PONTIANAK POST - Ketidakpastian global masih membayangi perekonomian dunia melalui dinamika geopolitik, volatilitas harga energi, dan perlambatan perdagangan internasional. Meski demikian, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang baik, tak terkecuali di Kalimantan Barat (Kalbar).
“Di tengah gejolak geopolitik dunia, APBN Regional Kalimantan Barat tetap tumbuh,” ungkap Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalbar, Triyanto, pekan lalu.
Ia merinci pendapatan negara di Kalbar telah terealisasi sebesar Rp4.458,47 miliar atau 26,56 persen dari target. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp9.200,48 miliar atau 34,46 persen dari pagu. Dengan perkembangan tersebut, defisit APBN Regional Kallbar tercatat sebesar Rp4.742,01 miliar dan secara tahunan melebar sebesar 0,18 persen.
Dari sisi penerimaan negara, penerimaan perpajakan masih menjadi penopang utama. Hingga April 2026, penerimaan perpajakan terealisasi sebesar Rp3.974,91 miliar atau 25,13 persen dari target dan tumbuh 16,83 persen secara tahunan.
Pada sektor kepabeanan dan cukai, hingga April 2026 realisasinya tumbuh sebesar 5,82 persen secara tahunan. Pertumbuhan bea masuk didorong oleh impor komoditas caustic soda untuk pengolahan alumina dengan kontribusi sebesar 44,40 persen.
Sementara bea keluar masih mengalami kontraksi sebesar 10 persen akibat belum adanya ekspor crude palm oil (CPO), di mana ekspor masih didominasi produk turunan CPO serta Palm Kernel Shell dan Palm Kernel Expeller.
Pada sektor penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), di Kalbar telah terealisasi sebesar Rp483,57 miliar atau 50,11 persen dari target dan tumbuh sebesar 5,80 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kinerja Badan Layanan Umum (BLU) juga tetap positif dengan Universitas Tanjungpura menjadi satuan kerja dengan capaian PNBP BLU tertinggi sebesar Rp112,89 miliar,” sebutnya.
Dari sisi belanja negara, belanja pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp2.997,56 miliar atau 28,86 persen dari pagu dan tumbuh 42,36 persen secara tahunan. Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp6.202,92 miliar atau 38,02 persen dari pagu.
Pemerintah Provinsi Kalbar menjadi pemerintah daerah dengan realisasi penyaluran tertinggi baik secara nominal maupun persentase, dengan realisasi sebesar Rp979,01 miliar. Pada tingkat kabupaten/kota, realisasi terbesar tercatat di Kabupaten Ketapang sebesar Rp574,96 miliar.
Di samping itu, ia menilai kondisi fiskal pemerintah daerah juga menunjukkan perkembangan yang baik. Hingga 30 April 2026, pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp5.495,76 miliar atau 22,26 persen dari target dan tumbuh 13,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Belanja daerah terealisasi sebesar Rp4.322,81 miliar atau 16,90 persen dari pagu sehingga APBD konsolidasian Kalbar menghasilkan SILPA sebesar Rp1.170,48 miliar.
Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), ia menilai kinerja mencatatkan pertumbuhan yang kuat. Hingga April 2026, PAD terealisasi sebesar Rp1.534,19 miliar atau 23,92 persen dari target dan tumbuh 80,76 persen secara tahunan.
Sementara itu, dari sisi belanja daerah, belanja operasi masih mendominasi dengan realisasi sebesar Rp3.913,41 miliar atau 90,53 persen dari total belanja daerah. Sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan ASN. Adapun belanja modal terealisasi sebesar Rp78,09 miliar.
Selain menjaga stabilitas fiskal dan ekonomi daerah, ia menyebut APBN juga terus mendukung berbagai program prioritas nasional, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Sekolah Rakyat.
“APBN Regional Kalimantan Barat terus menjalankan perannya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, memperkuat layanan publik, mendukung pembangunan, serta menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global yang masih berlangsung,” pungkasnya. (sti)
Editor : Hanif