PONTIANAK POST – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan memimpin High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi Semester II 2026 di Aula Kriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Rabu (22/7). Dalam rapat itu, Norsan menekankan pentingnya langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat ketahanan pangan.
Pertemuan tersebut dihadiri Pangdam XII/Tanjungpura, Kapolda Kalbar, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat, kepala perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, perwakilan badan usaha, PT Pertamina Patra Niaga, Perum Bulog, Badan Gizi Nasional, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Ria Norsan mengatakan inflasi Kalimantan Barat masih berada dalam kisaran yang terkendali. Berdasarkan data, inflasi year-on-year tercatat 2,24 persen, masih berada dalam target inflasi nasional 2026 sebesar 2,5 persen ±1 persen. "Angka ini patut kita syukuri. Namun memasuki semester kedua, kita harus tetap waspada dan bekerja lebih antisipatif," ujarnya.
Baca Juga: Pemprov Kalbar dan KPAI Perkuat Sinergi Cegah Perdagangan Anak dan Bayi Melalui Pengawasan Terpadu
Menurutnya, pengendalian inflasi bukan sekadar mengejar angka statistik, tetapi memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, pasokan memadai, dan distribusi yang lancar.
Ia mengingatkan setiap daerah memiliki karakteristik inflasi yang berbeda. Saat ini inflasi tertinggi di Kalimantan Barat terjadi di Kabupaten Sintang sebesar 3,71 persen, disusul Kota Singkawang 2,13 persen.
"Penanganan inflasi tidak bisa menggunakan pendekatan yang sama di setiap daerah. Diperlukan koordinasi dan kerja sama antardaerah yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah," tegasnya.
Norsan meminta seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mengoptimalkan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Ia juga mengingatkan sejumlah potensi risiko pada semester II 2026, mulai dari gangguan distribusi akibat cuaca, kendala logistik, fluktuasi harga pangan, hingga perubahan pasokan BBM dan gas yang dapat memengaruhi stabilitas harga.
Karena itu, ia meminta Perum Bulog, PT Pertamina Patra Niaga, dan seluruh instansi terkait memperkuat sinergi untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga komoditas strategis, terutama beras, cabai, dan bawang merah. "Jangan menunggu harga naik baru kita bertindak, dan jangan menunggu pasokan langka baru mencari solusi. Sedia payung sebelum hujan," pesannya.
Menurut Norsan, pengendalian inflasi hanya akan berhasil melalui kolaborasi erat antara pemerintah daerah, instansi vertikal, pelaku usaha, distributor, dan masyarakat. "Saya berharap sinergi seluruh pihak terus diperkuat agar perekonomian Kalimantan Barat tetap stabil dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat," katanya.
Baca Juga: Tiga Inovasi Kepala BPSDM Kalbar Windy Prihastari Kembali Kantongi Sertifikat HAKI
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat Muhammad Saichudin mengungkapkan sejumlah komoditas masih menjadi penyumbang inflasi berulang sepanjang Januari–Juni 2026.
Minyak goreng dan ikan tongkol mengalami inflasi sebanyak empat kali dalam enam bulan terakhir. Adapun ikan kembung dan ikan baung mengalami kenaikan harga hingga lima kali. Selain itu, beras, cabai rawit, cabai merah, bawang merah, bawang putih, dan daging sapi juga masih tergolong komoditas yang rentan mengalami kenaikan harga. Khusus beras, Kota Pontianak tercatat mengalami inflasi selama empat bulan berturut-turut. Tren serupa mulai terlihat di sejumlah daerah lain seiring bergesernya musim panen.
Saichudin juga memaparkan hasil Survei Pola Perdagangan 2025 yang menunjukkan margin perdagangan dan pengangkutan beras mencapai 18,17 persen. Margin distribusi bawang putih yang sebagian besar dipasok dari luar daerah mencapai 47,98 persen, sedangkan daging sapi sebesar 21,82 persen.
"Intervensi pemerintah daerah untuk menekan margin perdagangan dapat menjadi salah satu langkah efektif dalam menjaga harga di tingkat konsumen," ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Saichudin menyampaikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kalimantan Barat telah mencapai 50,26 persen.
"Sensus ekonomi tidak berkaitan dengan perpajakan. Kegiatan ini bertujuan menyediakan data sosial ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pemutakhiran data program perlindungan sosial," tutupnya. (mse/r)
Editor : Hanif