Kemarau dan Kabut Asap Menambah Beban Rumah Tangga, Air Baku Tertekan
Kemarau tidak hanya membuat tanah mengering dan sungai menyusut. Di sejumlah kawasan Kalimantan Barat, air yang biasanya tersedia dari keran mulai berubah menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan—bahkan dibeli.
Di tengah ancaman kabut asap dan kebakaran lahan, masyarakat menghadapi persoalan lain yang tidak kalah serius: air bersih.
Persoalannya bukan semata-mata apakah air masih tersedia. Tetapi berapa biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mendapatkan air yang layak digunakan ketika sumber air baku mengalami tekanan.
Di Pontianak, persoalan kualitas air baku bahkan diperumit oleh masuknya air asin. BPKP Kalimantan Barat ikut memantau penanganan air asin pada sistem penyediaan air Perumdam Tirta Khatulistiwa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan terhadap sumber air tidak hanya datang dari kekeringan, tetapi juga perubahan kondisi hidrologis di kawasan pesisir dan aliran Sungai Kapuas.
Air yang Dulu Tinggal Buka Keran
Bagi keluarga perkotaan, air bersih sering dianggap sebagai kebutuhan yang hampir tidak memiliki biaya tambahan. Keran dibuka, air mengalir.
Namun ketika kualitas air baku terganggu atau pasokan tidak dapat memenuhi kebutuhan, keluarga mulai mencari sumber alternatif.
Membeli air galon. Membeli air tangki. Mengambil air dari lokasi lain.
Bahkan menambah waktu dan ongkos transportasi hanya untuk memperoleh air yang bisa digunakan.
Pengeluaran yang semula tidak ada berubah menjadi biaya harian.
Inilah salah satu bentuk kerugian ekonomi akibat kemarau yang tidak terlihat dalam angka kerusakan lahan.
Beban Kecil yang Menjadi Besar
Misalnya sebuah keluarga harus membeli tambahan air senilai Rp20 ribu sehari karena kebutuhan air rumah tangga tidak lagi dapat dipenuhi dari sumber biasa.
Dalam sebulan, tambahan pengeluaran tersebut mencapai sekitar Rp600 ribu.
Bagi keluarga berpendapatan rendah, angka itu bukan kecil.
Dan jika kondisi serupa dialami puluhan ribu keluarga, uang yang keluar dari rumah tangga menjadi sangat besar.
Perlu ditegaskan, angka Rp20 ribu tersebut merupakan ilustrasi, bukan angka rata-rata pengeluaran rumah tangga Kalbar.
Justru di sinilah pemerintah daerah perlu membuka data: berapa rumah tangga yang terdampak, berapa liter air yang harus didistribusikan, berapa biaya distribusi, dan berapa tambahan pengeluaran yang harus ditanggung masyarakat?
Tanpa angka tersebut, biaya ekonomi krisis air akan terus menjadi biaya yang tidak terlihat.
Pengusaha Juga Membayar
Persoalan air tidak berhenti di rumah tangga.
Usaha kuliner, hotel, laundry, salon, rumah makan, industri kecil hingga fasilitas kesehatan merupakan pengguna air dalam jumlah besar.
Ketika pasokan terganggu, mereka memiliki dua pilihan: mengurangi penggunaan atau membeli air dari sumber lain.
Keduanya memiliki konsekuensi ekonomi.
Penggunaan dikurangi, pelayanan terganggu.
Air dibeli, biaya produksi meningkat.
Pada usaha yang marginnya tipis, tambahan biaya tersebut pada akhirnya dapat diteruskan kepada konsumen.
Dengan demikian, krisis air bisa berubah menjadi inflasi kecil-kecilan yang muncul dari banyak tempat sekaligus.
Sungai Kapuas Tertekan dari Dua Arah
Persoalan air Kalbar menjadi semakin kompleks karena kondisi hidrologis. Di satu sisi, kemarau membuat debit sungai dan sumber air menurun.
Di sisi lain, wilayah Pontianak yang berada di kawasan muara menghadapi ancaman intrusi air asin ketika kondisi sungai dan pasang laut memungkinkan air laut masuk lebih jauh.
Bagi penyedia air minum, kondisi tersebut menjadi persoalan besar.
Air baku tersedia, tetapi kualitasnya tidak selalu sesuai dengan kondisi normal.
Pengolahan membutuhkan penanganan tambahan.
Dan ketika biaya pengolahan meningkat, pada akhirnya muncul pertanyaan: siapa yang menanggung biaya tersebut?
Perusahaan air minum? Pemerintah? Atau konsumen?
Ada Tagihan yang Tidak Masuk APBD
Di sinilah konsep “Tagihan Kemarau” menjadi penting.
Ketika pemerintah mengirim tangki air kepada warga, biaya tersebut terlihat dalam anggaran.
Tetapi ketika seorang ibu membeli tambahan air untuk memasak, mandi dan mencuci, biayanya tidak masuk laporan penanganan bencana.
Ketika restoran membeli air tambahan agar tetap buka, biaya itu tidak disebut sebagai kerugian akibat kemarau.
Ketika pengusaha laundry mengurangi produksi karena air sulit diperoleh, kehilangan omzetnya tidak tercatat sebagai kerugian bencana.
Padahal seluruhnya merupakan biaya ekonomi yang nyata.
Kemarau dengan demikian menciptakan dua jenis tagihan. Tagihan pemerintah yang terlihat. Dan tagihan masyarakat yang tersembunyi.
Air Bersih dan Kabut Asap
Persoalan air juga memiliki hubungan langsung dengan karhutla.
Ketika masyarakat mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap, kebutuhan untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan justru meningkat.
Sekolah dan fasilitas umum membutuhkan air untuk menjaga kebersihan.
Fasilitas kesehatan membutuhkan air ketika jumlah warga yang mengalami gangguan pernapasan meningkat.
Dalam situasi seperti itu, air bukan lagi sekadar kebutuhan rumah tangga.
Air menjadi bagian dari pertahanan masyarakat menghadapi bencana asap.
Jika pasokannya ikut terganggu, beban masyarakat menjadi berlapis.
Berapa Harga Kemarau?
Pertanyaan akhirnya sederhana, tetapi belum memiliki jawaban yang lengkap:
Berapa rupiah sebenarnya yang harus dibayar masyarakat Kalbar untuk mendapatkan air selama kemarau ini?
Jawabannya tidak cukup dengan menghitung biaya pengiriman tangki air pemerintah.
Harus dihitung pula pengeluaran tambahan rumah tangga, biaya usaha, kenaikan biaya pengolahan air, distribusi, hingga kehilangan produktivitas.
Jika seluruhnya dihitung, kemungkinan besar nilai kerugian ekonomi akibat kemarau akan jauh lebih besar daripada angka yang selama ini terlihat.
Karena itu, setelah menghitung Rp5,7 triliun dampak ekonomi karhutla, dan melihat sungai surut mulai menyandera rantai ekonomi sawit, persoalan berikutnya semakin jelas.
Kemarau sedang mengirim tagihan langsung ke rumah-rumah warga.
Dan tagihan itu bernama air.**
Editor : Salman Busrah