PONTIANAK POST - Terminal Kijing di Kabupaten Mempawah resmi menggelar ekspor perdana peti kemas senilai Rp21,4 miliar pada 29 Juni 2026.
Namun di balik selebrasi bersejarah itu, muncul pertanyaan yang belum terjawab tegas.
Apakah pelaku usaha kecil dan UMKM Kalimantan Barat juga bisa ikut menikmati jalur ekspor baru ini, atau Terminal Kijing hanya akan menjadi arena pemain korporasi besar?
Baca Juga: Ekspor Perdana Terminal Kijing Mempawah Jadi Momentum Dongkrak Investasi Daerah
Ekspor Perdana Didominasi Korporasi Besar
Nilai ekspor perdana melalui Terminal Kijing mencapai 1,206 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp21,49 miliar, dan melibatkan sejumlah perusahaan dengan berbagai komoditas unggulan di provinsi tersebut.
Berdasarkan hasil penelusuran kami, nama-nama yang tampil dalam maiden voyage ini adalah PT Borneo Alumina Indonesia, PT Unicoco Industries Indonesia, PT Ferrindo, dan PT Indonesia Chemical Alumina.
Semuanya perusahaan skala menengah hingga besar. Belum ada satu pun pelaku UMKM yang tercatat dalam daftar eksportir perdana tersebut.
Gubernur Singgung Peluang UMKM
Pada laporan Antara (30/6) Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyebut kombinasi konektivitas laut dan udara yang kini tersedia akan membuka akses yang lebih luas bagi komoditas unggulan Kalimantan Barat, termasuk produk UMKM, untuk menembus pasar global.
Baca Juga: Ekspor Perdana ke Pasar Internasional, Terminal Kijing Mencatatkan Throughput 1,5 Juta Ton
Pernyataan itu memberi sinyal bahwa pintu Terminal Kijing memang diarahkan untuk terbuka bagi semua segmen pelaku usaha, bukan hanya korporasi.
Namun hal tersebut masih bersifat harapan. Sejauh ini belum ada skema konkret yang diumumkan pemerintah daerah maupun Pelindo terkait kemudahan akses, pelatihan ekspor, atau subsidi biaya layanan bagi UMKM yang ingin menggunakan Terminal Kijing sebagai jalur ekspor.
Infrastruktur Sudah Siap, Ekosistem Belum
Terminal Kijing dilengkapi fasilitas modern termasuk dermaga petikemas sepanjang 750 meter dengan kapasitas kapal hingga 100.000 DWT, Container Yard, Container Freight Station, area reefer, serta fasilitas pemeriksaan fisik terpadu.
Kapasitas ini lebih dari cukup untuk menampung volume komoditas UMKM sekalipun.
Namun Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) dalam Antara (27/2), mengingatkan bahwa operasional Terminal Kijing belum berjalan optimal akibat lemahnya dukungan infrastruktur konektivitas darat dari dan menuju kawasan Pelabuhan.
Serta keterhubungan dengan wilayah hinterland, dan ke depan pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan tata ruang, jalan penghubung, serta kawasan industri penyangga di sekitar pelabuhan agar tercipta permintaan logistik yang berkelanjutan, termasuk dari pelaku UMKM.
Baca Juga: Terminal Kijing Jadi Motor Baru Ekonomi Kalbar, Pemprov Dorong Investasi dan Infrastruktur Pendukung
Pertumbuhan Ekonomi Harus Inklusif
Gubernur Ria Norsan menegaskan pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui penguatan UMKM dan sektor pertanian.
Dengan ekonomi Kalbar yang tumbuh 6,14 persen pada Triwulan I 2026 (tertinggi se-Kalimantan) momentum Terminal Kijing seharusnya tidak hanya dinikmati korporasi besar, tetapi menjadi batu loncatan nyata bagi UMKM Kalbar yang selama ini kesulitan mengakses pasar ekspor akibat tingginya biaya logistik. (*)
Editor : Miftahul Khair