PONTIANAK POST — Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Heri Mustamin, mengapresiasi langkah pemerintah pusat dan daerah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan Barat.
Namun, Heri menilai skala karhutla saat ini sudah sangat besar dan membutuhkan penguatan penanganan, terutama dari sisi dukungan anggaran, sarana pemadaman, kesehatan masyarakat, serta ketersediaan air bersih.
Menurutnya, kondisi karhutla tahun ini bahkan dinilai mendekati atau berpotensi melampaui situasi yang pernah terjadi pada 2019. Heri meminta bantuan dan dukungan pemerintah pusat untuk Kalimantan Barat disampaikan secara transparan agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana intervensi yang telah diberikan.
Baca Juga: Hotspot Kalbar Melonjak 155 Persen, Kemenhut Perkuat Operasi Karhutla
“Saya apresiasi pemerintah pusat atas apa yang sudah diberikan. Apa-apa saja yang diberikan perlu dijelaskan secara transparan agar bantuan-bantuan pemerintah pusat bisa terkontrol dengan baik dan berfungsi dengan baik,” ujar Heri.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah dukungan pesawat untuk operasi penanganan karhutla. Heri meminta pemerintah menjelaskan jumlah armada yang telah dikerahkan sekaligus memastikan seluruh armada dapat beroperasi secara optimal.
Ia menyebut masih mendapat informasi adanya kendala bahan bakar yang berpotensi menghambat operasional pesawat. “Misalnya soal pesawat, sudah berapa yang diberikan di Kalimantan Barat. Saya lihat masih banyak, tetapi menurut informasi masih ada kendala berkaitan dengan bahan bakar untuk menggerakkan operasional pesawat itu,” katanya.
Menurut Heri, persoalan tersebut harus segera diselesaikan agar sarana yang telah disiapkan pemerintah pusat tidak berhenti pada keberadaan alat, tetapi benar-benar memberikan dampak di lapangan.
Baca Juga: Karhutla Ketapang Tak Kenal Hari Libur, Bupati Turun Langsung Pantau Penanganan di Kuala Tolak
Daerah Dinilai Sudah Bergerak
Heri juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang dinilai telah bergerak menangani karhutla. Ia menyebut Pemerintah Provinsi Kalbar bersama pemerintah kabupaten dan kota, termasuk Kubu Raya, Mempawah dan Ketapang, telah melakukan berbagai upaya penanganan.
“Pak Gubernur kemudian seluruh kabupaten kota hari ini sudah bergerak. Bahkan di Kabupaten Kubu Raya, Mempawah, Ketapang dan seluruh Kalimantan Barat, bupatinya sudah bergerak,” ujarnya.
Namun, besarnya skala kebakaran membuat pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan pola penanganan biasa. Heri menilai peningkatan status kewaspadaan harus dibarengi dengan kesiapan sumber daya dan langkah konkret di lapangan.
Terkait desakan agar karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional, ia mengatakan penetapan status tersebut harus mengacu pada kriteria dan ketentuan yang berlaku.
“Kalau memang pasalnya kita evaluasi memang harus seperti itu, kita lakukan. Tapi kita harus ada masukan yang konkret kepada pemerintah pusat agar ini tidak menjadi sesuatu yang hanya wacana,” katanya.
Ia menegaskan penetapan status bencana bukan tujuan akhir. Yang lebih mendesak, menurut dia, adalah memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi.
Baca Juga: Ria Norsan Minta Perusahaan Perkuat Pengawasan dan Kesiapsiagaan Cegah Karhutla
Kesehatan dan Air Bersih Jadi Prioritas
Heri meminta penanganan karhutla saat ini diarahkan pada kebutuhan paling mendesak masyarakat, terutama kesehatan dan air bersih. “Yang paling penting menurut saya hari ini bukan soal statusnya, tetapi bagaimana kita berbuat untuk membantu masyarakat yang hari ini memang sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Ia menyebut kebutuhan tersebut mencakup layanan kesehatan, air bersih, serta bantuan bagi masyarakat yang lahannya terdampak kebakaran. Menurut Heri, pemerintah pusat dan daerah harus memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
DPRD Dorong Percepatan Anggaran Perubahan
Dari sisi pemerintah daerah, Heri mengatakan DPRD Kalbar tengah mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan anggaran perubahan. Langkah itu diperlukan untuk menggeser anggaran yang dinilai tidak mendesak menuju program yang berkaitan langsung dengan penanganan dampak karhutla.
“Kita di Badan Anggaran sudah ingin mempercepat untuk mengetok palu berkaitan dengan anggaran perubahan, agar bisa menggeser anggaran-anggaran yang tidak prioritas kepada kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk segera meringankan kejadian karhutla ini,” jelasnya.
Ia menyebut anggaran yang sebelumnya dialokasikan sekitar Rp25 miliar masih terbuka untuk ditambah apabila hasil evaluasi menunjukkan kebutuhan penanganan lebih besar. “Kalau tadinya anggarannya hanya Rp25 miliar, mungkin nanti bisa kita tambah. Berapa sebenarnya kebutuhan untuk segera membantu dan meringankan kejadian yang menurut saya sangat luar biasa ini,” katanya.
Minta Kritik Tak Berujung Saling Menyalahkan
Di tengah situasi karhutla, Heri mengingatkan seluruh pihak agar tidak menjadikan bencana sebagai arena saling menyalahkan. Menurut dia, pemerintah pusat dan daerah saat ini harus mengedepankan sinergi karena penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama.
“Hari ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah bersepakat dan sudah bersinergi untuk melakukan ini. Tidak ada orang yang mau ada bencana seperti ini,” ujarnya.
Baca Juga: Viral Imbauan Jangan Tampung Air Hujan Usai Karhutla, Begini Penjelasan Pakar hingga BMKG
Ia juga mengapresiasi kritik dan aspirasi yang disampaikan mahasiswa maupun kelompok masyarakat. Menurut Heri, kritik tetap diperlukan untuk mengidentifikasi kekurangan pemerintah dalam menangani persoalan di lapangan. Namun, kritik tersebut diharapkan disampaikan secara konstruktif dan berbasis kajian. “Kalau ada kritikan-kritikan, baik itu dari kelompok masyarakat tertentu, terutama mahasiswa, kita terima dengan positif, dengan lapang dada,” katanya.
Heri mengajak tokoh masyarakat, mahasiswa dan seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Barat bersama-sama mencari solusi.
“Kritik ini bermacam-macam. Masih perlu ada kajian-kajian. Tidak segampang membalik telapak tangan mengelola daerah, bangsa dan negara. Tapi kritikannya harus lebih konstruktif, lebih mengarah kepada apa yang memang dibutuhkan,” pungkasnya. (den)
Editor : Miftahul Khair