Kalbar Butuh 100 Dokter Spesialis: Untan Buka PPDS Anestesi

 

PONTIANAK POST – Universitas Tanjungpura resmi membuka Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesiologi dan Terapi Intensif di tengah masih minimnya jumlah dokter spesialis di Kalimantan Barat.

Program tersebut diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi ketimpangan layanan kesehatan di daerah, terutama wilayah pedalaman dan perbatasan.

Pembukaan PPDS itu dilakukan bersamaan dengan peluncuran Program Studi Magister Ilmu Farmasi Fakultas Kedokteran Untan pada Selasa (19/5). Pemerintah menilai percepatan pendidikan dokter spesialis menjadi program strategis nasional untuk memperkuat ketahanan layanan kesehatan daerah.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI Fauzan mengatakan pembukaan PPDS di Untan merupakan bagian dari percepatan pemenuhan tenaga medis spesialis dan subspesialis nasional.

“Kita menyambut lahirnya program studi baru di bawah naungan PPDS Fakultas Kedokteran Untan sebagai capaian nyata program akselerasi pemenuhan dan distribusi tenaga medis spesialis dan subspesialis di Indonesia,” ujarnya.

Kebutuhan Dokter Anestesi Lebih dari 100 Orang

Rektor Universitas Tanjungpura Garuda Wiko mengungkapkan kebutuhan dokter spesialis anestesi di Kalbar masih sangat tinggi. Saat ini, jumlah dokter anestesi yang tersedia baru sekitar 40 orang, sementara kebutuhan ideal mencapai lebih dari 100 dokter.

“Kebutuhan dokter spesialis anestesi lebih dari 100 orang, sementara yang tersedia baru sekitar 40-an,” katanya.

Data Pemerintah Provinsi Kalbar menunjukkan pemenuhan dokter spesialis anestesi di Kalbar baru mencapai sekitar 36,42 persen dari total kebutuhan 115 dokter anestesi.

Kondisi tersebut membuat sejumlah daerah masih kesulitan menjalankan layanan operasi secara optimal.

Kapuas Hulu Belum Memiliki Dokter Tetap

Dekan Fakultas Kedokteran Untan Ita Armyanti mengatakan kebutuhan dokter anestesi di Kalbar sudah sangat mendesak. Bahkan, Kabupaten Kapuas Hulu hingga kini belum memiliki dokter anestesi yang menetap.

“Kalaupun ada, biasanya hanya bertahan maksimal satu tahun,” ujarnya.

Ia menjelaskan dokter anestesi kini menjadi kebutuhan utama rumah sakit karena hampir seluruh tindakan operasi yang diklaim melalui BPJS Kesehatan wajib melibatkan dokter spesialis anestesi.

“Karena itu pembukaan PPDS Anestesi ini menjadi upaya menjawab kebutuhan masyarakat di daerah,” katanya.

Menurut data Kementerian Kesehatan RI, Indonesia masih mengalami ketimpangan distribusi dokter spesialis, terutama di wilayah Indonesia timur, perbatasan, dan daerah terpencil.

Gandeng UNS Surakarta

Dalam pelaksanaannya, Untan menggandeng Universitas Sebelas Maret sebagai fakultas kedokteran pembina.

UNS mendampingi penyusunan kurikulum, visi misi program studi, hingga sistem pembelajaran karena telah lebih dahulu berpengalaman menjalankan program PPDS.

Penerimaan mahasiswa baru PPDS Anestesi ditargetkan dimulai pada tahun ajaran 2026. Seleksi dilakukan melalui tahapan administrasi dan wawancara bersama fakultas pembina.

Karena masih tergolong program baru, kuota penerimaan mahasiswa masih sangat terbatas, yakni maksimal lima orang per tahun.

Pemerintah Siapkan Seleksi Nasional PPDS

Di sisi lain, pemerintah juga tengah menyiapkan sistem seleksi nasional terpusat untuk PPDS dan Pendidikan Dokter Subspesialis (PPDSS). Sistem tersebut dirancang menyerupai Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).

Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiktisaintek Mukhamad Najib mengatakan seleksi nasional itu bertujuan menjaga kualitas calon dokter spesialis.

“Calon mahasiswa akan menjalani tes bersamaan di lokasi ujian dengan hari dan jam yang telah ditentukan oleh panitia,” katanya.

Hingga awal 2026, pemerintah telah membuka sekitar 160 program studi spesialis dan subspesialis baru di berbagai daerah. Program percepatan tersebut diprioritaskan di provinsi yang masih kekurangan dokter spesialis seperti Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, hingga Papua. 

Pendidikan dan Kesehatan Jadi Fondasi Daerah

Fauzan juga mendorong kampus-kampus di Kalbar membentuk konsorsium perguruan tinggi agar mampu menyelesaikan persoalan strategis daerah secara bersama-sama.

“Kalau selama ini perguruan tinggi berjalan sendiri-sendiri, hasilnya hanya memberikan resonansi lokal. Tetapi kalau bergerak bersama melalui konsorsium, dampaknya akan jauh lebih besar,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Kalbar menyebut pembukaan PPDS Untan bukan sekadar penambahan program studi, tetapi bagian dari upaya memperkuat layanan kesehatan dan membangun kemandirian sumber daya manusia daerah. (ars)

Tabel Infografis: Krisis Dokter Spesialis Anestesi di Kalbar

 

Editor : Aristono Edi Kiswantoro