PONTIANAK POST - Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kalimantan Barat mulai menunjukkan geliat aktivitas ekonomi. Hingga Juni 2026, sebanyak 2.156 koperasi telah terbentuk dan tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Kalbar.
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalbar, Triyanto, mengatakan keberadaan KDMP turut mendorong aktivitas ekonomi masyarakat desa.
“Volume transaksi sebanyak 91.375 transaksi,” ucap Triyanto, belum lama ini.
Baca Juga: Lima Kopdes Merah Putih Dibangun di Putussibau Utara, Camat Harap Segera Beroperasi
Ia menilai Kehadiran KDMP berhasil menggerakkan aktivitas ekonomi desa. Volume transaksi sampai dengan Juni 2026 yang tercatat sebanyak 91.375 transaksi mencatatkan nilai transaksi mencapai Rp400.736.431.
“Koperasi Merah putih ini perlu menjadi perhatian dan kita kawal bersama,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, mengungkapkan bahwa pembangunan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Kalimantan Barat menghadapi tantangan tersendiri dimana faktor kondisi geografis dan sebaran populasi penduduk menjadi pertimbangan mendasar dalam menentukan langkah serta target pembentukan koperasi di setiap desa dan kelurahan.
Ia menilai, kondisi perkoperasian di Kalimantan Barat dinilai berbeda signifikan dengan Pulau Jawa.
Baca Juga: Polemik Manajer KDMP: Dirut Agrinas Sempat Singgung Sabotase Struktural
“Di Pulau Jawa, kepadatan penduduk pada satu desa dapat setara dengan tingkat kecamatan di Kalimantan Barat, sehingga peluang dan probabilitas konsumen untuk berbelanja di koperasi jauh lebih tinggi,” katanya, pada kegiatan pembukaan Rapat Koordinasi Verifikasi dan Validasi KDPM di Pontianak, pekan lalu.
Sementara di Kalbar, lanjut dia, terdapat wilayah dengan sebaran desa yang sangat luas namun jumlah penduduk yang terbatas.
Meski terdapat tantangan wilayah dan populasi, ia menilai pengembangan Koperasi Merah Putih tetap didorong sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional. Program ini diharapkannya mampu menggerakkan roda perekonomian lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pendapatan negara.
Dirinya juga menegaskan pentingnya pengawasan dan evaluasi di lapangan agar pelaksanaan pembangunan koperasi berjalan sesuai ketentuan. Selain itu, penentuan lokasi fisik koperasi juga menjadi perhatian agar mudah dijangkau dan dapat diakses dengan nyaman oleh masyarakat setempat.
Tak hanya itu, Krisantus berharap Koperasi tidak hanya menjadi lembaga administratif, tetapi dapat berkembang menjadi bagian dari ekosistem ekonomi masyarakat, memperkuat kegiatan usaha, memperpendek rantai distribusi, membuka akses terhadap barang dan jasa, serta memberikan nilai tambah terhadap potensi ekonomi lokal. (sti)
Editor : Hanif