PONTIANAK POST — Langkah nyata untuk memperkuat benteng hukum para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kalimantan Barat terus dipacu. Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalbar kini tengah mematangkan kolaborasi strategis bersama organisasi Fahmi Ummi untuk mendampingi para pengusaha lokal mengamankan identitas produk serta status hukum usahanya.
Sinergi tersebut dibahas dalam rapat kerja yang berlangsung di Ruang Rapat Supratman Andi Agtas, Kanwil Kemenkum Kalbar, Pontianak, Selasa (1/9/2026). Diskusi dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Farida Wahid, mendampingi Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), Taufik Sabarudin, serta jajaran Penyuluh Hukum Ahli Madya.
Dalam pemaparannya, Farida Wahid menekankan pentingnya kesadaran hukum bagi para pelaku usaha kecil. Pendaftaran Perseroan Perorangan dan kekayaan intelektual (merek) bukan sekadar formalitas di atas kertas, melainkan fondasi utama agar bisnis lokal mampu bertahan dan bersaing di pasar yang lebih luas.
Baca Juga: Kanwil Kemenkum Kalbar Buka Layanan Hak Cipta di Pameran Seni Rupa Borneo Metamorfosa 2026
Menurut Farida, kepemilikan status Perseroan Perorangan memberikan kepastian hukum yang membuka lebar akses pembiayaan perbankan serta kemitraan bisnis. Sementara itu, pendaftaran merek menjadi perisai utama yang melindungi identitas serta branding produk dari potensi pemalsuan atau klaim sepihak pihak lain.
Hadir Langsung Menjangkau Pelaku Usaha
Melalui kerja sama ini, Kanwil Kemenkum Kalbar dijadwalkan hadir dalam helatan expo UMKM, pelantikan, serta rangkaian perlombaan yang diselenggarakan Fahmi Ummi pada 2 Oktober 2026 di Singkawang. Ajang yang diperkirakan menyedot keterlibatan sekitar 100 UMKM tersebut menjadi momentum emas untuk mendekatkan pelayanan publik.
Guna memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, Kemenkum Kalbar akan mendirikan booth layanan khusus dan pusat informasi edukatif di lokasi acara. Tata letak booth dirancang sedemikian rupa agar mudah diakses oleh para perajin dan pengusaha lokal yang ingin berkonsultasi atau mendaftarkan usahanya secara langsung.
Terkait formalitas kemitraan, Kabid AHU Taufik Sabarudin mengingatkan agar pihak Fahmi Ummi segera menyampaikan surat resmi beserta proposal rinci kepada Kepala Kantor Wilayah. Dokumen tersebut mencakup susunan kepengurusan, rencana kerja, hingga kebutuhan teknis pelayanan yang diharapkan.
Baca Juga: Cegah Tumpang Tindih Aturan, Kemenkum Kalbar Sempurnakan Raperbup Tim Ahli DPRD Kapuas Hulu
Sinyal Positif Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Rencana kolaborasi ini disambut hangat oleh Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora. Ia menilai pola jemput bola seperti ini sangat efektif untuk menjangkau para pelaku UMKM hingga ke daerah-daerah di luar ibu kota provinsi.
"Kami menyambut baik ajakan kolaborasi dari Fahmi Ummi ini. Menjangkau UMKM di Singkawang melalui kegiatan seperti expo adalah cara efektif mendekatkan layanan Perseroan Perorangan dan pendaftaran merek langsung kepada pelaku usaha. Kanwil Kemenkum Kalbar akan terus membuka pintu kerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat, karena UMKM yang berlegalitas dan terlindungi mereknya adalah UMKM yang siap naik kelas dan bersaing lebih jauh," ujar Jonny.
Menutup pertemuan tersebut, Farida Wahid kembali menggarisbawahi pentingnya komitmen jangka panjang antara pemerintah, komunitas, dan pelaku usaha. Sinergi ini diharapkan menjadi batu pijakan bagi UMKM Kalbar agar makin mandiri, berdaya saing, serta memiliki daya tawar tinggi di mata lembaga keuangan.
Sebagai langkah konkrit lanjutan, Fahmi Ummi saat ini tengah mengumpulkan berkas administrasi dan proposal kegiatan. Di sisi lain, tim internal Kanwil Kemenkum Kalbar mulai berkoordinasi guna menyiapkan materi edukasi serta kesiapan teknis booth pelayanan menjelang helatan 2 Oktober mendatang.
Editor : Miftahul Khair