PONTIANAK POST — Pemerintah mengizinkan penggunaan 35 pesawat asing untuk membantu penanganan karhutla di sejumlah wilayah Indonesia, terutama Kalimantan. Langkah ini ditempuh ketika asap kebakaran hutan dan lahan mulai berdampak hingga ke sektor penerbangan dan menjadi perhatian negara tetangga.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah juga telah berkomunikasi dengan negara tetangga terkait dampak asap karhutla. Komunikasi dilakukan melalui jalur informal maupun formal oleh Menteri Luar Negeri Sugiono.
“Kalau secara informal ada, secara formal memang sebagai negara tetangga kan juga melalui Pak Menlu tentu ada komunikasi. Makanya kita berusaha secepatnya untuk menangani karhutla ini,” ujar Prasetyo di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (23/8).
Pemerintah Perkuat Pemadaman di Lapangan
Pemerintah mempercepat penanganan karhutla dengan menambah personel dan peralatan pemadaman. Penguatan dilakukan melalui pengerahan helikopter water bombing, alat pelindung diri (APD), pompa air, sumur bor, hingga peralatan pemadaman manual.
Sebanyak tiga batalion personel tambahan juga disiapkan untuk memperkuat operasi di lapangan.
“Sama-sama kita kroyok,” kata Prasetyo.
Sebelumnya, pemerintah telah mengerahkan 12.880 personel untuk pengendalian karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Mereka terlibat dalam pemadaman, operasi modifikasi cuaca (OMC), serta pemantauan kualitas udara.
Presiden Prabowo Subianto juga memimpin rapat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah, Sabtu (22/8). Pemerintah mengarahkan penambahan empat helikopter water bombing, 100 pompa air, 2.000 APD, cangkul gepyok, sumur bor, dan selang air.
35 Izin Pesawat Registrasi Asing Diproses
Penguatan penanganan karhutla tidak hanya dilakukan dari darat. Kementerian Perhubungan memfasilitasi penggunaan pesawat dengan registrasi asing untuk mendukung pemadaman dan menangani dampak bencana.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa mengatakan proses perizinan dipercepat dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan penerbangan.
“Termasuk melalui fasilitasi penggunaan pesawat udara registrasi asing untuk mendukung kegiatan pemadaman dan penanganan dampak bencana,” kata Lukman di Jakarta, Minggu (23/8).
Ditjen Perhubungan Udara telah memproses 35 izin khusus penggunaan pesawat registrasi asing untuk mendukung penanganan karhutla di sejumlah wilayah.
Pesawat yang telah memperoleh izin dapat dipindahkan ke wilayah lain sesuai kebutuhan operasi. Operator hanya perlu menyampaikan pemberitahuan kepada Ditjen Perhubungan Udara paling lambat 1 x 24 jam setelah reposisi.
Kemenhub juga mengawasi kelaikudaraan pesawat, termasuk apabila terdapat modifikasi untuk mendukung operasi pemadaman.
Penempatan pesawat ditentukan berdasarkan kebutuhan dan hasil koordinasi BNPB, BPBD, pemerintah daerah, serta instansi pengguna.
Asap Karhutla Mulai Ganggu Penerbangan
Penanganan karhutla semakin mendesak karena dampaknya mulai dirasakan sektor penerbangan. Per 20 Agustus 2026, Ditjen Perhubungan Udara mencatat tiga Notice to Airmen (NOTAM) aktif terkait operasi karhutla.
Ketiganya mencakup reservasi ruang udara untuk kegiatan water bombing, termasuk patroli udara di Kalimantan Barat. Salah satu pemberitahuan juga berkaitan dengan tidak tersedianya Taxiway Alpha di Bandar Udara Banjarmasin akibat aktivitas pesawat water bombing.
Selain itu, terdapat NOTAM mengenai penutupan sementara Bandar Udara Nabire akibat asap kebakaran hutan.
Kemenhub memastikan pemantauan penerbangan di wilayah terdampak terus dilakukan bersama AirNav Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya.
Asap Bukan Hanya Masalah di Udara
Perluasan operasi pemadaman menunjukkan bahwa karhutla tidak lagi hanya menjadi persoalan titik api di kawasan hutan dan lahan. Ketika asap mengganggu penerbangan, dampaknya ikut dirasakan masyarakat yang bepergian, bekerja, dan beraktivitas di wilayah terdampak.
Pemerintah kini menghadapi dua kebutuhan sekaligus: memadamkan sumber kebakaran dan memastikan masyarakat tetap aman dari dampak asap serta gangguan aktivitas transportasi.
Penggunaan pesawat registrasi asing menjadi salah satu upaya memperkuat operasi dari udara. Efektivitasnya tetap bergantung pada koordinasi antarlembaga, kondisi cuaca, serta kemampuan tim di lapangan mengendalikan sumber kebakaran.
Data Kunci Penanganan Karhutla
- 35 izin khusus pesawat registrasi asing diproses untuk mendukung penanganan karhutla.
- 12.880 personel sebelumnya dikerahkan untuk pengendalian karhutla di Kalimantan dan Sumatera.
- 4 helikopter water bombing tambahan diarahkan untuk memperkuat operasi.
- 100 pompa air dan 2.000 APD turut disiapkan.
- Per 20 Agustus 2026, terdapat tiga NOTAM aktif terkait operasi karhutla.
- Pemerintah juga berkomunikasi dengan negara tetangga terkait dampak asap karhutla.
Editor : Aristono Edi Kiswantoro