PONTIANAK POST – Kalimantan Barat menjadi satu dari enam provinsi prioritas pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk menghadapi musim kemarau yang diperkuat fenomena El Nino 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga ketersediaan air sekaligus menekan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diperkirakan meningkat pada Agustus hingga September.
Keputusan tersebut menjadi perhatian bagi Kalbar yang setiap musim kemarau menghadapi ancaman karhutla dan kabut asap. Dengan sebagian wilayah didominasi lahan gambut, penurunan curah hujan berpotensi mempercepat pengeringan lahan sehingga lebih mudah terbakar.
Gambut Menjadi Sasaran
Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto, mengatakan operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk mempertahankan pasokan air di berbagai daerah yang mulai terdampak penurunan curah hujan akibat El Nino.
Menurutnya, berkurangnya hujan menyebabkan debit air menuju waduk menurun, padahal waduk berfungsi sebagai penyedia air baku, irigasi pertanian, hingga pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
"Oleh karena itu BMKG bekerja sama dengan para pemangku kepentingan, pengelola waduk, Kementerian Pekerjaan Umum, dan sebagainya melaksanakan operasi modifikasi cuaca untuk menambah pasokan air waduk," ujarnya di Jakarta, Selasa (4/8).
Saat ini operasi telah dilakukan di sejumlah wilayah, termasuk Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum di Jawa Barat, serta kawasan tangkapan air Danau Toba dan Danau Poso.
Kalbar Diprioritaskan Cegah Karhutla
Selain menjaga cadangan air, BMKG memanfaatkan operasi modifikasi cuaca untuk membasahi lahan gambut yang mulai mengering selama musim kemarau.
Tri menjelaskan, ketika curah hujan berkurang, cadangan air di kubah gambut ikut menurun sementara penguapan tetap berlangsung. Kondisi tersebut membuat lahan semakin mudah terbakar.
"Untuk mitigasi itu juga dilakukan operasi modifikasi cuaca dengan metode pembasahan lahan-lahan gambut supaya gambut tetap basah, sehingga sulit dibakar, apalagi terbakar," katanya.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyebut terdapat enam provinsi yang menjadi fokus operasi modifikasi cuaca untuk pencegahan karhutla, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah memperkuat mitigasi dampak El Nino, terutama menjaga ketersediaan air dan mencegah kebakaran hutan serta lahan.
Kalimantan Diprediksi Lebih Kering Mulai September
Pelaksana Harian Deputi Bidang Klimatologi BMKG sekaligus Direktur Perubahan Iklim, Fachri Radjab, mengatakan musim kemarau 2026 secara umum diperkirakan tidak akan sekering El Nino 1997.
Namun demikian, Kalimantan justru menjadi salah satu wilayah yang berpotensi mengalami kondisi lebih kering dibandingkan 1997 pada periode September hingga November 2026.
Menurut BMKG, peluang kondisi lebih kering di sebagian besar wilayah Kalimantan mencapai 80 hingga 90 persen pada periode tersebut.
Puncak musim kemarau sendiri diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September, sehingga potensi kekeringan maupun karhutla diprediksi meningkat.
Hotspot Diperkirakan Bertambah
BMKG mencatat hingga 2 Agustus 2026 terdapat sekitar 5.690 titik panas (hotspot) di Indonesia.
Jumlah tersebut diperkirakan meningkat seiring memasuki puncak musim kemarau.
"Ini juga perlu kita antisipasi mengingat bulan Agustus dan September kita sudah masuk ke puncak musim kemarau. Artinya potensi hotspot juga akan semakin meningkat," kata Fachri.
Bagi Kalimantan Barat, peringatan ini menjadi penting mengingat provinsi tersebut hampir setiap tahun menghadapi ancaman kebakaran lahan gambut yang berdampak pada kualitas udara, kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga transportasi.
Mitigasi Lebih Murah daripada Penanggulangan
Operasi modifikasi cuaca menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mencegah kerugian yang lebih besar akibat kekeringan dan karhutla.
Selain menjaga pasokan air bagi masyarakat, pertanian, dan sektor energi, langkah ini diharapkan mampu mengurangi risiko munculnya kabut asap yang selama ini menjadi persoalan lintas daerah di Kalimantan Barat.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama BPBD telah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau 2026 dengan menyiagakan empat helikopter dan satu pesawat yang dapat digunakan untuk patroli udara, water bombing, maupun Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Koordinator Harian Pusdalops BPBD Kalbar, Daniel, menyatakan seluruh armada tetap dalam kondisi siaga sambil menunggu perkembangan cuaca dan tingkat kerawanan di lapangan. Selain itu, BPBD juga telah memetakan lebih dari 300 titik rawan karhutla di sejumlah kabupaten/kota sebagai dasar penguatan patroli dan langkah mitigasi menjelang puncak kemarau Agustus–September.
Editor : Aristono Edi Kiswantoro