PONTIANAK POST - Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Bebby Nailufa minta Dinas Sosial dapat melakukan koordinasi untuk kesiapan Sekolah Rakyat (SR) di Kota Pontianak. Baik untuk data murid hingga kesiapan tenaga pendidiknya.
“Sekolah Rakyat inikan sudah mulai berjalan pembangunannya. Bahkan targetnya di tahun ini jadi dan bisa dioperasikan. Kota Pontianak memiliki satu Sekolah Rakyat. Leading sektor Sekolah Rakyat ini ada di Kemensos. Untuk di daerah pastinya akan dilakukan oleh Dinas Sosial,” ungkap Bebby, Jumat (29/5).
Menurut Bebby, kesiapan dalam menyiapkan kelancaran SR sudah harus dilakukan. Terutama Dinas Sosial sebagai dinas yang menjalankan roda program ini di lapangan.
Kata dia, ketika pembangunan fisik SR selesai. Artinya, aset SR nantinya akan diserahkan kepada Dinsos sebagai pihak utama yang menjalankan program ini. Oleh sebab itu, kesiapan program ini juga harus disambut oleh Dinsos.
Baca Juga: Harga Referensi CPO Juni 2026 Turun Jadi US$1.029 per MT, Dipicu Lesunya Permintaan India
Seperti kesiapan murid, kemudian tenaga pendidik dan kependidikan termasuk kurikulum pendidikan di SR ini ke depan. Sebab informasinya, SR ini model sekolahnya menginap di asrama. Sasaran SR adalah anak dari keluarga miskin.
“Inikan Dinsos yang ada datanya. Makanya, kesiapan data termasuk mau tidaknya anak masuk SR sudah harus dilakukan dari sekarang,” tegasnya.
Bebby sendiri belum mengetahui detail, seperti apa jalannya SR di Kota Pontianak nanti. Apakah pemerintah pusat memberikan bangunan SR kemudian jalannya roda program SR akan dilimpahkan semuanya ke daerah. Termasuk dari sisi anggarannya.
Menurut Bebby jika program SR akan dilimpahkan ke daerah masing-masing, ini akan terasa berat. Sebab kaitannya alokasi anggaran. Diketahui kondisi fiskal Pemkot Pontianak saat ini semakin berat akibat TKD yang dipangkas lumayan besar.
Pandangannya, untuk pengoperasian SR ini juga membutuhkan anggaran besar. Seperti tenaga pendidik dan kependidikan, ini mesti digaji. Alokasi anggarannya apakah dari Kemensos atau seperti apa, sejauh ini belum diketahui secara detail.
Kemudian jika konsep SR murid-muridnya menginap. Artinya, pihak sekolah juga harus mengalokasikan anggaran makan minum selama mereka di asrama. Ini yang harus dikaji oleh Dinsos. Jangan sampai bangunan SR jadi, namun jalannya program SR tidak bisa berjalan akibat benturan alokasi anggaran.
“Kita sekarang tengah dihadapkan situasi dilema. Antaran ruang fiskal makin menipis, namun program juga harus dijalankan,” ungkapnya.(iza)
Editor : Hanif