PONTIANAK POST — Persoalan infrastruktur masih menjadi keluhan utama masyarakat dalam kegiatan penyerapan aspirasi yang dilakukan anggota DPRD Kalimantan Barat dari daerah pemilihan Kubu Raya-Mempawah, Moh. Darwis.
Darwis mengatakan aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat berkaitan dengan pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan hingga irigasi. Kondisi tersebut dinilai tidak terlepas dari keterbatasan anggaran pemerintah akibat kebijakan efisiensi.
“Dalam setiap proses, keluhan masyarakat paling banyak itu infrastruktur, seperti jalan, jembatan dan irigasi,” kata Darwis.
Baca Juga: DPRD: Besaran TKD Belum Pasti, APBD 2027 Kalbar Tertahan
Menurutnya, pemangkasan anggaran membuat pembangunan infrastruktur belum dapat dilakukan secara merata. Karena itu, berbagai usulan yang disampaikan masyarakat dari sejumlah titik reses akan diteruskan kepada Pemerintah Provinsi Kalbar untuk menjadi bahan perencanaan program pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.
Selain infrastruktur, sektor pendidikan juga menjadi perhatian. Darwis menyoroti keterbatasan jumlah SMA, khususnya di sejumlah wilayah Mempawah Timur, yang menyebabkan sebagian siswa kesulitan memperoleh sekolah sesuai zonasi.
“Banyak SMA kita yang kurang. Warganya banyak, ketika masuk zonasi banyak yang tidak masuk, akhirnya mereka mencari sekolah swasta yang mampu menampung,” ujarnya.
Darwis mengaku persoalan tersebut telah disampaikan kepada Dinas Pendidikan agar menjadi perhatian pemerintah daerah.
Baca Juga: Komisi IV DPRD Pontianak Kawal Aspirasi KORMI, Dorong Tambahan Anggaran dan Sarana Latihan
Di sektor kesehatan, persoalan lain yang ditemukan saat reses adalah kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang tidak lagi aktif. Kondisi itu, kata Darwis, menyulitkan masyarakat ketika membutuhkan layanan kesehatan.
“Banyak masyarakat ketika mau berobat ke rumah sakit, khususnya di Sudarso, BPJS-nya mati,” katanya.
Ia berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap keberlanjutan kepesertaan PBI, terutama bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan. Dengan demikian, warga tetap dapat memperoleh pelayanan ketika berobat ke rumah sakit maupun puskesmas.
Darwis menilai persoalan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan perhatian pemerintah pusat karena berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap layanan dasar.(den)
Editor : Hanif