PONTIANAK POST - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menegaskan bahwa penguatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) harus diiringi dengan budaya kolaborasi dan integritas agar birokrasi mampu memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, adaptif, dan profesional.
Hal itu disampaikan Harisson saat membuka kegiatan Penguatan Kepemimpinan dan Tata Kelola Pemerintah Daerah melalui Pengembangan Kompetensi ASN bertema Membangun Kepemimpinan dan Pengembangan Kompetensi ASN yang Adaptif, Berintegritas, Kolaboratif, dan Berdampak di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (14/7).
Harisson mengatakan tantangan birokrasi saat ini tidak hanya menyusun kebijakan, tetapi juga memastikan koordinasi antarlembaga berjalan cepat sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif.
Baca Juga: Pembinaan ASN di Seponti, Wabup Amru Tekankan Disiplin, Profesionalisme, dan Semangat Gotong Royong
"Kalau soal peningkatan kinerja, koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi itu sebenarnya mudah diucapkan. Tetapi dalam pelaksanaannya sering kali masih lambat. Inilah yang harus kita benahi bersama," ujarnya.
Menurut Harisson, komunikasi yang intensif antarpemangku kepentingan menjadi kunci percepatan penyelesaian berbagai persoalan pemerintahan. Ia menilai forum diskusi dan koordinasi secara langsung lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan proses administrasi yang panjang.
"Kadang keputusan justru lebih cepat lahir ketika kita duduk bersama. Setelah itu administrasinya mengikuti. Kalau hanya mengandalkan surat-menyurat, responsnya sering kali terlalu lama," katanya.
Karena itu, ia mendorong seluruh perangkat daerah membangun budaya kolaborasi melalui forum-forum diskusi yang mampu mempercepat sinkronisasi program dan penyelesaian berbagai persoalan pemerintahan.
Baca Juga: Sebanyak 98 CPNS Ketapang Resmi Diangkat Menjadi PNS dan Diminta Tingkatkan Pelayanan
Selain penguatan kepemimpinan, Harisson juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar semakin cermat dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurutnya, seluruh proses pengadaan harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel karena menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian serius dari aparat pengawas maupun penegak hukum.
"Pengadaan barang dan jasa sekarang tidak bisa lagi dianggap biasa. Semua proses menjadi perhatian aparat penegak hukum. Mereka hadir bukan hanya untuk penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan," tegasnya.
Ia menambahkan, Gubernur Kalimantan Barat terus mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah agar menjaga integritas dan menghindari segala bentuk penyimpangan dalam setiap tahapan pengadaan barang dan jasa.
Baca Juga: Hari Berkabung Jadi Pengingat Sejarah Kalbar, Wabup Sanggau Ajak Generasi Muda Hargai Jasa Pahlawan
"Pak Gubernur selalu mengingatkan agar jangan pernah main-main dalam pengadaan barang dan jasa. Semua harus dilaksanakan secara transparan, profesional, dan sesuai ketentuan," ujarnya.
Harisson berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan hingga selesai agar materi yang disampaikan para narasumber dapat menjadi bekal dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di Kalimantan Barat.
Sementara itu, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB, Aba Subagja, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam meningkatkan kompetensi ASN melalui berbagai inovasi pembelajaran yang adaptif.
Menurutnya, pengembangan kompetensi ASN saat ini tidak lagi bergantung pada pelatihan konvensional, tetapi dapat dilakukan melalui forum diskusi, pembelajaran digital, maupun metode pembelajaran yang lebih fleksibel.
"Saya melihat Kalbar memiliki semangat yang luar biasa dalam membangun SDM aparatur. Pengembangan kompetensi sekarang tidak lagi terbatas pada pelatihan konvensional, tetapi juga melalui forum diskusi dan pembelajaran daring," tuturnya.
Aba menilai inovasi yang dikembangkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalbar berpotensi menjadi rujukan bagi daerah lain.
Ia juga menyambut baik rencana penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) di Kalimantan Barat. Menurutnya, program tersebut tidak hanya meningkatkan kapasitas ASN, tetapi juga memperkuat posisi Kalbar sebagai salah satu pusat pengembangan kompetensi aparatur di tingkat nasional.
"Kalau Pelatihan Kepemimpinan Nasional diselenggarakan di Kalbar, pesertanya bisa berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ini akan semakin mengangkat nama BPSDM dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di tingkat nasional," katanya.
Menurut Aba, pengembangan kompetensi ASN harus diarahkan untuk mendukung penerapan manajemen talenta sehingga birokrasi memiliki pemimpin yang kompeten, profesional, dan siap menghadapi tantangan pembangunan.
"Pelatihan Kepemimpinan Nasional bukan sekadar memenuhi syarat jabatan, tetapi membentuk kompetensi manajerial ASN. Sertifikat kompetensi nantinya dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam promosi maupun seleksi jabatan," pungkasnya. (mse)
Editor : Hanif