
PONTIANAK POST – Penyusunan APBD Kalbar 2027 belum bisa bergerak leluasa karena besaran Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat belum dipastikan. Ketidakjelasan tersebut ikut membayangi pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 di DPRD Kalimantan Barat.
Rapat paripurna DPRD Kalbar yang sedianya membahas KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 dan KUA-PPAS APBD 2027 pada Rabu (19/8) bahkan ditunda. Agenda tersebut dikembalikan kepada Badan Musyawarah (Banmus) untuk dijadwalkan ulang.
Ketua DPRD Kalbar Aloysius mengatakan keputusan penundaan diambil setelah pimpinan rapat dan anggota membahas mekanisme yang akan ditempuh.
“Jadi kita kembalikan lagi ke mekanismenya. Tadi kita tanyakan kepada pimpinan rapat dan anggota, apakah kita skor waktu tertentu atau dikembalikan ke Banmus. Jadi dikembalikan ke Banmus,” kata Aloysius, Rabu (19/8).
TKD Provinsi Belum Jelas
Banmus selanjutnya akan menentukan kembali jadwal rapat paripurna. Aloysius berharap agenda pembahasan dapat digelar dalam waktu dekat.
Namun, persoalan utama yang membayangi pembahasan anggaran bukan sekadar penjadwalan rapat. DPRD Kalbar masih menunggu kepastian berapa besar TKD yang akan diterima Pemerintah Provinsi Kalbar pada 2027.
“TKD kita belum pasti. Walaupun dari pusat menyatakan akan ada pengembalian TKD ke daerah, sampai hari ini kita belum mendapatkan kepastian,” ujar Aloysius.
TKD menjadi salah satu sumber penting pembiayaan pemerintah daerah. Besaran transfer dari pusat turut menentukan kemampuan daerah membiayai pembangunan dan mempertahankan pelayanan publik.
Ketika nilai transfer berubah, ruang fiskal pemerintah daerah juga ikut berubah. Kondisi tersebut membuat penyusunan program dan alokasi anggaran harus menyesuaikan dengan kemampuan pendapatan yang benar-benar tersedia.




