PONTIANAK POST – Pembina DPP Badan Persaudaraan Antariman (Berani), Daniel Johan, menegaskan etnis Tionghoa memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah Indonesia, mulai dari perjuangan kemerdekaan hingga pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Daniel saat membuka Dialog Kebangsaan bertajuk "Peran Tionghoa dalam Pusaran Kebangsaan" di Jakarta, Minggu (19/7). Kegiatan itu digelar Berani dalam rangka memperingati Hari Lahir Ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Baca Juga: Mengapa Singkawang Memiliki Populasi Tionghoa Terbesar? Jejaknya Berawal dari Tambang Emas Monterado
Kontribusi Tionghoa Dinilai Menjadi Bagian Sejarah Bangsa
Daniel mengatakan Indonesia dibangun oleh seluruh anak bangsa tanpa membedakan suku, agama, maupun etnis. Menurutnya, kontribusi masyarakat Tionghoa telah menjadi bagian penting dalam sejarah nasional dan perlu terus dikenalkan kepada generasi penerus.
"Komunitas Tionghoa telah memberikan sumbangsih besar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan, pembangunan ekonomi, pendidikan, hingga kebudayaan nasional. Sejarah itu harus terus dirawat agar tidak hilang dari ingatan generasi penerus," tuturnya dikutip dari Antara.
PKB Tegaskan Komitmen Merawat Pluralisme
Daniel menjelaskan Berani merupakan badan otonom di bawah naungan PKB yang berfokus merawat pluralisme. Ia menyebut sejak didirikan oleh para ulama Nahdlatul Ulama, PKB konsisten menjadikan nilai kebangsaan sebagai landasan perjuangan politik.
Menurutnya, pluralisme bukan sekadar konsep, melainkan prinsip yang diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan dalam kehidupan berbangsa.
Gus Dur Dinilai Pulihkan Hak-Hak Warga Tionghoa
Daniel mengatakan hubungan harmonis antara PKB dan komunitas Tionghoa memiliki akar sejarah yang kuat. Salah satunya melalui perjuangan Presiden Keempat RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dalam memulihkan harkat, martabat, dan hak-hak warga Tionghoa di Indonesia.
"Beliau memulihkan kembali sejarah peran masyarakat Tionghoa yang digelapkan sebagai bagian yang utuh dari bangsa Indonesia. Sebelumnya, selama puluhan tahun, telah terjadi diskriminasi dan pengaburan sejarah terhadap masyarakat Tionghoa. Berkat keberanian Gus Dur, harkat dan martabat warga Tionghoa kembali dipulihkan," katanya.
Kebijakan pemulihan hak-hak warga Tionghoa pada masa Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) diwujudkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 mengenai Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina.
Kebijakan ini menghapus pembatasan terhadap ekspresi budaya, adat istiadat, dan tradisi Tionghoa di ruang publik. Pada masa pemerintahan Gus Dur pula, Tahun Baru Imlek ditetapkan sebagai hari libur fakultatif, yang kemudian disempurnakan pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri menjadi hari libur nasional mulai 2003.
PKB Ingin Menjadi Rumah Besar Kebangsaan
Daniel menegaskan hubungan PKB dengan komunitas Tionghoa dibangun di atas nilai kemanusiaan, keadilan, dan persamaan hak sebagai warga negara.
"Inilah fondasi yang terus kami jaga hingga hari ini," ucapnya.
Ia menambahkan PKB akan terus memperkuat posisinya sebagai rumah besar kebangsaan yang terbuka bagi seluruh elemen masyarakat tanpa memandang latar belakang suku, agama, maupun etnis.
Ajak Masyarakat Merawat Sejarah untuk Masa Depan
Daniel mengajak seluruh elemen bangsa meneladani nilai-nilai yang diwariskan Gus Dur dalam membangun Indonesia yang damai, inklusif, dan berkeadaban.
Menurutnya, menjaga sejarah merupakan bagian penting untuk memperkuat persatuan bangsa serta memastikan setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk berkontribusi.
"Merawat sejarah berarti merawat masa depan. Indonesia akan semakin kuat apabila setiap warganya merasa dihargai, dilindungi, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkarya serta mengabdi bagi bangsa dan negara," ujarnya.*
Editor : Uray RonaldSumber : Antara