PONTIANAK POST - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membentuk Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSBLP) atau corporate social responsibility (CSR) sebagai upaya menyinergikan program tanggung jawab sosial dunia usaha dengan prioritas pembangunan daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat pembangunan di tengah keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan keberadaan forum tersebut diharapkan menjadi ruang koordinasi antara pemerintah daerah dan perusahaan agar pelaksanaan CSR lebih terarah dan memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat.
"Kami ingin program CSR tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi terintegrasi dengan kebutuhan pembangunan daerah sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," ujarnya saat peluncuran Forum TSBLP/CSR di Jakarta, Kamis (9/7) malam.
Menurut Norsan, kapasitas fiskal daerah masih belum cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan. Karena itu, keterlibatan sektor swasta dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat pembangunan, terutama pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Kalbar, lanjutnya, akan menyusun daftar program prioritas yang dapat menjadi acuan perusahaan dalam menyalurkan dana CSR mulai tahun anggaran 2027. Program tersebut meliputi pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, ketenagakerjaan, hingga penguatan pemerintahan desa.
Ia menegaskan, pelaksanaan CSR sebaiknya tidak lagi didominasi kegiatan yang bersifat seremonial, melainkan diarahkan untuk mendukung penyelesaian persoalan pembangunan di daerah.
"Kami berharap perusahaan dapat berkontribusi melalui program yang berdampak jangka panjang, misalnya pembangunan jalan desa, jembatan, penyediaan air bersih, fasilitas pendidikan dan kesehatan, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat," katanya.
Baca Juga: Wamendagri Dorong Kepala Daerah Terapkan Pembiayaan Kreatif untuk Percepat Pembangunan
Selain itu, Norsan juga mengajak perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Barat memperkuat dukungan terhadap perekonomian daerah, termasuk memanfaatkan layanan perbankan milik daerah serta memenuhi kewajiban administrasi dan perpajakan sesuai ketentuan.
Ia turut mengapresiasi sejumlah perusahaan yang telah menjalankan program peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti penyelenggaraan pendidikan bagi pekerja di Kabupaten Ketapang. Menurutnya, praktik tersebut dapat menjadi contoh bagi perusahaan lainnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menilai keberadaan perusahaan harus memberikan dampak yang dapat dirasakan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.
Baca Juga: Gubernur Kalbar Optimistis Sekolah Rakyat Singkawang Mulai Beroperasi pada September 2026
Menurutnya, tanggung jawab sosial perusahaan tidak cukup diwujudkan melalui bantuan sesaat, tetapi juga harus berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
"Keberadaan investasi harus membawa perubahan positif bagi masyarakat sekitar. Jangan sampai perusahaan berkembang, tetapi lingkungan di sekitarnya masih menghadapi berbagai persoalan dasar," ujarnya.
Krisantus mengungkapkan pemerintah masih menemukan sejumlah kawasan di sekitar wilayah operasional perusahaan yang memerlukan perhatian lebih, sehingga pelaksanaan program CSR perlu diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat setempat.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan agar sejalan dengan komitmen pembangunan daerah.
Selain mendorong peningkatan pendapatan daerah, pemerintah berharap dunia usaha turut memperkuat ekonomi masyarakat melalui dukungan terhadap UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni menilai sinkronisasi program CSR dengan agenda pembangunan daerah dapat meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan.
Menurutnya, kolaborasi pemerintah dan dunia usaha menjadi salah satu solusi untuk memperluas cakupan pembangunan yang belum dapat sepenuhnya dibiayai melalui APBD.
"Apabila program CSR disusun selaras dengan prioritas pembangunan daerah, manfaatnya akan lebih terukur dan mampu memberikan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat," katanya. (mse)
Editor : Hanif