PONTIANAK POST – Krisis bahan bakar minyak (BBM) di Kalimantan Barat meluas dari wilayah perhuluan hingga kawasan perkotaan. Antrean kendaraan yang sebelumnya terjadi di Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu, kini juga terlihat di Ketapang, Kayong Utara, Pontianak, dan Kubu Raya.
Warga harus menghabiskan waktu berjam-jam demi mendapatkan Pertalite, sementara di Kayong Utara, antrean panjang berlangsung di tengah kabut asap yang mengganggu aktivitas masyarakat.
Di Kota Pontianak, antrean kendaraan terlihat di sejumlah SPBU, termasuk kawasan Kota Baru. Sepeda motor dan mobil mengular untuk mendapatkan BBM. Situasi ini menambah beban masyarakat yang membutuhkan bahan bakar untuk bekerja, menjalankan usaha, mengantar keluarga, hingga memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Antrean di wilayah perkotaan menunjukkan bahwa persoalan BBM tidak lagi hanya dirasakan masyarakat di daerah yang bergantung pada jalur distribusi sungai. Gangguan pasokan kini turut mengusik aktivitas warga di pusat ekonomi Kalimantan Barat.
Di Kabupaten Kubu Raya, antrean kendaraan juga menjadi gambaran sulitnya masyarakat memperoleh BBM. Tingginya mobilitas penduduk di wilayah penyangga Pontianak membuat kelancaran distribusi menjadi penting, terutama bagi pekerja, pengemudi angkutan, dan pelaku usaha yang mengandalkan kendaraan setiap hari.
Sementara itu, di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara, persoalan kelangkaan BBM memicu keresahan hingga aksi demonstrasi. Masyarakat mempertanyakan kepastian pasokan, mekanisme distribusi, serta langkah konkret yang disiapkan pihak terkait untuk mengatasi persoalan tersebut.
Antre hingga 10 Jam di Tengah Asap
Di SPBN Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Rabu (14/10/2026), ratusan pengendara sepeda motor dan mobil mengantre untuk mendapatkan BBM. Kendaraan mengular hingga ke jalan raya, sedangkan warga harus bertahan selama berjam-jam demi memperoleh Pertalite.
Sejumlah warga mengaku sudah berada di lokasi sejak pukul 05.00 WIB. Namun, hingga pukul 15.30 WIB, sebagian besar baru berhasil mengisi BBM. Pada waktu yang sama, pihak SPBN mulai menutup pagar operasional, sementara sejumlah warga masih bertahan mengantre di luar pagar.
Lamanya waktu tunggu membuat warga kehilangan kesempatan bekerja dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada pekerjaan harian, waktu yang habis untuk mengantre juga berarti berkurangnya kesempatan memperoleh pendapatan.
“Ini sangat menyulitkan buat masyarakat. Kita butuh solusi konkret dari pemerintah untuk mengatasi masalah kelangkaan BBM ini. Pembatasan yang ada malah menyita waktu dan membuat banyak warga kehilangan waktu kerja,” ujar Hendri, salah seorang warga yang mengantre.
Ia berharap pemerintah menambah fasilitas pengisian BBM atau mengoptimalkan penyaluran melalui pengecer yang memiliki rekomendasi resmi. Dengan demikian, antrean tidak terus menumpuk di satu titik.
Menurut Hendri, masyarakat membutuhkan kepastian pasokan dan mekanisme distribusi yang memungkinkan warga memperoleh BBM tanpa harus menghabiskan sebagian besar waktu dalam sehari untuk mengantre.
Persoalan tersebut semakin berat karena Kayong Utara juga masih diselimuti kabut asap. Asap pekat membatasi jarak pandang dan mengganggu aktivitas masyarakat, terutama kegiatan di luar ruangan.
Sejumlah warga mengeluhkan mata perih dan rasa tidak nyaman pada dada setelah terpapar asap. Dalam kondisi demikian, mereka tetap harus bertahan di antrean demi mendapatkan BBM untuk menunjang mobilitas dan pekerjaan.
