Warga Pontianak Dedi Kurniawan menyebut, kebijakan ini berpotensi membuat antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). "Karena prosesnya cukup lama, dari buka aplikasi scan barcode, dan lain-lain. Belum lagi kalau ada kendala teknis di hape atau aplikasinya seperti gangguan jaringan atau sejenisnya," ujarnya kepada Pontianak Post, kemarin.
Kebijakan membeli BBM menggunakan smartphone juga bertolak belakang dengan aturan di SPBU selama ini. Selama ini konsumen dilarang menggunakan telepon genggam di area pom bensin. Alasannya smartphone bisa menghantar listrik dan membuat percikan api yang bisa berujung pada ledakan di pompa bensin. "Apakah tidak membahayakan kalau sistemnya pakai aplikasi di smartphone. Kalau benar-benar diterapkan, safety SPBU harus ditingkatkan," sebut dia.
Nova, warga lainnya, mengaku terkejut dengan kebijakan ini. Walaupun, kebijakan ini belum diterapkan di Pontianak, karyawan swasta ini menilai Pertamina harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Apalagi masih banyak warga yang gagap teknologi.
"Tidak semua orang punya smartphone. Kadang orang tua yang punya smartphone juga masih gagap dengan fitur dan cara penggunaannya. Juga tidak semua daerah sinyalnya bagus di Kalbar ini. Mungkin di Kalimantan jangan dulu, utamakan daerah yang konsumsi BBM-nya tinggi dan sudah melek teknologi ," sebut dia.
Namun dia maklum dengan upaya Pertamina untuk mencari cara mengentaskan kecurangan jual-beli BBM subsidi. Saat membeli Pertalite, terkadang dia melihat pengendara mobil atau motor besar membeli yang harganya masih diatur pemerintah ini. Dia berharap, bukan hanya cara membeli yang berubah, tetapi juga peruntukkan BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran.
Di Pulau Kalimantan sendiri, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan terpilih menjadi lokasi ujicoba tahap pertama pembelian BBM via MyPertamina ini. Area Manager Communication & CSR Regional Kalimantan Susanto Satria mengungkapkan, Pertamina akan membuka klinik helpdesk di SPBU yang ada di kota tersebut.
“Nantinya masyarakat yang ingin bertanya terkait pendaftaran bisa langsung menuju ke klinik helpdesk yang ada di SPBU di Kota Banjarmasin. Kami siapkan juga Posko Utama helpdesk di SPBU 6470107,” tuturnya.
Lebih lanjut Satria menjelaskan bahwa tahapan ini adalah bertujuan untuk mendaftarkan kendaraan yang akan bertransaksi Solar dan Pertalite. Masyarakat tidak perlu khawatir apabila tidak memiliki aplikasi MyPertamina, karena pendaftaran dilakukan semua di website MyPertamina. Pengguna yang sudah melakukan pendaftaran kendaraan dan identitasnya kemudian akan mendapatkan notifikasi melalui email yang didaftarkan. Pengguna terdaftar akan mendapatkan QR code khusus yang menunjukan bahwa data mereka telah cocok dan dapat membeli Pertalite dan Solar.
“Ketika sudah terdaftar, masyarakat memiliki banyak opsi untuk pembayaran, mulai dari pembayaran tunai (uang cash), kartu kredit/debit, ataupun pilihan non tunai lainnya. Pembayaran tidak terbatas hanya pakai MyPertamina,” jelas Satria.
Pihaknya menjelaskan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat membantu penyaluran BBM Subsidi agar tepat sasaran karena tercatat dengan lebih baik dan transparan. “Inilah yang kami harapkan, Pertamina dapat mengenali siapa saja konsumen Pertalite dan Solar subsidi dan tentunya melindungi masyarakat yang memang berhak mengonsumsinya,” katanya.
Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution menyebut, menyalurkan BBM subsidi, merupakan salah satu amanah yang diberikan kepada Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) dalam rangka memenuhi kebutuhan energi yang terjangkau bagi masyarakat. Sebagai BBM bersubdisi, penyaluran Solar dan Pertalite penugasan ini diatur oleh regulasi, antara lain Peraturan Presiden No. 191/2014 dan Surat Keputusan (SK) BPH Migas Nomor 4/P3JBT/BPH Migas/2020.
“Dalam menyalurkan BBM subsidi ada aturannya, baik dari sisi kuota atau jumlah maupun dari sisi segmentasi penggunanya. Saat ini, segmen pengguna Solar subsidi ini sudah diatur, sedangkan Pertalite segmentasi penggunanya masih terlalu luas. Sebagai badan usaha yang menjual Pertalite dan Solar, kami harus patuh, tepat sasaran dan tepat kuota dalam menyalurkan BBM yang disubsidi pemerintah,” jelas dia.
Saat ini masih terjadi di lapangan adanya konsumen yang tidak berhak mengkonsumsi Pertalite dan Solar dan jika tidak diatur, besar potensinya kuota yang telah ditetapkan selama satu tahun tidak akan mencukupi. Untuk memastikan mekanisme penyaluran makin tepat sasaran, maka Pertamina Patra Niaga berinisiatif dan berinovasi untuk melakukan uji coba penyaluran Pertalite dan Solar bagi pengguna berhak yang sudah terdaftar di dalam sistem MyPertamina. (ars) Editor : Syahriani Siregar