PONTIANAK POST – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meraih penghargaan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 dengan kategori tinggi dan menempati peringkat keempat nasional. Penghargaan tersebut diserahkan dalam Kick Off Evaluasi Nasional Capaian IDI Tahun 2025 di Hotel Horison Ultima Sentraland, Kota Semarang, Kamis (21/5).
Kalimantan Barat mencatat skor IDI sebesar 86,17, tertinggi di Pulau Kalimantan sekaligus masuk empat besar nasional. Penghargaan diterima langsung Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dari Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry B. Harmadi.
Usai menerima penghargaan, Ria Norsan mengatakan capaian tersebut menjadi bukti bahwa iklim demokrasi di Kalimantan Barat berjalan kondusif dengan partisipasi masyarakat yang terus terjaga.
“Ini membuktikan bahwa demokrasi di Kalbar berjalan baik. Kebebasan berpendapat terjaga, pemilu berlangsung aman, dan ruang partisipasi publik terus kita buka. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik lagi,” ujarnya.
Baca Juga: Dugaan Pungli dan Perizinan Berbelit Dinilai Hambat Program Rumah Subsidi di Kalbar
Menurut Norsan, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah, penyelenggara pemilu, media, hingga organisasi kemasyarakatan dalam menjaga stabilitas dan kehidupan demokrasi yang sehat di Kalbar.
Ia menambahkan, kualitas demokrasi juga berkaitan erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu indikator yang mendukung penilaian IDI ialah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Alhamdulillah, IPM Kalbar saat ini meningkat menjadi 72,09. Ke depan target kita bisa mencapai angka 75. Kalau kualitas SDM meningkat, maka kualitas demokrasi juga akan semakin baik,” katanya.
Ria Norsan menegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus memperkuat pendidikan politik masyarakat, transparansi pemerintahan, serta kolaborasi dengan media dan lembaga masyarakat sipil.
Menurutnya, demokrasi tidak hanya diukur dari tingginya angka indeks, tetapi juga harus mampu menghadirkan rasa aman, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Baca Juga: Kejagung Tahan Sudianto alias Aseng, Tersangkut Kasus Korupsi IUP di Kalbar
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh pemangku kepentingan di Kalbar untuk terus merawat demokrasi yang damai, inklusif, dan bermartabat menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Lodewijk F. Paulus, mengatakan evaluasi IDI menjadi bagian penting dalam memperkuat pembangunan demokrasi nasional secara berkelanjutan.
“Melalui forum evaluasi nasional capaian IDI ini, kita diharapkan dapat bersama-sama melakukan evaluasi terhadap indikator demokrasi secara berkesinambungan, terukur, dan strategis guna memperkuat kemajuan demokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujarnya.
Sebagai informasi, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan instrumen resmi untuk mengukur kualitas demokrasi di setiap daerah, meliputi aspek kebebasan sipil, hak-hak politik, dan kinerja lembaga demokrasi. Penilaian IDI diterbitkan secara berkala oleh BPS bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas serta sejumlah instansi terkait lainnya. (mse/r)
Editor : Hanif