PONTIANAK POST - Sejumlah anggota dan pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) APINDO Kalimantan Barat meminta Dewan Pimpinan Nasional (DPN) APINDO meninjau kembali hasil Musyawarah Provinsi (Musprov) III APINDO Kalimantan Barat sebelum dilakukan pengesahan.
Permintaan tersebut disampaikan melalui kuasa hukum anggota dan pengurus DPK APINDO Kalbar, Paulus Adi, dalam siaran pers tertanggal 15 Juni 2026. Menurutnya, masih terdapat sejumlah hal yang perlu mendapatkan klarifikasi terkait pelaksanaan Musprov.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah keterlibatan 10 DPK yang dibentuk melalui mekanisme caretaker dan ikut serta dalam proses Musprov. Menurut Paulus, keberadaan dan legalitas DPK tersebut masih menjadi bahan diskusi di internal organisasi.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti adanya pergantian sejumlah pengurus DPK yang dinilai perlu mendapat penjelasan lebih lanjut agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi di kalangan anggota.
"Kami berharap seluruh proses dapat ditinjau kembali sesuai AD/ART organisasi sehingga tidak menyisakan persoalan di kemudian hari," ujar Paulus, Rabu (17/6/2026).
Atas dasar itu, pihaknya meminta DPN APINDO menunda pengesahan hasil Musprov hingga seluruh keberatan dan masukan dari anggota dapat ditelaah secara menyeluruh.
Mereka juga mengusulkan pembentukan tim verifikasi atau mekanisme evaluasi internal untuk meninjau seluruh tahapan pelaksanaan Musprov, termasuk terkait peserta yang memiliki hak suara.
Pandangan serupa disampaikan Ketua DPK APINDO Kabupaten Kayong Utara, Bahrudin. Ia berharap panitia dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci terkait data kehadiran peserta Musprov.
Menurut Bahrudin, keterbukaan informasi mengenai DPK yang hadir dalam Musprov akan membantu menghilangkan berbagai pertanyaan yang berkembang di internal organisasi.
"Kami hanya berharap ada penjelasan yang terbuka mengenai DPK yang hadir sehingga tidak menimbulkan perbedaan informasi di antara anggota," kata Bahrudin.
Ia menilai komunikasi yang baik dan transparan akan menjadi langkah positif untuk menjaga soliditas organisasi ke depan.
Baik kuasa hukum maupun sejumlah pengurus DPK menegaskan bahwa masukan yang disampaikan bertujuan untuk memperkuat tata kelola organisasi serta menjaga marwah APINDO sebagai wadah pengusaha yang profesional dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip organisasi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari panitia Musprov III APINDO Kalimantan Barat maupun DPN APINDO terkait masukan dan permintaan tersebut. Redaksi masih berupaya menghubungi pihak terkait untuk memperoleh tanggapan. **
Editor : Aristono Edi Kiswantoro