PONTIANAK POST - Potensi hujan di Kalimantan Barat masih rendah hingga 9 September 2026. Kondisi ini terjadi di tengah kemarau panjang yang membuat sejumlah wilayah mengalami hari tanpa hujan hingga puluhan hari dan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Supadio memprakirakan hujan ringan hingga sedang hanya turun tidak merata di sejumlah wilayah. Hujan diprediksi terjadi di Kapuas Hulu pada 5-6 September, kemudian Bengkayang, Kapuas Hulu, Ketapang, Melawi, Sekadau dan Sintang pada 7-9 September 2026.
Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Supadio, Reny, mengatakan angin dari arah tenggara hingga selatan membawa massa udara kering sehingga sebagian besar wilayah Kalbar diperkirakan dominan berawan dengan udara yang masih kabur akibat asap.
Baca Juga: BMKG Sebut Ada Peluang Hujan di Kalbar pada Awal September
“Waspada terhadap meningkatnya suhu udara yang dapat meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalbar,” ujar Reny, Kamis (3/9).
Untuk Jumat (4/9), BMKG memperkirakan cuaca Kalbar cerah berawan dengan kondisi udara kabur akibat asap. Hujan ringan berpotensi turun di sejumlah wilayah, tetapi sifatnya tidak merata.
BMKG Kalbar menyebut kemarau tahun ini menjadi salah satu yang terkuat dalam setidaknya 50 tahun terakhir di sekitar wilayah Kubu Raya. Ketapang tercatat telah mengalami 64 hari tanpa hujan, sedangkan Kubu Raya mencapai 56 hari.
Kondisi tersebut lebih panjang dibandingkan periode El Nino kuat pada 1997. Saat itu, hari tanpa hujan terpanjang tercatat 47 hari. Sementara pada 2015, ketika El Nino juga berada dalam kategori sangat kuat, hujan masih turun setiap bulan di Supadio dan hari tanpa hujan terpanjang hanya 10 hari.
Baca Juga: Ketapang-Kalbar Dilanda Hari Tanpa Hujan Hingga 63 Hari, BMKG Ingatkan Kekeringan Ekstrem
Di Stasiun Supadio, perbedaan kondisi juga terlihat jelas. Pada Agustus 2025, curah hujan mencapai 530 milimeter per bulan dengan 19 hari hujan. Namun hingga Kamis (3/9/2026), Supadio telah mencatat 57 hari tanpa hujan.
BMKG memperkirakan curah hujan di Kalbar mulai kembali normal pada Oktober 2026, kemungkinan sejak pertengahan bulan. Pada November 2026 hingga Januari 2027, curah hujan diprediksi berada dalam kategori tinggi hingga sangat tinggi.
Mahasiswa Desak Pemerintah
Di tengah kondisi tersebut, Aliansi Mahasiswa Kalbar menggelar aksi terkait penanganan karhutla di Bundaran Bandara Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kamis (3/9/2026). Aksi itu bertepatan dengan rencana kunjungan Menteri Kehutanan RI ke Kalbar.
Baca Juga: Asap Pekat Kepung Supadio, Penerbangan Terganggu hingga Pesawat Gagal Mendarat
Koordinator pusat Fomda Kalbar yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kalbar, Syarif Almuriandi T, mengatakan mahasiswa meminta pemerintah pusat tidak menjadikan kunjungan ke Kalbar sekadar agenda seremonial.
“Yang kita inginkan bukan cuma tentang mitigasi hari ini, tapi tentang bagaimana mitigasi ke depannya. Kebakaran sering kali terjadi berulang kali. Kami tidak ingin tahun berikutnya terjadi seperti ini lagi,” kata Syarif.
Aliansi mahasiswa membawa tiga tuntutan utama, yakni penetapan karhutla di Kalimantan dan Sumatera sebagai bencana nasional, penyediaan solusi mitigasi konkret oleh Menteri Kehutanan, serta pengusutan tuntas dugaan keterlibatan perusahaan dalam pembakaran lahan.
Syarif mengatakan pemerintah perlu memastikan kebutuhan masyarakat di lapangan, termasuk air bersih dan peralatan penanggulangan bencana. Ia juga meminta perusahaan yang terbukti melanggar diproses secara hukum dan dikenai sanksi sesuai hasil penyelidikan.
Mahasiswa juga menilai kondisi karhutla di lapangan tidak selaras dengan pernyataan yang menggambarkan situasi masih terkendali. Menurut Syarif, berbagai unsur, mulai dari pemerintah, aparat, relawan hingga mahasiswa, telah dikerahkan untuk menangani dampak kebakaran.
Aliansi mahasiswa memastikan tetap menunggu kehadiran Menteri Kehutanan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung, meski informasi mengenai agenda kunjungan tersebut mengalami perubahan dan berpotensi digantikan rapat koordinasi di Pontianak.
Sementara itu, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang telah dilakukan sejak Agustus 2026 masih akan dilanjutkan. Pelaksanaannya menghadapi kendala karena belum tersedianya bibit awan penghujan yang cukup.(mrd/den)
Editor : Rafael B. Junior