“Selain harus berhadapan dengan asap yang bikin perih mata dan dada, kami juga pusing karena BBM susah didapat. Mau tidak mau harus ikut antre panjang di SPBN,” ungkap Santo, warga yang berada di lokasi.
Warga berharap pemerintah daerah bersama pihak terkait segera mengambil langkah konkret untuk menormalkan pasokan BBM di Kayong Utara. Penambahan pasokan dan perbaikan pola distribusi dinilai penting agar antrean tidak terus mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat.
Perhuluan Terkendala Surutnya Kapuas
Sebelum antrean meluas ke kawasan perkotaan, sejumlah daerah perhuluan Kalimantan Barat telah lebih dahulu menghadapi persoalan pasokan BBM. Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar, antara lain karena surutnya Sungai Kapuas menghambat distribusi melalui jalur air.
Kondisi tersebut membuat jalur darat menjadi salah satu andalan untuk memasok BBM ke wilayah perhuluan. Namun, ketika distribusi menghadapi hambatan, masyarakat harus menanggung dampaknya melalui keterbatasan pasokan dan antrean di tempat pengisian.
Kini, persoalan serupa muncul di Ketapang dan Kayong Utara, bahkan antrean mulai terlihat di Pontianak dan Kubu Raya. Perluasan antrean tersebut memperlihatkan bahwa persoalan BBM tidak lagi terbatas pada daerah dengan tantangan geografis dan transportasi tertentu.
Meski penyebab gangguan distribusi di setiap daerah dapat berbeda, masyarakat membutuhkan penjelasan mengenai ketersediaan stok, kuota BBM, jadwal kedatangan pasokan, serta mekanisme penyaluran ke SPBU dan penyalur resmi.
Kepastian distribusi penting agar masyarakat dapat merencanakan aktivitas tanpa dihantui ketidakpastian memperoleh bahan bakar. Bagi pekerja harian, pengemudi angkutan, pedagang, dan pelaku usaha kecil, keterlambatan mendapatkan BBM dapat berpengaruh langsung terhadap pendapatan.
Pemuda Ketapang Desak Pimpinan Jobber Mundur
Di Kabupaten Ketapang, keresahan akibat kelangkaan BBM memicu aksi demonstrasi. Massa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus mendatangi Terminal Fuel Jobber Ketapang, Rabu (14/10), untuk menyampaikan tuntutan terkait pasokan dan distribusi BBM.
Salah satu tuntutan utama mereka adalah meminta Kepala Jobber Ketapang mengundurkan diri dari jabatannya. Massa juga mendesak Pertamina mencopot Sales Branch Manager (SBM) wilayah Ketapang dan Kayong Utara apabila dinilai tidak mampu mengatasi persoalan kelangkaan BBM.
Aksi tersebut dilatarbelakangi kekecewaan masyarakat terhadap sulitnya memperoleh BBM dan panjangnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Ketapang.
Massa menilai persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan menambah pasokan sesaat. Mereka meminta keterbukaan mengenai kuota BBM, mekanisme distribusi, dan kemampuan fasilitas penyimpanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dalam tuntutannya, para pemuda meminta Jobber Ketapang membuka informasi mengenai total kuota BBM yang dialokasikan untuk Kabupaten Ketapang, termasuk mekanisme pembagian pasokan ke setiap SPBU.
Mereka mempertanyakan apakah distribusi selama ini telah berjalan secara adil dan sesuai kebutuhan atau justru terdapat persoalan yang menyebabkan ketimpangan pasokan di lapangan.
Massa juga mendesak pihak Jobber lebih sigap menyampaikan informasi kepada masyarakat. Keterbukaan diperlukan agar warga mengetahui penyebab kelangkaan, kondisi ketersediaan BBM, serta langkah yang disiapkan untuk memulihkan distribusi.
Selain persoalan kuota dan pembagian pasokan, massa mempertanyakan kapasitas penampungan BBM di Ketapang. Mereka meminta penjelasan apakah fasilitas yang tersedia masih memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau sudah membutuhkan penambahan kapasitas.
