PONTIANAK POST - Ketua Gerakan Mental Sehat Bahagia (GemasBah) H. Muhammad Darwin mendorong pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Darurat Air Bersih untuk menangani persoalan pasokan air bersih di Kota Pontianak dan sejumlah wilayah Kalimantan Barat.
Darwin menilai penanganan perlu dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Pertamina, serta instansi terkait lainnya. Menurutnya, keterbatasan sumber air, tingginya kebutuhan masyarakat, distribusi yang belum merata, dan kendala operasional armada tangki membutuhkan koordinasi dalam satu sistem.
“Ini adalah saat yang sangat tepat bagi negara untuk hadir melayani dan melindungi warga, sebab air adalah hajat hidup orang banyak,” ujar Darwin yang juga dosen Ekonomi Universitas Widya Dharma Pontianak, Senin (14/9).
Baca Juga: Krisis Air Bersih di Landak, Polres Salurkan 2.500 Liter untuk 80 Warga Tungkul
Ia mengatakan, satgas dapat mengatur distribusi air dari sumber hingga ke masyarakat, menentukan wilayah prioritas, mengawasi armada tangki, serta memastikan kebutuhan bahan bakar kendaraan pengangkut air tidak terhambat.
“Sinergi komando lintas sektor ini penting supaya semua pihak bergerak dalam satu arah. Pemerintah daerah, TNI, Polri, Dishub hingga Pertamina harus terintegrasi dalam satu sistem penanganan darurat,” ujarnya.
Darwin juga mendorong mobilisasi seluruh armada tangki yang dimiliki pemerintah, pemadam kebakaran, TNI-Polri, maupun armada swadaya masyarakat untuk memperkuat suplai air ke wilayah yang membutuhkan.
Selain itu, ia meminta adanya prioritas pengisian bahan bakar solar bagi kendaraan pengangkut air bersih agar distribusi tidak terganggu antrean di SPBU.
Baca Juga: Pemkot Pontianak Salurkan Air Bersih dan Beri Diskon 30 Persen Pelanggan PDAM
Pengawasan di titik sumber air, seperti Anjongan, juga dinilai perlu diperketat. Darwin meminta pemerintah mencegah praktik monopoli, penyerobotan antrean, maupun permainan harga dalam distribusi air.
“Perlu memastikan tidak ada distribusi yang hanya menguntungkan pihak tertentu. Air bersih harus dapat diakses masyarakat secara adil, terutama kelompok yang paling membutuhkan,” katanya.
Menurut Darwin, tingginya kebutuhan air bersih telah menimbulkan tekanan di tengah masyarakat. Ia menyebut antrean panjang di depot, keterbatasan pasokan, dan kenaikan harga distribusi di sejumlah tempat berpotensi memicu gesekan apabila tidak segera ditangani.
“Kalau akses air tidak diatur secara adil dan cepat, potensi ketegangan sosial sangat mungkin terjadi. Karena itu penanganannya harus dilakukan sebelum persoalan ini berkembang lebih luas,” tegasnya.
Ia juga mendorong pemerintah memperluas pembagian air bersih gratis, terutama di kawasan padat penduduk dan wilayah yang dihuni masyarakat berpenghasilan rendah.
Darwin menilai pembentukan Satgas Darurat Air Bersih dapat menjadi langkah untuk mengoordinasikan sumber daya yang tersedia sekaligus mempercepat distribusi kepada masyarakat.
“Kalau seluruh pemangku kepentingan bergerak padu dan cepat, tekanan di masyarakat bisa dikurangi. Yang paling penting sekarang adalah memastikan air bersih tersedia dan terdistribusi secara adil kepada warga,” pungkasnya. (mse)
Editor : Hanif