PONTIANAK POST — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menaikkan belanja daerah dalam rancangan APBD Perubahan 2026 menjadi Rp6,21 triliun. Tambahan ruang anggaran tersebut salah satunya diarahkan untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Rancangan perubahan APBD disampaikan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dalam rapat paripurna DPRD Kalbar, Senin (7/9). Dalam rancangan tersebut, belanja daerah meningkat dari sebelumnya Rp5,70 triliun menjadi Rp6,21 triliun. Sementara pendapatan daerah diproyeksikan naik dari Rp5,45 triliun menjadi Rp5,76 triliun.
Pemprov Kalbar juga menyesuaikan penerimaan pembiayaan dari Rp300 miliar menjadi Rp497,48 miliar. Penerimaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Baca Juga: Sebut Karhutla Kalbar Makin Parah, Heri Mustain: Saatnya Bergerak, Jangan Saling Menyalahkan!
Norsan mengatakan perubahan anggaran diperlukan agar pemerintah daerah dapat menyesuaikan kebijakan fiskal dengan perkembangan kondisi di lapangan, termasuk menghadapi dampak karhutla.
“Karhutla tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas warga, serta stabilitas sosial dan ekonomi daerah,” kata Norsan.
Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah provinsi tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, aparat, dunia usaha, relawan, dan masyarakat.
“Langkah-langkah ini membutuhkan dukungan kebijakan anggaran yang taktis, terukur, dan berpihak langsung kepada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga: Hotspot Kalbar Melonjak 155 Persen, Kemenhut Perkuat Operasi Karhutla
Selain penanganan karhutla, perubahan APBD tetap diarahkan untuk menjaga pelayanan publik dan kesinambungan program pembangunan yang telah berjalan.
Norsan mengatakan ruang fiskal yang tersedia akan dimanfaatkan untuk merespons kebutuhan masyarakat secara lebih cepat, termasuk menghadapi kondisi darurat akibat bencana lingkungan.
Rincian program dan kegiatan dalam APBD Perubahan 2026 selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Kalbar. Pembahasan mencakup penyesuaian program, kegiatan, serta alokasi anggaran hingga akhir tahun. (den)
Editor : Miftahul Khair