PONTIANAK POST — Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Agus Sudarmansyah, menyoroti persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dikeluhkan masyarakat, termasuk para pengemudi angkutan di Kalimantan Barat.
Agus mengatakan persoalan distribusi BBM bersubsidi sebenarnya telah berulang kali menjadi perhatian DPRD Kalbar. Bahkan, pihaknya sebelumnya telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pertamina dan sejumlah asosiasi yang berkaitan dengan sektor transportasi dan angkutan.
Menurut dia, pemerintah dan Pertamina perlu memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan tepat sasaran. Pengawasan juga harus diperketat untuk mencegah terjadinya kebocoran distribusi yang berpotensi memicu kelangkaan di lapangan.
Baca Juga: Pasokan BBM Terlambat, Antrean SPBU Mengular di Kayong Utara, Nelayan hingga Petani Ikut Terdampak
"Ini kan sudah sering kita ingatkan. Sampai kemarin dalam RDP, kita undang Pertamina yang dihadiri oleh asosiasi-asosiasi, termasuk asosiasi truk dan angkutan sungai. Intinya, kita minta kepada Pertamina untuk betul-betul melakukan distribusi secara tepat sasaran," ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalbar ini.
Ia menilai kelangkaan BBM bersubsidi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena bahan bakar menjadi salah satu komponen penting dalam menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Terlebih, kata Agus, sektor angkutan memiliki peran strategis dalam mendukung distribusi hasil produksi masyarakat maupun kebutuhan pokok ke berbagai wilayah di Kalimantan Barat.
"Ini sebenarnya penunjang untuk mengangkut hasil alam masyarakat ataupun hasil barang-barang kebutuhan masyarakat. Jadi, persoalan BBM ini sangat berkaitan dengan aktivitas ekonomi," katanya.
Agus menduga adanya disparitas atau perbedaan harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi dapat menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan. Kondisi tersebut, menurut dia, berpotensi mendorong penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.
"Harusnya mereka itu mendapatkan subsidi. Nah, ini minyak subsidi yang langka. Karena ada disparitas harga antara subsidi dan nonsubsidi, ini yang kami indikasikan dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk mendapatkan keuntungan," ujarnya.
Karena itu, Agus meminta Pertamina bersama aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan terhadap rantai distribusi BBM bersubsidi, mulai dari penyaluran hingga ke tingkat konsumen.
Ia juga mendorong agar setiap dugaan penyimpangan dalam distribusi BBM segera ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
"Penekanan kita, tingkatkan pengawasan. Putus mata rantai jaringan yang selama ini bermain. Tegakkan aturan. Kalau ada yang tertangkap, tindak tegas, jangan diberi ampun," tegasnya.
Menurut Agus, persoalan kelangkaan BBM tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan pasokan. Tata kelola distribusi dan pengawasan menjadi bagian penting yang harus diperbaiki agar BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang berhak.
Baca Juga: Kapolres Ketapang Perintahkan Pengawasan Ketat Distribusi BBM di Seluruh SPBU
Ia berharap Pertamina dapat segera melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Barat, terutama di wilayah-wilayah yang mengalami antrean panjang dan kesulitan mendapatkan pasokan.
Agus menegaskan, DPRD Kalbar akan terus mengawal persoalan tersebut dan meminta pihak terkait memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan BBM bagi masyarakat dan sektor transportasi.
"Jangan sampai kebocoran-kebocoran dalam distribusi justru mengakibatkan masyarakat kesulitan mendapatkan BBM. Ini harus menjadi perhatian bersama," katanya.
Desakan tersebut muncul di tengah aksi ratusan pengemudi angkutan yang tergabung dalam Persatuan Sopir Kalimantan Barat yang menyuarakan persoalan kelangkaan BBM bersubsidi. Para pengemudi menilai ketersediaan BBM menjadi faktor penting bagi keberlangsungan aktivitas angkutan dan distribusi barang di daerah.
DPRD Kalbar berharap persoalan tersebut dapat segera ditangani melalui koordinasi antara Pertamina, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta para pelaku usaha dan asosiasi transportasi. Dengan demikian, distribusi BBM bersubsidi dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran sehingga tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. (den)
Editor : Miftahul Khair