PONTIANAK POST — Para Anggota DPRD Kalbar dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengambil langkah konkret membantu masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Barat.
Arif Joni Prasetyo, Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Kalbar, sekaligus anggota DPRD Kalbar mengatakan PKS mengalokasikan sebagian gaji anggotan DPRD untuk membantu meringankan beban masyarakat di tengah kondisi karhutla dan krisis air bersih.
“Saatnya kita untuk bekerja sama, tidak saling menyalahkan. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi persoalan karhutla ini, karena dampaknya sangat signifikan bagi masyarakat,” ujar Arif, Kamis (10/9) di ruang kerjanya.
Baca Juga: Posko Siaga Damkar PKS Kalbar Berdiri, Alifudin Desak Pemerintah Pusat Perkuat Penanganan Karhutla
Menurut Arif, bantuan difokuskan pada kebutuhan yang paling mendesak, terutama penyediaan air bersih bagi warga terdampak. Selain itu, PKS Kalbar menyiapkan rumah oksigen serta mengerahkan relawan untuk membantu penanganan kebakaran di sejumlah lokasi.
Arif mengatakan distribusi air bersih telah dilakukan di sejumlah titik di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Bantuan tersebut tidak hanya menyasar warga yang terdampak langsung asap, tetapi juga masyarakat yang menghadapi kekeringan. “Ini penting karena memang bukan hanya asap, tetapi juga kekeringan ini melanda. Sebagian air yang didistribusikan oleh PDAM ini kan asin,” katanya.
Kondisi tersebut membuat kebutuhan masyarakat terhadap air bersih, khususnya untuk konsumsi, semakin tinggi. Karena itu, menurut Arif, penanganan karhutla harus dilihat secara lebih luas. Pemerintah tidak hanya dituntut memadamkan api, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama bencana berlangsung.
“Dan kebutuhan masyarakat untuk air bersih, air minum, cukup tinggi. Dan ini yang kita siapkan,” ujarnya.
Baca Juga: PKS Kalbar Gas Pendidikan Politik Dan Perkuat Ideologi, SKDP Jadi Fondasi Perjuangan Kader
Arif berharap pemerintah daerah mempercepat langkah penanggulangan karhutla dan dampak kekeringan. Menurut dia, penanganan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, relawan, dan seluruh pemangku kepentingan perlu bergerak bersama.
Ia juga meminta agar persoalan karhutla tidak berhenti pada saling menyalahkan antarpihak. “Sudah saatnya kita bekerja sama, tidak saling menyalahkan. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi persoalan karhutla ini,” katanya.
Selain penanganan darurat, Arif mendorong pemerintah memperkuat aspek pencegahan. Salah satunya dengan mewajibkan perusahaan memiliki sarana dan personel pemadam kebakaran sendiri. Menurut dia, kewajiban tersebut penting agar kebakaran di area perusahaan dapat segera ditangani sebelum meluas.
“Ke depannya perusahaan bisa diwajibkan untuk memiliki pemadam. Sehingga sedikit kebakaran itu bisa diantisipasi, tidak sampai menyebar,” tegasnya.
Arif menilai keberadaan sarana pemadam di tingkat perusahaan merupakan bagian dari tanggung jawab terhadap potensi risiko kebakaran di wilayah operasional masing-masing. “Perusahaan-perusahaan ini harus memiliki pemadam. Itu untuk upaya sebagai tanggung jawab mereka terhadap kewajiban yang harus dilakukan,” katanya.
Ia berharap langkah bantuan langsung kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan kebijakan pemerintah untuk memperkuat pencegahan karhutla. "Kan dengan begitu penanganan tidak hanya bersifat reaktif ketika kebakaran telah meluas, tetapi juga mampu mengurangi risiko kejadian serupa pada masa mendatang," pungkas dia. (den)
Editor : Miftahul Khair