PONTIANAK POST – Persoalan infrastruktur masih menjadi keluhan utama masyarakat di sejumlah wilayah pedesaan dan terpencil di Kalimantan Barat. Selain akses jalan dan pembangunan desa, warga juga menyuarakan keterbatasan layanan listrik serta persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan.
Hal itu disampaikan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari daerah pemilihan (Dapil) Ketapang-Kayong Utara, Rasmidi, setelah melakukan kunjungan dan menyerap aspirasi masyarakat di sejumlah wilayah dalam rangkaian kegiatan reses.
Rasmidi mengatakan, berdasarkan hasil turun langsung ke lapangan, baik dalam agenda reses maupun kunjungan lainnya, persoalan infrastruktur hampir selalu menjadi aspirasi yang disampaikan masyarakat.
"Kami turun ke desa-desa dan bertemu langsung dengan masyarakat. Rata-rata keluhan yang kami temukan berkaitan dengan infrastruktur," kata politisi senior Demokrat Kalbar ini
Menurut dia, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembangunan jalan dan fasilitas umum, tetapi juga menyangkut kemampuan pemerintah desa dalam membiayai pembangunan di wilayah masing-masing.
Rasmidi menyoroti kondisi anggaran desa yang menurutnya semakin terbatas. Ia menyebut, jika sebelumnya desa dapat mengelola anggaran sekitar Rp1,1 miliar, kini sebagian desa hanya memiliki ruang fiskal sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta untuk pembangunan.
Kondisi tersebut, kata dia, membuat pemerintah desa kesulitan memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan yang menjadi harapan masyarakat.
Baca Juga: 8 Hari Menuju MTQ XXXIV Kalbar, Sukadana Siaga: Pengamanan, Listrik hingga Internet Dipastikan Andal
"Dulu dana desa bisa sekitar Rp1,1 miliar. Sekarang setelah ada pemotongan untuk berbagai kebutuhan, termasuk program Koperasi Desa Merah Putih dan program lainnya, rata-rata yang tersisa untuk pembangunan sekitar Rp200 juta sampai Rp300 juta per desa," ujarnya.
Ia mengatakan, keterbatasan anggaran tersebut menjadi perhatian masyarakat maupun kepala desa. Sebab, kebutuhan pembangunan di desa terus meningkat, sementara kemampuan pembiayaan yang tersedia semakin terbatas.
Menurut Rasmidi, kondisi itu perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah agar program pembangunan desa tetap dapat berjalan dan tidak mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat.
"Ini yang selalu menjadi perhatian dan pertanyaan masyarakat desa, termasuk kepala desa. Pembangunan desa tidak bisa lagi dilakukan sesuai dengan harapan masyarakat karena kemampuan anggarannya terbatas," katanya.
Selain infrastruktur, Rasmidi mengungkapkan masih menemukan masyarakat di wilayah pedalaman yang belum menikmati layanan listrik secara optimal.
Dalam kunjungannya ke sejumlah wilayah, ia menemukan ada desa atau dusun yang hanya mendapatkan pasokan listrik pada waktu tertentu. Bahkan, masih terdapat kawasan yang belum teraliri listrik sama sekali.
"Di salah satu wilayah yang kami datangi, ada masyarakat yang listriknya hanya menyala sekitar pukul 17.00 WIB sampai 23.00 WIB. Bahkan masih ada dusun yang sama sekali belum teraliri listrik," ujarnya.
Kondisi tersebut, menurut Rasmidi, menunjukkan masih adanya kesenjangan pelayanan dasar antara masyarakat di perkotaan dan wilayah pedalaman.
Ia menilai akses listrik semestinya menjadi salah satu prioritas pembangunan, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Ini menjadi perhatian pemerintah. Seharusnya daerah 3T dan daerah tertinggal mendapatkan perhatian lebih. Jangan sampai masih ada masyarakat yang hidup dengan keterbatasan listrik seperti ini," katanya.
