PONTIANAK POST – Penguatan infrastruktur pelabuhan dan konektivitas antarpulau di Kepulauan Riau (Kepri) membuka peluang bagi pengembangan jaringan logistik yang lebih efisien, termasuk untuk mendukung arus barang menuju Kalimantan Barat. Namun, optimalisasi konektivitas tersebut membutuhkan dukungan armada, fasilitas pelabuhan, serta kepastian jaringan pelayaran yang menghubungkan antardaerah.
Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo mengatakan peningkatan kapasitas Dermaga I dan pembangunan Dermaga II Pelabuhan Roll-on/Roll-off (RoRo) Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, ditargetkan rampung pada November 2026. Fasilitas itu diharapkan dapat melayani mobilitas masyarakat, kendaraan, dan angkutan logistik menjelang Natal dan Tahun Baru.
“Proyek dermaga Tanjung Uban tengah berlangsung dan ditargetkan rampung November 2026, sehingga sudah bisa melayani aktivitas masyarakat, kendaraan dan logistik pada perayaan Natal dan Tahun Baru,” kata Heru di Tanjungpinang, Senin.
Peningkatan fasilitas tersebut ditujukan untuk memperkuat lintasan Tanjung Uban–Telaga Punggur yang menghubungkan Bintan dan Batam. Jalur ini menjadi salah satu lintasan tersibuk di Kepri, terutama pada akhir pekan, libur nasional, dan musim mudik Lebaran.
Tingginya mobilitas penumpang dan kendaraan tidak terlepas dari aktivitas pariwisata serta pergerakan barang antarpulau. Hasil pertanian dari Bintan, misalnya, dikirim ke Batam untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Heru memproyeksikan peningkatan fasilitas pelabuhan dapat mendorong pertumbuhan angkutan penumpang sebesar 4 persen per tahun, kendaraan 26 persen, logistik 4 persen, serta jasa sandar 26 persen. Proyeksi tersebut menunjukkan potensi pertumbuhan aktivitas pelabuhan setelah kapasitas layanan ditingkatkan.
Selain menambah kapasitas, pembangunan dermaga diharapkan memungkinkan kapal berukuran lebih besar bersandar. ASDP juga memperkirakan peningkatan fasilitas di Tanjung Uban dan Telaga Punggur dapat menambah pendapatan perusahaan.
Peluang Konektivitas ke Kalimantan Barat
Bagi Kalimantan Barat, penguatan pelabuhan di Kepri relevan dalam pembahasan konektivitas perdagangan antarpulau. Kepri memiliki posisi strategis di jalur pelayaran regional, sedangkan Kalbar memiliki kebutuhan distribusi barang untuk memenuhi pasar dan mendukung kegiatan ekonomi daerah.
Heru mengatakan letak geografis Kepri berpotensi mendukung konektivitas antarpulau dan lintas provinsi, termasuk dengan Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat. ASDP juga melihat peluang pengembangan jaringan pelayaran internasional yang menghubungkan Kepri dengan Malaysia dan Singapura.
Meski demikian, potensi konektivitas tersebut perlu ditindaklanjuti melalui perencanaan rute, kesiapan armada, fasilitas pelabuhan tujuan, serta perhitungan volume barang. Belum ada kepastian dalam informasi yang disampaikan mengenai pembukaan lintasan RoRo langsung dari Tanjung Uban menuju Kalimantan Barat.
Jika konektivitas antarpulau semakin terintegrasi, pelaku usaha berpeluang memperoleh pilihan jalur distribusi yang lebih efisien. Namun, manfaatnya bagi Kalbar akan bergantung pada kecocokan rute, waktu tempuh, kapasitas kapal, biaya penyeberangan, serta keterhubungan dengan jaringan transportasi darat di daerah tujuan.
Biaya Logistik Jadi Tantangan
Heru menilai penguatan konektivitas laut merupakan salah satu upaya menekan biaya logistik nasional. Ia menargetkan biaya logistik yang disebutnya berada di kisaran 14 persen dapat ditekan menjadi 8 persen.
“Apalagi Kepri ini daerah kepulauan, biaya logistik antarpulau termasuk tinggi. Kalau dukungan konektivitas antarpulau belum bisa diwujudkan, maka sulit mencapai penurunan biaya logistik nasional,” ujarnya.
Menurut Heru, dukungan pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk memperkuat infrastruktur transportasi laut, khususnya di wilayah kepulauan. Ia menggambarkan kebutuhan investasi yang besar dengan usulan agar setiap provinsi memperoleh alokasi Rp1 triliun untuk pembangunan kapal dan pelabuhan antarpulau yang memadai.
Usulan tersebut mencerminkan besarnya kebutuhan pembiayaan untuk memperbaiki konektivitas laut. Namun, realisasinya tentu memerlukan perencanaan anggaran, prioritas pembangunan, dan kajian kebutuhan setiap daerah.
Armada Tua dan Lintasan Perintis
Selain infrastruktur pelabuhan, keterbatasan armada menjadi tantangan yang dihadapi ASDP. Heru mengatakan sejumlah kapal yang beroperasi merupakan hibah dari Kementerian Perhubungan.
Dari sekitar 300 lintasan yang dikelola ASDP, sebanyak 72 persen merupakan lintasan perintis, terutama untuk melayani wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan pedalaman (3TP). Layanan tersebut penting karena tidak seluruh lintasan memiliki volume penumpang dan barang yang cukup besar untuk menopang operasi komersial secara mandiri.
Heru juga menyoroti usia armada yang relatif tua. Kondisi tersebut menuntut pemeliharaan dan pengawasan yang ketat agar keselamatan, keamanan, dan kualitas pelayanan tetap terjaga.
ASDP, kata dia, harus memastikan prinsip 3S—Safety atau keselamatan, Security atau keamanan, dan Service atau pelayanan—tetap menjadi perhatian dalam operasional penyeberangan.
Bagi Kalimantan Barat yang memiliki wilayah luas dan kebutuhan distribusi barang antardaerah, persoalan armada serta infrastruktur pelabuhan menjadi bagian penting dalam pembahasan efisiensi logistik. Penguatan konektivitas tidak cukup hanya membangun dermaga, tetapi juga membutuhkan kapal yang memadai, jadwal yang andal, dan keterhubungan antarmoda.
Dengan demikian, pembangunan fasilitas Tanjung Uban dapat menjadi salah satu momentum untuk membahas jaringan logistik laut yang lebih luas. Tantangan berikutnya adalah memastikan peluang konektivitas tersebut diterjemahkan menjadi layanan nyata yang efisien dan memberi manfaat bagi masyarakat serta pelaku usaha, termasuk di Kalimantan Barat. **
Editor : Aristono Edi Kiswantoro