PONTIANAK POST - Ketua Komisi III DPRD Kota Pontianak Yandi mendorong Pemerintah Kota Pontianak dapat memperbanyak kegiatan event yang melibatkan UMKM dan ekonomi kreatif. Menurutnya, penambahan alokasi anggaran buat penyelenggaran event lebih baik ketimbang alokasi anggarannya dikeluarkan untuk kegiatan perjalanan dinas.
“Kami minta Pemkot melalui Diskumdag melahirkan inovasi baru yang strategis dan berdampak pada UMKM. Saat ini, saya melihat polanya itu-itu saja. Harusnya penggunaan anggaran bisa difokuskan, jangan sampai program utama dan inti justru tidak terlaksana dengan baik karena anggarannya tidak dicukupkan,” tegas Yandi, Jumat (17/7).
Sementara itu, untuk alokasi anggaran yang dipandang tidak begitu penting dan tidak terlalu berdampak banyak buat masyarakat termasuk perjalanan dinas, justru dibesarkan.
Baca Juga: Wamendagri Dorong Kepala Daerah Terapkan Pembiayaan Kreatif untuk Percepat Pembangunan
Mengenai penambahan event tahunan di Kota Pontianak turut menjadi perhatian Yandi. Menurutnya, penyelenggaraan event dengan melibatkan UMKM dan ekonomi kreatif mampu meningkatkan perekonomian dari UMKM. Untuk mewujudkan ini, perlu kolaborasi dan sinergi dengan banyak bidang.
Koordinasi harus dilakukan antara Diskumdag dengan Disporapar untuk berkolaborasi mewujudkan banyak event tahunan. Dengan begitu, ketika ada kegiatan semua pihak yang terlibat bisa fokus dengan event ini. Muaranya, ketika suatu event bisa sukses pastinya akan memunculkan efek positif pada pertumbuhan perekonomian di Kota Pontianak, khususnya pada pegiat UMKM dan ekonomi kreatif ini.
Lebih dalam kata Yandi, kaitan dengan produk UMKM tidak lagi berbicara pada memperkenalkan produk. Namun esensi pentingnya, lebih kepada berapa nilai transaksi dari produk UMKM ini. Apakah terdapat peningkatan ekonomi dari pegiat UMKM ini.
“Ini tujuan akhirnya. Makanya setiap program itu mesti ada tolak ukurnya dengan capaian diinginkan terdapat perubahan kehidupan dari teman-teman UMKM,” ungkapnya.
Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut peran perempuan dalam perekonomian Kota Pontianak sangat signifikan. Berdasarkan data yang diterima Pemerintah Kota Pontianak, lebih dari 72 persen pelaku UMKM di Pontianak merupakan perempuan. UMKM inilah yang menjaga perputaran ekonomi, baik di pasar, sentra usaha, kawasan kuliner, maupun sektor usaha rumahan.
“Pelaku UMKM di Kota Pontianak itu 72 persen lebih adalah perempuan. Ini menunjukkan peran perempuan dalam perekonomian Kota Pontianak sangat signifikan,” ujarnya, Jumat (17/7).
Edi mengatakan, di banyak tempat usaha, mulai dari pasar hingga pelaku usaha kaki lima, perempuan sering menjadi pihak yang memproduksi, menjaga, menjual, sekaligus mengelola usaha. Mereka memiliki karakter kuat dalam berusaha, seperti teliti, telaten, fokus, disiplin, dan konsekuen. Hal itu terbukti pada masa pandemi Covid-19, ketika banyak ibu-ibu pelaku usaha menerima pembiayaan dari Permodalan Nasional Madani atau PNM dengan tingkat pengembalian yang tinggi.
“Waktu Covid-19, ada sekitar 19 ribu lebih ibu-ibu di Pontianak yang mendapat pinjaman mulai dari Rp2 juta sampai Rp10 juta, dan 95 persen lebih kembali. Artinya ibu-ibu ini dalam berbisnis benar-benar fokus,” katanya.
Karena itu, Edi mendorong organisasi perempuan pengusaha, seperti IWAPI, mengambil peran lebih besar dalam meningkatkan kualitas usaha anggotanya. Organisasi tidak hanya menjadi wadah berkumpul, tetapi harus mampu membuka akses, memperkuat jaringan, dan membantu UMKM perempuan naik kelas.
Menurutnya, masih banyak pelaku usaha kecil yang memiliki kemampuan terbatas dalam mengakses permodalan. Sebagian bahkan terjebak pinjaman informal dengan bunga tinggi karena tidak mengetahui akses pembiayaan yang lebih ringan, seperti KUR, pembiayaan perbankan, pegadaian, maupun program kemitraan BUMN.
Baca Juga: Banggar DPR RI Minta KPw BI Kalbar Perkuat Sistem Deteksi Dini Krisis Ekonomi
“Kadang-kadang pelaku usaha tidak tahu harus meminjam ke mana. Ada yang ditawari pinjaman, tetapi bunganya luar biasa. Padahal fasilitas KUR ada di perbankan, bahkan ada BUMN yang memberikan permodalan tanpa bunga,” jelasnya.
Edi menilai, di sinilah pentingnya kekuatan organisasi. Melalui organisasi, pelaku UMKM perempuan dapat menjalin komunikasi dengan perbankan, Bank Indonesia, Bank Kalbar, Pegadaian, PNM, PLN, Pertamina, dan lembaga lainnya untuk memperoleh informasi, pendampingan, hingga kerja sama.
“Kekuatan organisasi itu ada di situ. Organisasi bisa menembus batas, membuka komunikasi, audiensi, meminta saran, lalu ditindaklanjuti dengan kerja sama,” ujarnya.
Selain jaringan, Edi menekankan pentingnya data. Ia mendorong organisasi perempuan pengusaha memiliki basis data anggota yang lengkap, mulai dari nama, alamat, jenis usaha, kapasitas produksi, hingga kebutuhan pengembangan usaha.
Baca Juga: DPRD Pontianak Soroti Potensi ASN Terpapar Judol, BKPSDM Diminta Perketat Pengawasan
“Harus berbasis data. Misalnya usaha kuliner, siapa pelakunya, di mana alamatnya, jenis usahanya apa. Data seperti ini bisa meyakinkan perbankan dan lembaga pembiayaan,” katanya.(iza)
Editor : Miftahul Khair