Sebagai langkah jangka panjang, massa turut mendorong pengajuan pembangunan Jobber baru. Penambahan fasilitas tersebut dinilai perlu dipertimbangkan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan dan mencegah persoalan serupa terus berulang.
Sempat Enggan Menemui Demonstran
Situasi sempat memanas ketika massa tiba di lokasi aksi. Kepala Jobber Ketapang dan pimpinan SBM Ketapang disebut sempat enggan menemui demonstran untuk berdialog.
Ketua HMI Cabang Ketapang, Iqbal, menyayangkan sikap tersebut. Ia menilai pihak yang berkaitan dengan pasokan dan distribusi BBM semestinya bersedia berdialog dengan masyarakat yang tengah menghadapi kesulitan memperoleh bahan bakar.
“Kita marah. Untuk menyampaikan aspirasi jarak kami diatur sejauh 500 meter. Kepala Jobber Ketapang malah enggan menemui kami. Mungkin dia alergi atau takut ketidakbecusannya dalam bekerja terlihat di hadapan mahasiswa,” kata Iqbal.
Kepala Jobber Ketapang dan pimpinan SBM Ketapang akhirnya bersedia menemui massa setelah demonstran mengancam akan memindahkan aksi ke lokasi Jobber Ketapang.
Massa kemudian menyampaikan tuntutan secara tertulis. Namun, pihak Jobber Ketapang tidak memberikan komentar mengenai tuntutan tersebut dan meninggalkan lokasi aksi.
Bagi massa, persoalan kelangkaan BBM tidak sekadar menyangkut panjangnya antrean di SPBU. Ketidakpastian pasokan juga mengganggu mobilitas, pekerjaan, dan kegiatan ekonomi masyarakat yang bergantung pada ketersediaan bahan bakar.
“Persoalan kelangkaan BBM bukan sekadar masalah antrean kendaraan di SPBU. Kondisi ini telah mengganggu aktivitas masyarakat dan memunculkan pertanyaan mengenai kepastian pasokan serta mekanisme distribusi BBM di Kabupaten Ketapang,” ungkap Iqbal.
Massa berharap tuntutan yang disampaikan tidak berhenti pada penerimaan dokumen dan pertemuan dengan demonstran. Mereka meminta langkah nyata untuk memulihkan distribusi BBM, membuka informasi mengenai pasokan, serta memberikan kepastian kepada masyarakat.
Kepastian Pasokan Jadi Kebutuhan Mendesak
Meluasnya antrean BBM dari perhuluan hingga kawasan perkotaan menempatkan masyarakat pada persoalan yang sama: sulit memperoleh bahan bakar untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
Di perhuluan, distribusi menghadapi tantangan akibat surutnya Sungai Kapuas. Di Kayong Utara, warga harus mengantre berjam-jam di tengah kabut asap. Sementara di Ketapang, keresahan masyarakat berkembang menjadi desakan agar pihak yang bertanggung jawab terhadap distribusi BBM dievaluasi.
Pemerintah dan pihak terkait perlu memastikan distribusi menjangkau seluruh wilayah secara proporsional. Penjelasan mengenai stok, kuota, jadwal pasokan, dan kendala distribusi juga diperlukan untuk mencegah simpang siur informasi di tengah masyarakat.
Langkah penanganan tidak cukup hanya berfokus pada antrean yang terlihat di SPBU. Evaluasi perlu mencakup rantai pasok hingga penyaluran ke konsumen, sehingga gangguan di satu titik tidak berlarut-larut dan meluas ke daerah lain.
Bagi warga, BBM bukan sekadar komoditas yang dibeli untuk menggerakkan kendaraan. Ketersediaannya menentukan kelancaran bekerja, mengangkut barang, menjalankan usaha, dan memenuhi kebutuhan keluarga. Karena itu, pemulihan pasokan menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat tidak terus kehilangan waktu dan pendapatan hanya untuk mendapatkan bahan bakar. (dan/afi)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro