PONTIANAK POST – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Opini tersebut diserahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Balairung DPRD Kalbar, Kamis (4/6).
Meski memberikan opini WTP, BPK RI masih menyampaikan sejumlah rekomendasi perbaikan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Beberapa di antaranya meliputi penguatan pengendalian internal pada pengelolaan Program Pembiayaan Beasiswa Pendidikan (PBP), penyempurnaan penatausahaan kas daerah, optimalisasi pengelolaan aset, serta peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah.
Pimpinan III BPK RI, Akhsanul Khaq, menyatakan bahwa temuan yang masih terdapat dalam pemeriksaan tidak berpengaruh material dan signifikan terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.
“Meskipun masih terdapat beberapa catatan terkait pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, permasalahan tersebut tidak berpengaruh material dan signifikan terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025,” ujarnya.
Baca Juga: Raih Opini WTP, Pemprov Kalbar Diminta Tuntaskan Catatan BPK dalam 60 Hari
Opini WTP merupakan pernyataan profesional BPK yang menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, didukung pengungkapan yang memadai, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta sistem pengendalian internal yang efektif.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengapresiasi seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan tim pemeriksa BPK RI yang telah menjalankan proses pemeriksaan secara profesional dan konstruktif.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Opini Wajar Tanpa Pengecualian bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari proses penguatan tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui tata kelola yang semakin akuntabel dan transparan, setiap program pembangunan serta penggunaan anggaran diharapkan semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Norsan.
Sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan, Pemprov Kalbar telah menyiapkan langkah perbaikan melalui rencana aksi yang terukur dan penguatan koordinasi antarperangkat daerah.
Baca Juga: BPK Berikan Opini WTP untuk Pemprov Kalbar Tahun 2025, Tindak Lanjut Rekomendasi Capai 84 Persen
Berdasarkan data pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK hingga Semester II Tahun 2025, Pemprov Kalbar telah menindaklanjuti 1.656 rekomendasi dari total 1.951 rekomendasi atau mencapai 84,9 persen. Capaian tersebut melampaui target penyelesaian tindak lanjut yang ditetapkan BPK sebesar 80 persen.
Pemprov Kalbar berharap capaian opini WTP dan tingginya tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK dapat menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, memperkuat integritas, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik bagi masyarakat. (mse/r)
Editor : Hanif