Pengamat: Data SE2026 di Kalbar Harus Menggambarkan Kondisi Ekonomi Sebenarnya

Novantar Ramses Negara • Dipublikasikan Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:44 WIB
SENSUS : Petugas sensus ekonomi BPS Kapuas Hulu saat melakukan pendataan ke masyarakat. (ISTIMEWA)
SENSUS : Petugas sensus ekonomi BPS Kapuas Hulu saat melakukan pendataan ke masyarakat. (ISTIMEWA)

 PONTIANAK POST – Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, Dr. Andy Kurniawan Bong, S.E., M.B.A., mengingatkan pentingnya keakuratan data SE2026 untuk memastikan kebijakan ekonomi pemerintah sesuai dengan kondisi usaha secara riil di Kalimantan Barat.

Menurut Andy, data yang dikumpulkan melalui Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) dapat menjadi dasar pemerintah dan sektor swasta dalam mengambil keputusan. Di antaranya terkait investasi, perizinan usaha, hingga pengembangan sektor ekonomi.

“Kalau kita memberikan data yang baik, nanti akan tersaji data yang update dan bisa memenuhi kebutuhan, baik dari sisi pemerintah maupun swasta,” ujar Andy.

Data Keliru Bisa Memicu Investasi yang Salah Arah

Andy mengingatkan data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya berisiko menghasilkan kebijakan yang keliru.

Ia mencontohkan sektor usaha yang dalam data terlihat masih memiliki sedikit pelaku. Kondisi itu dapat membuat pemerintah menilai sektor tersebut masih memiliki ruang untuk investasi, meski kondisi sebenarnya sudah mendekati titik jenuh.

“Karena mendapat data yang tidak riil, pemerintah berpikir masih bisa, sementara itu sudah titik jenuh. Akibatnya makin banyak keluar izin, banyak investasi terjadi, saling membunuh, dan rugi pelaku usaha sendiri,” katanya.

Situasi tersebut pada akhirnya dapat membuat persaingan semakin ketat. Pelaku usaha yang sudah beroperasi lebih dulu juga berpotensi kehilangan pasar ketika terlalu banyak usaha masuk pada sektor yang sama.

Data Akurat Membantu Menjaga Persaingan Usaha

Sebaliknya, data yang menggambarkan kondisi lapangan secara akurat dapat membantu pemerintah membaca keseimbangan antara supply dan demand.

Informasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi. Dengan demikian, pertumbuhan jumlah pelaku usaha dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Kalau datanya riil dan pemerintah bisa sinkronkan data di lapangan, persaingan tidak bertambah. Pelaku usaha bisa melayani kebutuhan masyarakat secara optimal,” ujar Andy.

Pelaku Usaha Diminta Terbuka kepada Petugas Sensus

Andy mengajak pelaku usaha berpartisipasi dalam SE2026 dengan menerima petugas sensus dan memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya.

Menurut dia, kualitas statistik ekonomi tidak hanya bergantung pada petugas pendata. Keakuratan data juga sangat ditentukan oleh kesediaan pelaku usaha memberikan informasi yang benar.

“Mari memberikan data yang baik, terima petugas sensus dan berikan data yang baik,” katanya.

Data Usaha Menentukan Arah Ekonomi

Bagi pelaku usaha, partisipasi dalam SE2026 bukan sekadar memenuhi kebutuhan pendataan pemerintah. Data yang benar dapat membantu menggambarkan kondisi persaingan, potensi pasar, dan struktur ekonomi secara lebih nyata.

Karena itu, semakin lengkap dan akurat data yang terkumpul, semakin kuat pula dasar pemerintah dan sektor swasta dalam membaca arah perekonomian.

Pada akhirnya, data yang benar bukan hanya menjadi angka statistik. Data tersebut dapat menentukan keputusan yang berdampak langsung pada investasi dan keberlangsungan usaha masyarakat.

Editor : Aristono Edi Kiswantoro
bps kalbar kebijakan ekonomi investasi Pelaku Usaha Sensus Ekonomi 2026