PONTIANAK POST - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyiapkan pendekatan baru dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mendorong kawasan yang terdampak kebakaran kembali dimanfaatkan secara produktif oleh masyarakat.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan, penanganan karhutla tidak boleh berhenti setelah api berhasil dipadamkan. Lahan yang telah terbakar perlu ditata dan dikelola kembali sehingga memiliki nilai manfaat bagi masyarakat.
Menurut Norsan, salah satu persoalan yang perlu dicarikan solusi adalah keterbatasan masyarakat dalam mengolah lahan. Karena itu, pemerintah mempertimbangkan dukungan alat berat agar proses pembukaan dan pengolahan lahan dapat dilakukan tanpa pembakaran.
Baca Juga: Cegah Karhutla dari Hulu, Norsan Siapkan Skema Bantuan Alat Berat untuk Petani Buka Lahan
”Nanti ke depannya bagaimana kita bisa bekerja sama dengan PUPR atau apa, memberikan bantuan kepada masyarakat untuk meminjamkan alat berat, mungkin untuk mengolah lahan ini supaya cepat menjadi lahan pertanian,” ujar Ria Norsan saat meninjau karhutla di Desa Limbung, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, Kamis (3/9).
Ia menilai, menjadikan lahan sebagai area pertanian atau perkebunan produktif dapat menjadi bagian dari strategi pencegahan karhutla. Ketika lahan memberikan manfaat ekonomi, masyarakat dinilai akan memiliki kepentingan lebih besar untuk merawat dan menjaganya. ”Kalau seandainya kita tidak bantu, mereka akan mengerjakan dengan cara membakar,” katanya.
Norsan juga menyiapkan langkah pemulihan lingkungan setelah kondisi kemarau berakhir. Ia meminta perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan menyiapkan bibit tanaman untuk kegiatan penghijauan di kawasan yang terdampak kebakaran.
”Nanti setelah kemarau ini, saya minta dari lingkungan hidup dan kehutanan siapkan bibit. Kita datang ke sini lagi, kita tanam sama-sama, kita hijaukan,” ujarnya.
Baca Juga: Norsan Perkuat Koordinasi Penanganan Karhutla Kalbar, Minta Semua Unsur Satu Komando
Menurutnya, pemulihan lahan harus melibatkan masyarakat sejak proses pengelolaan hingga penghijauan. Dengan demikian, kawasan yang sebelumnya terbakar tidak dibiarkan kembali terlantar dan berpotensi menjadi titik rawan kebakaran.
Pemprov Kalbar berharap pengelolaan kembali lahan terdampak karhutla dapat berjalan beriringan antara kepentingan lingkungan dan peningkatan produktivitas masyarakat. Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya mendorong perubahan pola pengelolaan lahan, dari pembukaan dengan cara membakar menuju pengolahan yang lebih aman, produktif, dan berkelanjutan. (mdy)
Editor : Miftahul Khair