PONTIANAK POST – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mendukung penguatan tata kelola perdagangan karbon sektor kehutanan sebagai bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hijau.
Komitmen tersebut disampaikan Ria Norsan usai menghadiri penyerahan Persetujuan Menteri Kehutanan terkait Perdagangan Karbon dan peresmian Indonesia Forestry Carbon Hub di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (6/7).
Menurutnya, kehadiran Indonesia Forestry Carbon Hub merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola perdagangan karbon nasional sekaligus mendukung pencapaian target Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC) Indonesia melalui optimalisasi sektor kehutanan sebagai penyerap karbon.
Baca Juga: Menhut Sebut Perdagangan Karbon Indonesia Berpotensi Hasilkan Rp5 Triliun, Buka Peluang bagi Kalbar
"Peresmian Indonesia Forestry Carbon Hub merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola perdagangan karbon nasional. Kalimantan Barat memiliki potensi hutan yang sangat besar sehingga ini menjadi peluang untuk menghadirkan manfaat ekologis sekaligus manfaat ekonomi bagi masyarakat," ujarnya.
Ria Norsan menilai perdagangan karbon tidak hanya menjadi instrumen pelestarian lingkungan, tetapi juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
"Kami menyambut baik kehadiran Indonesia Forestry Carbon Hub. Ini menjadi instrumen penting untuk mentransformasi cara kita mengelola hutan, bukan hanya menjaga kelestariannya, tetapi juga memberikan nilai ekonomi yang nyata bagi masyarakat dan daerah melalui mekanisme perdagangan karbon yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan," katanya.
Dia menegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mempercepat implementasi perdagangan karbon di daerah.
Baca Juga: Tiongkok Ciptakan Matahari Buatan dari Baja Lokal, Hasilkan Energi tanpa Emisi Karbon
"Kami berkomitmen memberikan dukungan penuh, termasuk mempermudah proses sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan seluruh pelaku usaha menjalankan prinsip-prinsip keberlanjutan," tegasnya.
Sementara itu, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengatakan peluncuran Indonesia Forestry Carbon Hub menandai babak baru tata kelola perdagangan karbon sektor kehutanan yang lebih terintegrasi, transparan, dan berdaya saing global. Menurutnya, sektor kehutanan menjadi salah satu pilar utama dalam pencapaian target E-NDC serta Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
"Peresmian Indonesia Forestry Carbon Hub bukan sekadar seremoni, melainkan respons nyata pemerintah terhadap tantangan tata kelola karbon yang semakin kompleks. Kita ingin memastikan hutan Indonesia tidak hanya dipandang sebagai sumber kayu, tetapi juga sebagai aset ekonomi hijau yang mampu menghasilkan nilai ekonomi berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Dia menjelaskan Indonesia Forestry Carbon Hub dirancang sebagai pusat data digital untuk memantau kinerja penyerapan karbon di seluruh Indonesia. Integrasi data tersebut diharapkan dapat meminimalkan praktik double counting sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar karbon internasional terhadap kualitas kredit karbon Indonesia.
Raja Juli Antoni mengajak pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, dan mitra internasional memperkuat kolaborasi dalam mengembangkan perdagangan karbon nasional.
"Indonesia memiliki potensi yang luar biasa. Dengan tata kelola yang semakin baik melalui Indonesia Forestry Carbon Hub, kita siap menjadi salah satu pemain utama perdagangan karbon dunia yang tetap berpijak pada kelestarian hutan dan keadilan sosial," ungkapnya.(mse/*)
Editor : Rafael B. Junior