PONTIANAK POST - BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Kalimantan membekali penerima manfaat dan calon pensiunan dengan pelatihan literasi keuangan serta kewirausahaan agar dana santunan dapat dikelola menjadi usaha yang produktif.
Program bertajuk "Bersinergi, Berliterasi, Berdaya" itu digelar melalui kolaborasi dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan pelaku UMKM.
Sebanyak 75 peserta mengikuti pelatihan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat sebagai bekal membangun kemandirian ekonomi setelah menerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan.
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan, Faizal Rachman, mengatakan program tersebut menjadi kolaborasi perdana di Indonesia yang mempertemukan BPJS Ketenagakerjaan, BI, dan OJK dalam satu kegiatan pemberdayaan penerima manfaat.
Menurutnya, selama ini BPJS Ketenagakerjaan fokus memastikan santunan diterima peserta maupun ahli waris. Namun, pemanfaatan dana setelah dicairkan juga perlu mendapat perhatian agar memberi manfaat jangka panjang.
"Kami ingin manfaat yang diterima peserta tidak berhenti sebagai santunan. Dana itu diharapkan dapat menjadi bekal untuk memulai usaha dan menopang ekonomi keluarga secara berkelanjutan," ujarnya.
Ia menambahkan, pekerja yang akan memasuki masa pensiun juga perlu memiliki perencanaan keuangan yang baik sehingga dana Jaminan Hari Tua (JHT) dapat dimanfaatkan secara produktif.
Selama pelatihan, peserta memperoleh materi mengenai pengelolaan keuangan, kewirausahaan, literasi digital, hingga pengenalan investasi yang aman dari BPJS Ketenagakerjaan, BI, OJK, dan pelaku UMKM.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Doni Septadijaya, menilai kemampuan mengelola keuangan menjadi modal penting bagi masyarakat yang ingin memulai atau mengembangkan usaha.
“Literasi keuangan menjadi fondasi sebelum seseorang berwirausaha. Dengan pemahaman yang baik, peluang usaha untuk berkembang akan semakin besar,” katanya.
Baca Juga: Industri Perbankan Tetap Solid, OJK Soroti Risiko PHK dan Inflasi terhadap Kredit
Sementara itu, Kepala OJK Kalimantan Barat, Ahmad Priyono, mengingatkan pentingnya meningkatkan kewaspadaan terhadap investasi ilegal dan berbagai modus penipuan digital yang masih marak terjadi.
"Peserta perlu memahami cara mengelola dana secara bijak agar tidak mudah menjadi korban investasi bodong maupun penipuan berbasis digital," ujarnya.
Perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalbar, Suhuri menilai, edukasi tersebut penting karena dana manfaat BPJS Ketenagakerjaan seharusnya tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga dapat menjadi modal untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Ia mengungkapkan, sepanjang 2025 BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan 81.422 klaim di Kalimantan Barat. Sementara hingga 30 Juni 2026, jumlah klaim yang telah disalurkan mencapai 49.237 klaim dengan nilai manfaat sekitar Rp759 miliar.
Menurut Suhuri, besarnya dana yang telah disalurkan perlu diikuti dengan peningkatan literasi keuangan agar manfaat tersebut benar-benar mampu mendorong kemandirian ekonomi peserta.
"Harapannya, dana yang diterima tidak hanya habis untuk memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga bisa menjadi modal usaha yang menghasilkan pendapatan baru. Dengan sinergi bersama BI dan OJK, edukasi seperti ini diharapkan semakin luas menjangkau masyarakat," katanya.
Cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kalimantan Barat hingga pertengahan 2026 baru mencapai 27,36 persen, menjadikannya salah satu yang terendah di regional Kalimantan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama BPJS Ketenagakerjaan menargetkan kepesertaan aktif meningkat menjadi 45,58 persen pada akhir 2026 atau setara dengan sedikitnya 1,2 juta pekerja terlindungi, sebelum menuju target jangka panjang 61 persen.
Sepanjang 2025, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan 81.422 klaim kepada peserta di Kalimantan Barat dengan total manfaat mencapai Rp759 miliar. Namun, rendahnya cakupan perlindungan masih didominasi minimnya kepesertaan pekerja sektor informal, seperti petani, nelayan, buruh harian lepas, dan pelaku UMKM. Sementara itu, kepesertaan pekerja formal relatif lebih baik karena didukung kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan tenaga kerjanya.
Untuk mempercepat perluasan perlindungan, Pemprov Kalbar menjalankan tiga strategi utama pada 2026. Pertama, membentuk Tim Optimalisasi Peningkatan Universal Coverage Jamsostek (TOP UCJ) yang melibatkan BPJS Ketenagakerjaan, Kejaksaan Tinggi, BPKAD, dan pemerintah kabupaten/kota guna memastikan pembiayaan perlindungan pekerja non-ASN dan tenaga kontrak masuk dalam APBD.(mse)
Editor : Hanif