PONTIANAK POST – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat telah menghanguskan 38.310 hektare sejak awal penanganan. Di tengah dampak yang telanjur meluas, pemerintah menggencarkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), water bombing, dan pemadaman darat untuk menekan kebakaran serta paparan asap terhadap masyarakat.
Data terbaru menunjukkan 166 hotspot terpantau di Kalbar. Setelah diverifikasi melalui patroli dan pengamatan visual, 61 titik dinyatakan sebagai kebakaran nyata atau fire spot, dengan luas kebakaran terkini 802,17 hektare.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengatakan, verifikasi lapangan diperlukan karena tidak seluruh titik panas menunjukkan kejadian kebakaran.
“Dari 166 hotspot, setelah dicek lewat patroli dan visual secara nyata di lapangan, yang benar-benar fire spot hanya 61 titik dengan luas sekitar 802,17 hektare,” katanya dalam Rapat Koordinasi Karhutla di Lanud Supadio, Pontianak, Jumat (4/9).
Penurunan Belum Berarti Aman
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan, jumlah titik panas sebelumnya sempat menembus lebih dari 2.000 titik. Berdasarkan pemantauan terakhir, jumlahnya turun menjadi sekitar 100 titik.
“Tidak boleh lengah. Walaupun titik api sudah menurun, pemantauan dan pemadaman tetap dilakukan sampai kondisi benar-benar aman,” tegasnya.
Perbedaan angka sekitar 100 titik yang disampaikan gubernur dan 166 hotspot dalam data BNPB perlu dijelaskan berdasarkan waktu pemantauan dan sumber datanya. Kepastian data dibutuhkan agar publik memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi karhutla.
Penurunan titik panas juga belum otomatis mengakhiri ancaman. Pada lahan gambut, api dapat bertahan di bawah permukaan meski kobaran tidak lagi terlihat, kemudian muncul kembali saat lahan mengering dan angin menguat.
OMC Dimaksimalkan Lima Hari
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, OMC dimaksimalkan pada 4–8 September dengan memanfaatkan potensi awan hujan. Operasi itu diarahkan untuk membasahi kawasan rawan dan meningkatkan tinggi muka air tanah gambut.
“Kementerian Kehutanan bersama BNPB dan instansi terkait menginstruksikan agar potensi awan hujan ini dimanfaatkan secara maksimal,” ujarnya.
Namun, keberhasilan OMC sangat bergantung pada ketersediaan awan yang memenuhi syarat. Pemerintah perlu menyampaikan target wilayah, jumlah penerbangan, volume bahan semai, dan curah hujan yang dihasilkan sebagai dasar evaluasi.
Tiga Chinook Dijadwalkan Tiba
Operasi water bombing tetap dilakukan untuk menjangkau lokasi yang sulit diakses tim darat. Dukungan udara akan diperkuat dengan tiga helikopter Chinook dan 180 personel tentara dari Pasukan Bela Diri Jepang yang dijadwalkan tiba pada 9 September.
Operasi udara antara lain diarahkan ke kawasan Danau Sentarum, Kabupaten Kapuas Hulu. Wilayah yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia, itu dinilai rawan menimbulkan dampak asap lintas batas.
Kedatangan bantuan pada 9 September berarti pengendalian masih mengandalkan armada yang tersedia selama lima hari ke depan. Pemerintah belum memerinci jumlah armada aktif, kapasitas angkut air, serta wilayah prioritas sebelum bantuan Jepang tiba.
Bara Gambut Dipadamkan dari Dalam
Penanganan darat melibatkan TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, relawan, dan masyarakat peduli api. Pemerintah akan memetakan kebutuhan personel hingga tingkat kabupaten dan kecamatan agar pengerahannya sesuai tingkat kerawanan.
“Ke depan akan dilakukan mapping secara lebih detail per kabupaten dan kecamatan untuk menghitung kebutuhan personel secara presisi,” kata Raja Juli.
Tim darat akan memprioritaskan teknik peat injection atau penyuntikan air ke dalam gambut. Metode itu digunakan untuk menjangkau bara di bawah permukaan yang tidak dapat dipadamkan hanya dengan penyiraman dari atas.
Anggaran Rp5,5 Miliar Perlu Terukur
Kementerian Kehutanan menyiapkan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp5,5 miliar bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendukung penanganan karhutla. Dukungan operasional lain akan dikoordinasikan bersama BNPB dan DPR RI.
Belum dijelaskan perincian penggunaan anggaran tersebut maupun kecukupannya dibandingkan luas lahan yang telah terbakar. Transparansi dibutuhkan agar dana benar-benar menjawab kebutuhan personel, peralatan, logistik, dan perlindungan masyarakat.
Penegakan Hukum Tetap Berjalan
Pemerintah menyatakan penegakan hukum tetap dilakukan terhadap perseorangan ataupun korporasi yang terbukti menyebabkan kebakaran. Area terbakar akan dipasangi garis pengaman dan dilarang ditanami untuk jangka waktu tertentu sesuai ketentuan.
Raja Juli juga meminta masyarakat tidak membuka lahan dengan membakar atau melakukan aktivitas yang berpotensi memicu api.
“Saya berharap praktik membakar lahan secara sembarangan, membuka lahan dengan cara mudah dan murah, serta kebiasaan membuang puntung rokok di dekat lahan kering harus dihentikan demi keselamatan bersama,” katanya.
Imbauan kepada masyarakat harus berjalan bersama pemeriksaan terhadap pemegang konsesi dan pemilik lahan. Data perkara, lokasi penyegelan, serta tindak lanjut hukumnya perlu diumumkan agar penanganan tidak hanya berfokus pada pemadaman.
Norsan mengatakan, pemerintah tetap membutuhkan keterlibatan relawan dan warga di sekitar kawasan rawan untuk mempercepat deteksi serta penanganan awal.
“Kami bersama Forkopimda, masyarakat peduli api, Manggala Agni, TNI, dan Polri sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memadamkan karhutla di Kalbar,” pungkasnya. (mse/den)
INFOGRAFIS
GENCARKAN OMC
Dampak Karhutla Kalbar
- Total lahan terbakar: 38.310 hektare
- Titik panas: 166 hotspot
- Kebakaran terverifikasi: 61 fire spot
- Luas kebakaran terkini: 802,17 hektare
- Data: Jumat, 4 September 2026
Operasi Udara
| Operasi | Keterangan |
|---|---|
| OMC | Dimaksimalkan pada 4–8 September 2026 |
| Water bombing | Menjangkau lokasi yang sulit diakses dari darat |
| Bantuan Jepang | 180 personel dan tiga helikopter Chinook dijadwalkan tiba 9 September |
Operasi Darat
- Melibatkan TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, relawan, dan masyarakat peduli api
- Memprioritaskan peat injection untuk memadamkan bara di bawah gambut
Dukungan Anggaran
- DAK sebesar Rp5,5 miliar
- Dialokasikan untuk mendukung penanganan karhutla oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sumber: Kementerian Kehutanan dan BNPB
KALIMANTAN BERASAP: Citra satelit NASA pada 4 September 2026 memperlihatkan kabut asap tebal menyelimuti Pulau Kalimantan. NASA menyebut sebagian kebakaran terjadi di lahan gambut yang melepaskan polusi dalam jumlah besar dan sulit dipadamkan. (X/@NASAEarth)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro