PONTIANAK POST — Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyalurkan bantuan air bersih dan membuka pasar murah bagi masyarakat Kabupaten Ketapang, Selasa (22/9). Langkah tersebut dilakukan untuk merespons dampak kemarau yang mulai memengaruhi ketersediaan air dan kebutuhan pokok masyarakat.
Pembagian air bersih menjadi bagian awal kegiatan. Bantuan diberikan kepada masyarakat yang mulai mengalami kesulitan memperoleh pasokan air akibat kondisi kemarau dan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Setelah itu, Ria Norsan didampingi jajaran Pemerintah Kabupaten Ketapang membuka pasar murah di Lapangan Sepakat. Pemprov Kalbar menyediakan 1.000 paket sembako bersubsidi bagi masyarakat.
Baca Juga: Pemprov Kalbar Salurkan 5.000 Liter Air Bersih dan 1.000 Paket Sembako Murah di Kayong Utara
Setiap paket terdiri atas beras premium 5 kilogram, gula 1 kilogram, dan minyak goreng 1 kilogram. Paket tersebut bernilai sekitar Rp130 ribu, tetapi masyarakat cukup membayar Rp50 ribu karena mendapat subsidi melalui dukungan CSR Bank Kalbar.
“Jadi, Bapak-Ibu sekalian, isi dari setiap paket sembako murah ini berupa beras premium sebanyak 5 kilogram, gula 1 kilogram, dan minyak goreng 1 kilogram. Harga pasarnya sekitar Rp130 ribu, tetapi kita bantu melalui subsidi CSR Bank Kalbar, sehingga masyarakat cukup membayar Rp50 ribu,” kata Ria Norsan.
Pasar murah tersebut mendapat respons dari masyarakat yang datang dan mengantre untuk mendapatkan paket sembako bersubsidi.
Menurut Ria Norsan, penyediaan sembako bersubsidi menjadi salah satu upaya pemerintah membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sekaligus menjaga daya beli di tengah kondisi kemarau dan dampak karhutla.
Baca Juga: Pigai: Gugatan Warga Kalbar soal Karhutla Bagian dari Hak atas Lingkungan
Dari lokasi pasar murah, Ria Norsan melanjutkan kunjungan dengan meninjau sejumlah titik rawan karhutla di wilayah Pelang, Kabupaten Ketapang. Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi lapangan dan mengevaluasi penanganan kebakaran yang telah dilakukan.
Ria Norsan menegaskan penanganan karhutla membutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah provinsi dan kabupaten, TNI-Polri, Manggala Agni, dunia usaha hingga masyarakat.
“Penanganan karhutla dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti air bersih dan ketersediaan pangan, harus berjalan secara bersamaan. Kita ingin memastikan masyarakat terlindungi dari ancaman bencana asap, sekaligus merasakan kehadiran pemerintah melalui berbagai langkah konkret yang membantu kebutuhan mereka,” tegasnya.
Pemprov Kalbar, lanjut dia, akan terus memperkuat koordinasi dan respons di lapangan untuk mempercepat penanganan karhutla sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama kondisi kemarau. (mse)
Editor : Rafael B. Junior