PONTIANAK POST - Pemerintah Kota Pontianak menjadikan masukan fraksi-fraksi DPRD sebagai bahan penyempurnaan pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2026.
Masukan DPRD terutama berkaitan dengan ketepatan sasaran program, optimalisasi pendapatan daerah, serta kesiapan menghadapi dampak kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Alhamdulillah dari semua fraksi yang ada di DPRD Kota Pontianak, semuanya pada intinya mengapresiasi,” ujar Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan usai Rapat Paripurna di DPRD Kota Pontianak, Rabu (9/9/2026).
Pemkot Pastikan Program Tepat Sasaran
Bahasan memastikan program yang diusulkan dalam perubahan APBD benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
Pemkot Pontianak juga terus berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah.
Menurut Bahasan, hal tersebut menjadi perhatian karena perubahan APBD mencakup sejumlah penyesuaian pembiayaan yang harus dijaga agar struktur anggaran tetap seimbang.
Ia menjelaskan terdapat alokasi Universal Health Coverage (UHC) yang belum tersalurkan karena menyesuaikan ketentuan pemerintah pusat.
Penyesuaian tersebut terutama berkaitan dengan kelompok desil 1 dan desil 2. Karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian dalam pembahasan perubahan anggaran.
Baca Juga: Gaji PPPK Paruh Waktu Dibayar APBN, Wali Kota Pontianak: APBD Bisa untuk Pembangunan
DPRD Soroti Kesiapan Menghadapi Karhutla
Bahasan mengatakan masukan DPRD menjadi bagian penting dalam pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan legislatif.
Catatan tersebut akan dicermati agar perubahan APBD tidak sekadar menjadi penyesuaian angka.
Namun, perubahan anggaran juga diharapkan dapat memperkuat efektivitas program hingga akhir tahun anggaran.
“Semua program prioritas. Tetapi yang disampaikan fraksi-fraksi, penekanannya saat sekarang ini adalah penanganan karhutla yang mungkin terjadi di beberapa kecamatan di Kota Pontianak dan bagaimana mengantisipasi dampak asap,” ujarnya.
Baca Juga: Pembiayaan PPPK Paruh Waktu Ditanggung Pusat, Beban APBD Pontianak Berkurang
Pemkot Siapkan Langkah Antisipasi Dampak Asap
Pemkot Pontianak telah menyiapkan langkah antisipasi terhadap dampak kabut asap, terutama bagi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan.
Kondisi tersebut termasuk masyarakat yang mengalami indikasi infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Kesiapan itu menjadi bagian dari langkah tanggap darurat pemerintah daerah dalam menghadapi dampak asap.
Selain menyiapkan fasilitas kesehatan, Pemkot Pontianak terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
“Itu tanggap darurat istilahnya,” katanya.
Baca Juga: Perubahan APBD Pontianak 2026 Prioritaskan Kesehatan dan Pendidikan
Masukan DPRD Jadi Bahan Pembahasan Berikutnya
Bahasan menegaskan Pemkot Pontianak akan menindaklanjuti catatan fraksi dalam pembahasan perubahan APBD berikutnya.
Menurut dia, masukan DPRD merupakan bagian dari kemitraan antara eksekutif dan legislatif.
Hal tersebut penting untuk memastikan Perubahan APBD 2026 lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kondisi aktual.
“Catatan-catatan fraksi ini tentu menjadi perhatian kita agar program yang dilaksanakan benar-benar memberi manfaat bagi warga Kota Pontianak,” pungkasnya.*
Editor : Uray Ronald