Rasmidi mengatakan, ketersediaan listrik bukan hanya berkaitan dengan penerangan rumah tangga. Akses energi juga menjadi bagian penting dalam mendukung pendidikan, pelayanan kesehatan, aktivitas ekonomi, dan konektivitas masyarakat.
Karena itu, ia berharap pemerintah dapat mempercepat pemerataan jaringan listrik hingga ke desa dan dusun yang selama ini belum mendapatkan pelayanan secara optimal.
Persoalan lain yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan penyerapan aspirasi adalah layanan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
Rasmidi mengatakan, masyarakat di sejumlah daerah mengeluhkan status kepesertaan BPJS yang tidak lagi aktif ketika hendak mendapatkan layanan kesehatan.
Menurut dia, masyarakat di pedesaan terkadang tidak mengetahui perubahan status kepesertaan tersebut. Persoalan baru diketahui ketika mereka sudah berada di fasilitas pelayanan kesehatan.
"BPJS juga menjadi keluhan masyarakat. Ada masyarakat yang ketika pergi berobat ternyata kepesertaannya tidak aktif dan akhirnya harus membayar sendiri. Padahal sebelumnya mereka mengira iurannya masih ditanggung pemerintah," ujarnya.
Baca Juga: Rasmidi: Aspirasi Solmadapar Soal Pilkada Akan Diteruskan ke Pusat
Ia meminta pemerintah memperkuat sosialisasi dan memastikan masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) tidak kehilangan akses layanan kesehatan tanpa mengetahui penyebabnya.
Menurut Rasmidi, masyarakat harus mendapatkan informasi yang jelas apabila terjadi perubahan status kepesertaan BPJS. Pemerintah juga perlu memastikan kelompok masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan perlindungan kesehatan.
"Ini persoalan yang menjadi kendala dan harapan masyarakat. Kalau kita memang ingin berpihak kepada rakyat kecil, persoalan seperti ini harus menjadi perhatian," katanya.
Rasmidi mengatakan, rangkaian kegiatan penyerapan aspirasi dilakukan dengan menjangkau sejumlah wilayah, termasuk kawasan yang relatif sulit diakses.
Baca Juga: Pemekaran Kabupaten Ketapang Jadi Harapan Masyarakat, Rasmidi: DPRD Kalbar Siap Kawal ke Pusat
Ia menyebut kunjungan tersebut menjadi penting karena kondisi masyarakat di wilayah terpencil tidak selalu dapat terlihat dari laporan administratif atau data pembangunan yang ada di tingkat pemerintahan.
"Kami berusaha turun langsung ke daerah, termasuk ke wilayah seperti Pulau Maya dan daerah lainnya. Dari sana kami bisa melihat langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Menurut dia, hasil kunjungan ke lapangan akan menjadi bahan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui DPRD Kalbar sesuai kewenangan yang dimiliki.
Rasmidi menegaskan, pembangunan harus dilakukan secara merata agar masyarakat di wilayah pedalaman dan terpencil tidak semakin tertinggal dibandingkan masyarakat di perkotaan.
Ia menilai, persoalan infrastruktur, listrik, dan layanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus menjadi perhatian pemerintah.
"Intinya masyarakat ingin pembangunan yang merata. Mereka ingin mendapatkan pelayanan dasar yang sama, baik yang tinggal di kota maupun di daerah terpencil," katanya.
Baca Juga: Viral di TikTok Keluhan Warga soal Dugaan PETI di Meliau Langsung Ditindak, Polisi Temukan 7 Dompeng
Rasmidi berharap pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dapat memperhatikan berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat selama kegiatan reses, khususnya menyangkut keterbatasan anggaran pembangunan desa, pemerataan akses listrik, dan keberlanjutan layanan jaminan kesehatan.
Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga pemerintah desa.
"Kalau kita benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil, maka suara dari desa dan daerah terpencil harus menjadi bagian penting dalam kebijakan pembangunan," pungkas Rasmidi. (den)
Editor : Miftahul Khair