PONTIANAK POST – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, mendorong seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan memperkuat reformasi birokrasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta pembangunan Zona Integritas (ZI).
Hal tersebut disampaikan Harisson saat memberikan arahan pada kegiatan Asistensi SAKIP dan Zona Integritas yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kantor BPSDM Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (23/6/2026).
Menurut Harisson, kegiatan asistensi tersebut menjadi kesempatan bagi perangkat daerah untuk memperkuat pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, serta berorientasi pada hasil yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Baca Juga: SAKIP Award 2026: Saat Nilai Tinggi Harus Berbuah Pelayanan Nyata
“Selamat datang dan terima kasih kepada Kementerian PAN-RB yang telah hadir memberikan asistensi SAKIP dan Zona Integritas di Provinsi Kalbar. Saya berharap kegiatan ini membuat kita semakin memahami bagaimana meningkatkan capaian yang sudah ada agar terus berkembang,” ujar Harisson.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan peningkatan nilai SAKIP pada tahun 2026. Untuk mencapai target tersebut, seluruh perangkat daerah perlu memahami indikator penilaian serta memastikan setiap program dan kegiatan memiliki arah yang jelas terhadap pencapaian kinerja.
“Kalau selama ini nilainya sudah baik, tentu target kita adalah meningkat. Kita tidak boleh berhenti pada capaian yang ada. Pemahaman terhadap SAKIP harus semakin baik agar kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja juga semakin meningkat,” katanya.
Selain penerapan SAKIP, Harisson juga menyoroti penguatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Menurutnya, masih diperlukan dorongan agar lebih banyak perangkat daerah mengajukan unit kerja untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Baca Juga: Pemprov Kalbar Optimalkan Pengelolaan Aset Daerah Lewat Penyempurnaan Regulasi BMD
“Ini yang perlu kita evaluasi bersama. Jangan sampai semangat membangun Zona Integritas menurun. Perangkat daerah harus berani menunjukkan komitmen dalam memperbaiki tata kelola dan pelayanan publik,” tegasnya.
Ia berharap keberhasilan unit kerja yang telah membangun Zona Integritas dapat menjadi contoh dan motivasi bagi perangkat daerah lainnya untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Harisson juga menyampaikan pentingnya penyelarasan indikator penilaian kinerja antara pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan lebih efektif.
Baca Juga: DPRD Kalbar Siap Dorong Kereta Api Trans Kalimantan ke Pusat, Bidik Lapangan Kerja dan PAD
“Harapan kami ke depan ada penyatuan persepsi sehingga pemerintah daerah dapat bekerja lebih efektif dan tidak terbebani dengan ukuran yang berbeda-beda,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, penerapan SAKIP tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan atau tingkat serapan anggaran, tetapi lebih menekankan pada hasil atau outcome dari program yang dijalankan.
“Yang paling penting adalah bagaimana setiap kegiatan memberikan manfaat nyata. Bukan hanya selesai dilaksanakan, tetapi hasilnya dapat diukur dan dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.
Melalui kegiatan asistensi tersebut, Sekda berharap reformasi birokrasi di Kalimantan Barat semakin kuat dan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Mudah-mudahan kegiatan ini membawa perbaikan kinerja, memperkuat Zona Integritas, serta menjadikan reformasi birokrasi semakin efektif dan efisien demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat,” tutupnya. (mse)
Editor : Hanif