PONTIANAK POST – Polemik lomba cerdas cermat Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat terus menjadi perhatian publik. Menyusul kontroversi penilaian dewan juri dalam final perlombaan yang digelar pada 9 Mei 2026 lalu, DPRD Kalimantan Barat kini mengusulkan solusi kompromi agar dua sekolah yang menjadi pusat polemik sama-sama diberangkatkan ke tingkat nasional.
Hal itu disampaikan Prabasa Anantatur, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, dalam acara santai yang digelar di Aming Coffee, Kamis (14/5).
Menurut Prabasa, polemik lomba cerdas cermat Empat Pilar MPR RI tersebut dalam sepekan terakhir telah menjadi pembahasan luas di tengah masyarakat Kalbar, termasuk di media sosial.
“Kita tahu baru kurang lebih seminggu ini Kalimantan Barat menjadi bahan pembicaraan secara nasional terkait lomba cerdas cermat Empat Pilar yang dilaksanakan oleh MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat,” ujarnya.
Ia mengatakan polemik muncul akibat keputusan dewan juri dalam memberikan penilaian pada babak final, yang kemudian memicu protes dari peserta dan masyarakat.
“Nah, polemik ini disebabkan ada persoalan oleh dewan juri yang memberikan penilaian. Kalau kita melihat dari media yang beredar, cenderung sikap dewan juri dianggap agresif dan tidak mempertimbangkan protes dari siswa peserta lomba,” katanya.
Prabasa mengungkapkan, pihak MPR RI sebenarnya telah mengambil langkah dengan memutuskan final lomba akan diulang dan menghadirkan kembali tiga grup peserta final. Namun keputusan tersebut justru kembali memunculkan perdebatan baru di masyarakat.
“Menurut informasi, final ulang ini akan dilaksanakan tanggal 16 atau 17 Mei. Nah ini yang kemudian memunculkan polemik lagi,” tuturnya.
Ia menyebut DPRD Kalbar menerima banyak aspirasi dari masyarakat terkait polemik tersebut. Di satu sisi, menurutnya, SMA Negeri 1 Pontianak merasa jawaban mereka benar, sementara di sisi lain SMA Negeri 1 Sambas juga telah dinyatakan menang oleh dewan juri.
“Sekarang supaya polemik ini tidak berkepanjangan, kami mengusulkan dua-duanya saja mewakili Kalimantan Barat, baik SMA 1 Sambas maupun SMA 1 Pontianak. Kita anggap dua-duanya juara,” tegas anggota DPRD Kalbar dari dapil Sambas ini.
Menurut Prabasa, usulan tersebut akan dibicarakan lebih lanjut bersama pimpinan dan anggota DPRD Kalbar untuk kemudian disampaikan secara resmi kepada MPR RI sebagai bentuk diskresi khusus bagi Kalimantan Barat.
“Kalau daerah lain satu perwakilan, untuk Kalbar ini diskresi saja dua sekolah. Jadi selesai polemik ini,” katanya.
Ia juga menyoroti dampak psikologis yang dialami para peserta lomba yang sebagian besar masih berusia belasan tahun. Menurutnya, pengulangan lomba justru berpotensi memunculkan trauma bagi siswa.
“Kita tahu peserta ini anak-anak usia di bawah 16 tahun. Mereka sudah belajar, berdoa, mempersiapkan diri dengan serius. Kalau harus diulang lagi pasti ada trauma,” ujarnya.
Prabasa bahkan mengungkapkan telah menerima informasi bahwa alumni dan pihak SMA Negeri 1 Pontianak menyatakan keberatan jika final diulang.
“Saya tadi juga mendapat informasi dari alumni SMA 1 Pontianak bahwa kalau ini diulang mereka tidak bersedia mengikuti pertandingan selanjutnya dan mempersilakan SMA 1 Sambas mewakili Kalbar,” katanya.
Ia menilai kondisi serupa juga kemungkinan dirasakan oleh pihak SMA Negeri 1 Sambas yang sebelumnya telah diumumkan sebagai pemenang.
“Kalau sudah dinyatakan menang lalu dibatalkan dan diulang, pasti juga ada rasa trauma dan keberatan,” ucapnya.
Karena itu, DPRD Kalbar meminta penyelenggara lomba cerdas cermat Empat Pilar MPR RI mempertimbangkan solusi yang lebih menyejukkan demi menjaga kondusivitas dan mengakhiri polemik yang berkembang di masyarakat.
“Sekali lagi, saran kami kepada MPR RI yang melaksanakan kegiatan ini, berikan diskresi agar dua-duanya mengikuti final nasional mewakili Kalimantan Barat,” pungkasnya.(den)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro