PONTIANAK POST – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat menetapkan jumlah pemilih dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2026 sebanyak 4.121.703 pemilih. Jumlah tersebut bertambah 48.686 pemilih atau meningkat 1,22 persen dibandingkan hasil PDPB Semester II Tahun 2025.
Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Barat, Suryadi mengatakan, penambahan jumlah pemilih tersebut didominasi oleh data potensial pemilih baru hasil sinkronisasi yang diturunkan KPU RI kepada KPU kabupaten/kota.
"Berdasarkan data hasil sinkronisasi yang diturunkan oleh KPU RI sebagai data awal bagi kabupaten/kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, penambahan jumlah pemilih didominasi oleh data potensial pemilih baru, yakni pemilih pemula, pemilih yang baru berusia 17 tahun atau sudah menikah, pensiunan TNI/Polri, serta pemilih pindah masuk," ujar Suryadi saat dihubungi Pontianak Post, siang kemarin.
Ia menjelaskan, kelompok pemilih yang baru genap berusia 17 tahun memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap bertambahnya jumlah pemilih di Kalimantan Barat karena masuk dalam kategori data potensial pemilih baru.
Menurut Suryadi, seluruh data hasil sinkronisasi tersebut tetap harus diverifikasi secara cermat. KPU Provinsi Kalimantan Barat telah meminta seluruh KPU kabupaten/kota melakukan analisis secara teliti agar data pemilih baru yang ditambahkan tidak menimbulkan kegandaan, baik di dalam provinsi maupun antarprovinsi.
"Kami menekankan agar seluruh KPU kabupaten/kota tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan ketelitian dalam menindaklanjuti data hasil sinkronisasi, termasuk melakukan analisis kegandaan sehingga daftar pemilih yang dihasilkan benar-benar akurat," katanya.
Berdasarkan hasil rekapitulasi, hampir seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat mengalami penambahan jumlah pemilih. Namun, Kabupaten Kapuas Hulu menjadi satu-satunya daerah yang mengalami penurunan, yakni sebanyak 122 pemilih.
Baca Juga: Karhutla Kembali Merebak di Empat Wilayah Kalbar, BPBD Tingkatkan Pemantauan dan Penanganan
Suryadi menjelaskan penurunan tersebut terjadi karena jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) lebih banyak dibandingkan pemilih baru yang masuk.
"Dalam periode tersebut terdapat penambahan 2.774 pemilih baru, sedangkan jumlah pemilih TMS mencapai 2.896 orang. Pemilih TMS terdiri atas pemilih meninggal dunia, data ganda, pindah domisili, serta perubahan status dari warga sipil menjadi anggota TNI atau Polri," jelasnya.
Ia menegaskan, pemutakhiran data pemilih dilakukan secara berkelanjutan sebagai upaya menjaga kualitas daftar pemilih sehingga tetap akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan pada penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan berikutnya.(mse)
Editor : Hanif