningkatkan kualitas untuk masa depan.
Bagi ribuan siswa dan masyarakat yang kini kembali memperoleh akses pendidikan, momentum Hardiknas 2026 bukan sekadar peringatan tahunan, melainkan simbol kehadiran negara dan terbukanya harapan masa depan. (mse/r)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro