PONTIANAK POST – Pemadaman bergilir di Kalimantan kembali menuai kritik. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Tengah menilai krisis listrik yang melanda sejumlah provinsi di Pulau Kalimantan menjadi bukti negara belum mampu menjamin hak masyarakat atas layanan energi yang andal, meski wilayah tersebut merupakan penghasil utama batu bara nasional.
Dalam pernyataan sikap yang diterbitkan Selasa (7/7), WALHI menyebut pemadaman bergilir yang terjadi sejak akhir Juni 2026 bukan sekadar gangguan teknis, melainkan mencerminkan persoalan mendasar dalam tata kelola energi Indonesia yang masih bergantung pada energi fosil.
Di sisi lain, PT PLN (Persero) menyatakan pemadaman bergilir yang terjadi di Kalimantan Barat bukan disebabkan kekurangan pasokan batu bara maupun krisis energi primer. Manajer Komunikasi PLN UID Kalimantan Barat, Mukhlis Zarkasih, menjelaskan penurunan kemampuan pasok listrik dipicu gangguan teknis berupa kebocoran boiler pada salah satu unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas besar. Kondisi tersebut membuat sistem kelistrikan belum dapat beroperasi secara optimal sehingga PLN menerapkan pembatasan aliran listrik secara terukur untuk menjaga keandalan jaringan dan mencegah gangguan yang lebih luas. PLN juga menegaskan proses perbaikan pembangkit terus dilakukan dengan target pemulihan berlangsung sekitar satu pekan.
General Manager PLN UID Kalimantan Barat, Maria Goretti Indrawati Gunawan, juga telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan akibat pemadaman bergilir. Menurutnya, seluruh sumber daya perusahaan saat ini difokuskan untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan agar pasokan listrik di Kalimantan Barat kembali normal. PLN menargetkan proses pemulihan sistem selesai pada 11 Juli 2026, sembari terus memberikan perkembangan penanganan gangguan kepada masyarakat melalui kanal komunikasi resmi perusahaan.
Empat Provinsi di Kalimantan Terdampak Pemadaman
Menurut WALHI, pemadaman listrik terjadi di empat provinsi, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
Organisasi lingkungan tersebut mengutip pernyataan General Manager PLN UID Kalselteng yang menyebut pemadaman bergilir diperkirakan berlangsung hingga akhir September 2026. Kondisi ini dinilai menimbulkan pertanyaan besar mengenai keandalan sistem kelistrikan di daerah penghasil energi nasional.
WALHI menilai masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak. Aktivitas rumah tangga, pendidikan, layanan kesehatan, hingga sektor usaha kecil terganggu akibat pasokan listrik yang tidak stabil.
Di Pontianak, misalnya, pemadaman bergilir memaksa sejumlah pelaku usaha mengurangi jam operasional. Siti Rahma (43), pemilik warung minuman di Kecamatan Pontianak Selatan, mengatakan lemari pendingin tidak dapat berfungsi optimal saat listrik padam. "Es batu cepat mencair dan minuman dingin tidak bisa dijual," ujarnya saat ditemui, Selasa (7/7).
Paradoks Daerah Penghasil Batu Bara
WALHI menyoroti data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2024 yang menunjukkan sekitar 687 juta ton atau sekitar 82 persen produksi batu bara nasional berasal dari Pulau Kalimantan.
Produksi terbesar berasal dari Kalimantan Timur sekitar 368 juta ton, disusul Kalimantan Selatan 237 juta ton, Kalimantan Tengah 39 juta ton, Kalimantan Utara 29 juta ton, dan Kalimantan Barat sekitar 15 juta ton.
Menurut WALHI, besarnya kontribusi tersebut justru memperlihatkan paradoks. Pulau yang menjadi pemasok utama bahan bakar pembangkit listrik nasional masih mengalami pemadaman bergilir.
"Bagaimana mungkin daerah penghasil utama energi nasional justru belum memperoleh jaminan layanan listrik yang memadai?" demikian salah satu pertanyaan yang disampaikan dalam pernyataan sikap tersebut.
WALHI Nilai Krisis Bukan Semata Gangguan Teknis
WALHI mengakui gangguan pembangkit maupun jaringan dapat menjadi penyebab pemadaman. Namun organisasi tersebut menilai persoalan tidak berhenti pada aspek teknis.
Menurut mereka, krisis listrik menunjukkan lemahnya kebijakan energi nasional yang selama ini lebih berorientasi pada eksploitasi sumber daya dibanding memperkuat ketahanan energi masyarakat di daerah penghasil.
Organisasi tersebut juga mengkritisi ketergantungan Indonesia terhadap pembangkit berbasis batu bara yang dinilai belum memberikan jaminan keberlanjutan pasokan energi.
Sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa. Menurutnya, pemadaman listrik berskala luas tidak semestinya hanya dijelaskan sebagai akibat gangguan pada satu pembangkit atau satu elemen jaringan. Dalam sistem kelistrikan modern, gangguan tersebut seharusnya dapat diantisipasi melalui ketersediaan cadangan daya (reserve margin), sistem proteksi, serta redundansi jaringan yang memadai. Karena itu, pemadaman yang meluas perlu dievaluasi secara menyeluruh untuk mengidentifikasi akar persoalan, mulai dari kecukupan cadangan daya, keandalan jaringan transmisi, sinkronisasi jadwal pemeliharaan pembangkit, hingga tata kelola sistem kelistrikan secara keseluruhan.
Co-firing Dinilai Belum Menjadi Solusi
Dalam pernyataannya, WALHI turut menyoroti kebijakan penggunaan biomassa melalui skema co-firing pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Mereka menilai program tersebut belum mampu menggantikan kebutuhan batu bara sesuai target pemerintah. Selain itu, pengembangan Hutan Tanaman Energi (HTE) sebagai pemasok biomassa dikhawatirkan berpotensi menambah tekanan terhadap kawasan hutan dan ruang hidup masyarakat.
Di Kalimantan Barat, WALHI menyebut terdapat sedikitnya tujuh perusahaan HTE yang memasok bahan baku biomassa untuk kebutuhan co-firing.
Lima Tuntutan kepada Pemerintah
Atas kondisi tersebut, WALHI bersama jaringan Bersihkan Indonesia Kalimantan menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah, yaitu:
- melakukan audit independen terhadap sistem kelistrikan Kalimantan dan membuka hasilnya kepada publik;
- menjamin hak masyarakat atas layanan listrik yang aman dan menghentikan normalisasi pemadaman bergilir;
- mereformasi tata kelola energi nasional agar lebih berpihak kepada daerah penghasil;
- mempercepat transisi energi yang adil menuju energi terbarukan;
- mempercepat pensiun PLTU tua dan mengembangkan energi seperti PLTS serta mikrohidro berbasis komunitas.
Menunggu Penjelasan Pemerintah
Hingga pernyataan ini disampaikan, WALHI menegaskan pemadaman bergilir bukan hanya persoalan listrik padam, melainkan cerminan ketimpangan antara eksploitasi sumber daya alam dan pemenuhan hak dasar masyarakat.
Mereka meminta pemerintah menjadikan krisis ini sebagai momentum memperbaiki tata kelola energi nasional agar daerah penghasil energi tidak lagi menjadi wilayah yang menanggung dampak lingkungan tanpa memperoleh pelayanan publik yang memadai.
Menanggapi kritik tersebut, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Barat menegaskan pemadaman bergilir yang terjadi sejak awal Juli disebabkan gangguan teknis pada sistem pembangkitan, bukan karena kekurangan pasokan batu bara. General Manager PLN UID Kalbar, Maria Goretti Indrawati Gunawan, menjelaskan salah satu pembangkit berkapasitas 100 megawatt mengalami kebocoran pipa boiler sehingga harus dihentikan sementara untuk perbaikan.
Di saat bersamaan, sejumlah unit pembangkit lain juga menjalani pemeliharaan yang dipercepat untuk mengembalikan keandalan sistem. PLN memastikan stok batu bara dalam kondisi aman dan tidak menjadi penyebab terganggunya pasokan listrik. Perusahaan menargetkan pemulihan sistem kelistrikan Kalimantan Barat selesai pada 11 Juli 2026.
Maria Goretti juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan akibat pemadaman bergilir. Menurutnya, seluruh personel PLN dikerahkan untuk mempercepat proses pemulihan agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal secepat mungkin. Ia menambahkan PLN akan terus menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala kepada masyarakat selama proses pemulihan berlangsung.
Untuk wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, General Manager PLN UID Kalselteng, Iwan Soelistijono, menjelaskan pemadaman bergilir dipengaruhi gangguan (forced outage) yang terjadi secara bergantian pada sekitar 11 pembangkit listrik, sebagian besar merupakan pembangkit milik produsen listrik swasta yang memasok sistem interkoneksi PLN, termasuk PLTGU Bangkanai di Kabupaten Barito Utara.
Menurutnya, kerusakan tidak terjadi secara bersamaan sehingga proses pemulihan dilakukan bertahap. PLN menargetkan seluruh perbaikan pembangkit rampung pada akhir September 2026, meski sejak awal Juli sistem kelistrikan telah memasuki status siaga dengan cadangan daya yang terbatas. Iwan juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dan memastikan PLN terus berupaya mempercepat normalisasi sistem kelistrikan. **
Editor : Aristono Edi Kiswantoro