PONTIANAK – Kalimantan Barat kini menduduki posisi tertinggi di Indonesia terkait ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Sepanjang Januari hingga April 2026, tercatat ada 9.270 titik panas yang mengepung wilayah ini.
Data ini diungkapkan oleh Lembaga Pantau Gambut dalam diskusi bersama Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan.
Angka di Kalbar jauh melampaui Kalimantan Tengah dengan 438 titik dan Kalimantan Selatan sebanyak 25 titik.
Ancaman Karhutla Kalimantan Barat dan Lemahnya Aturan
"Lembaga Pantau Gambut mencatat sebanyak 26.484 titik panas terdeteksi di dalam Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) sepanjang Januari hingga April 2026," kata Juru Kampanye Pantau Gambut, Putra Saptian di Pontianak, Rabu (20/5).
Baca Juga: Lahan Gambut Kalbar Kembali Rawan Karhutla, Investor Diajak Ikut Turun Tangan
Menurut Putra, sekitar 65 persen atau 17.299 titik panas berada di Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG).
Sementara itu, sisanya sebanyak 9.185 titik berada di area budidaya.
Tingginya titik panas di kawasan lindung gambut membuktikan bahwa perlindungan ekosistem gambut nasional belum berjalan efektif.
Walhi menilai pemerintah masih terjebak dalam ritual tahunan tanpa menyentuh akar masalah.
"Pemerintah harus berhenti melakukan ritual tahunan dalam penanganan karhutla," ujar Putra.
"Selama perlindungan ekosistem gambut belum diperkuat melalui RUU Perlindungan Ekosistem Gambut berbasis KHG, tumpang tindih kebijakan akan terus membuat kebakaran berulang di kawasan yang sama."
Baca Juga: Kayong Utara Masuk Wilayah Rawan Karhutla, Wabup Minta Sinergi dan Kesiapsiagaan Ditingkatkan
Mayoritas Titik Panas Berada di Konsesi Perusahaan
Data Pantau Gambut menunjukkan mayoritas titik panas di Kalimantan justru berada di kawasan konsesi milik perusahaan.
Sekitar 91 persen atau 8.983 titik panas tersebar di area HGU dan PBPH/IUPHHK.
Secara rinci, sebanyak 6.571 titik berada di wilayah HGU. Kemudian, 2.412 titik lainnya ditemukan di kawasan PBPH/IUPHHK.
Praktik pembukaan kanal untuk ekspansi perkebunan monokultur ditengarai menjadi penyebab utama rusaknya lahan gambut.
Begitu pula dengan pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai meningkatkan risiko kebakaran.
Baca Juga: Cegah Karhutla dari Desa: 80 Relawan di Kabupaten Ketapang Digembleng, Peralatan Dikerahkan
Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Kalimantan Barat, Indra Syahnanda, menyoroti aktivitas perusahaan yang mengancam ekosistem.
Menurutnya, aktivitas PT Mayawana Persada dan PT Equator Sumber Rezeki yang membuka sekitar 6.758,3 hektare lahan telah menggusur habitat orangutan.
"Aktivitas tersebut memperbesar ancaman kerusakan gambut di Kalimantan Barat," jelas Indra.
Hingga saat ini, penanganan karhutla dinilai masih bersifat insidental dan hanya berfokus pada pemadaman saat api membesar.
Padahal, Indonesia memiliki 13,43 juta hektare gambut tropis yang menyimpan 30 persen cadangan karbon dunia.(ant)
Editor : Uray Ronald