PONTIANAK POST – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menerima kunjungan petugas Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat dalam rangka pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Rumah Dinas Kepala Kantor Wilayah, Senin (13/7/2026).
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut Surat Edaran Menteri Hukum dan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat yang menginstruksikan seluruh instansi vertikal serta perangkat daerah mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Dalam kesempatan itu, Jonny mengikuti proses pendataan sebagai responden melalui wawancara bersama petugas BPS. Partisipasi tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program statistik nasional yang akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan.
Baca Juga: Kanwil Kemenkum Kalbar Dampingi DPRD Landak Susun Raperda Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat
Petugas BPS menjelaskan bahwa hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi basis data strategis bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Data tersebut juga akan digunakan sebagai salah satu dasar penentuan desil kesejahteraan masyarakat guna mendukung penyaluran program bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.
Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa data yang valid memiliki peran penting dalam menghasilkan kebijakan publik yang efektif dan berkeadilan.
"Data yang akurat adalah kunci lahirnya kebijakan yang tepat sasaran. Saya mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 ini karena hasilnya akan langsung berdampak pada kualitas program pembangunan, termasuk penyaluran bantuan sosial yang benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Saya mengajak seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Kalbar dan seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dan memberikan data yang jujur serta akurat kepada petugas BPS," tegas Jonny.
Ia juga menilai hasil Sensus Ekonomi perlu dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) oleh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.
Menurutnya, pemanfaatan data statistik harus tetap memperhatikan perlindungan kerahasiaan data pribadi masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku, sementara hasil pengolahan statistik dapat digunakan secara luas untuk mendukung pembangunan yang lebih terarah.
Selain itu, Jonny mendorong BPS terus memperkuat Forum Komunikasi Publik sebagai sarana koordinasi dan penyebarluasan informasi statistik, termasuk hasil pemetaan kondisi ekonomi masyarakat yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan program pembangunan.
Kanwil Kemenkum Kalbar menyatakan akan terus mendukung keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melalui koordinasi dan partisipasi aktif seluruh jajaran. Dukungan tersebut diharapkan mampu menghasilkan data yang akurat sebagai fondasi kebijakan pembangunan yang efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kalimantan Barat.
Editor : Miftahul Khair