Harusnya Bondowoso Sudah Tancap Gas Melakukan Pengembangan
Ijen Geopark memang telah lulus menjadi salah satu Unesco Global Geopark (UGG). Artinya, kawasan taman bumi yang terletak di Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi itu sudah diakui dunia sebagai situs warisan geologi. Namun, lulus bukan berarti tinggal dipanen seperti padi. Melainkan, harus terus dirawat karena ada evaluasi dari Unesco dalam dua tahun ke depan. Sayangnya, dukungan anggaran malah menjadi persoalan.
ILHAM WAHYUDI, Bondowoso
Menjadi Unesco Global Geopark (UGG) berarti siap dengan komitmen untuk melestarikan keragaman sumber daya geologi, kekhasan dan keunikan budaya, serta kekayaan sumber daya alam hayati. Begitulah takdir Ijen Geopark dan segenap pemangku kepentingan di dalamnya. Mulai dari masyarakat hingga pemerintah setempat di Bondowoso dan Banyuwangi.
Di Bondowoso, Ijen Geopark itu memenuhi unsur situs geologi, biologi, dan budaya. Di situs geologi setidaknya ada sebelas lokasi. Yakni Kawah Ijen dengan bule fire yang terkenal itu, Kalipait, Kawah Wurung, Sumber Air Panas Blawan, Air Terjun Blawan, Air Terjun Little Niagara, Air Terjun Gentongan, Black Lava Plalangan, puncak Kaldera Megasari, Batu So’on Solor, dan Air Terjun Tol-Tol. Sedangkan situs biologi meliputi seluruh Hutan Pelangi.
Sementara situs budaya meliputi lima macam. Yakni, Megalitikum Gua Buto Sumberwringin, Megalitukum Gua Buto Cerme, Singo Ulung, Tari Petik Kopi, dan Tari Topeng Konah. Semua situs-situs di Ijen Geopark itu memiliki keunikan dan merupakan sektor unggulan yang ada di Bumi Ki Ronggo Bondowoso.
Namun, dukungan anggaran untuk memaksimalkan potensi tersebut ada kendala. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Bondowoso Mulyadi membenarkan anggaran minim untuk Ijen Geopark. Khususnya yang melekat pada Pengurus Harian Ijen Geopark (PHIG). Anggaran hanya berupa honorarium saja. Sementara untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tidak ada di PHIG.
Meski begitu, dia mengaku akan tetap menjalankan tugas dan fungsi yang sudah diberikan. “Mungkin tim anggaran punya pemikiran lain, dengan menggunakan pola cross cutting,” katanya.
Jika benar demikian, Mulyadi menilai sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu, akan mensupport kegiatan yang dilakukan oleh PHIG Bondowoso. Meskipun menurutnya, selaku dinas induk pengampu pariwisata, seharusnya ada anggaran untuk pengembangan pariwisata. “Tapi bagaimana lagi, kalau sudah tidak ada,” imbuhnya.
Pengurus PHIG ini terdiri atas para akademisi dan praktisi yang berasal perguruan tinggi. Mereka berkantor di sekretariat PHIG yang terletak dekat alun-alun Bondowoso. Pada 2022, PHIG setidaknya mendapatkan kucuran anggaran Rp 380 juta yang digunakan untuk honorarium hingga sosialisasi ke masyarakat. Sedangkan tahun ini, anggaran tersebut dikepras. PHIG hanya dapat alokasi anggaran untuk honorarium saja.
Kabar tidak menyenangkan itu sebenarnya telah terdengar pula oleh anggota dewan. Ketua Komisi III DPRD Bondowoso Sutriyono mengungkapkan, badan anggaran dan tim anggaran sebelumnya sudah berkomitmen untuk menjadikan Ijen Geopark sebagai prioritas dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS). Apalagi telah lulus status Unesco Global Geopark (UGG) dan penyerahan sertifikat pada Maret 2023. “Sudah ada beberapa perencanaan kegiatan, tentu dengan support anggarannya di KUAPPAS,” kata Sutri, sapaan akrabnya.
Namun, pada saat Tim Anggaran Pemkab Bondowoso memberikan draf R-APBD 2023 kepada DPRD, anggaran untuk Ijen Geopark 2023 justru tidak ada. Padahal sudah jadi kesepakatan bersama untuk menjadikan Ijen Geopark sebagai ikon kabupaten. Dia pun mempertanyakan komitmen yang sudah dibangun bersama, jauh sebelum penetapan APBD 2023. “KUAPPAS sebagai induk R-APBD 2023. Kok malah banyak kegiatan yang dikurangi bahkan tidak ada,” sesalnya.
Padahal pada tahun-tahun sebelumnya, anggaran untuk Ijen Geopark itu terbilang besar. Misalnya pada APBD 2021 dialokasikan Rp 69,7 miliar. Anggaran tersebut dilaksanakan oleh sepuluh OPD Pemkab Bondowoso.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Bondowoso Farida mengatakan, sebenarnya anggaran untuk Ijen Geopark tahun depan masih ada. Hanya saja dilaksanakan dalam bentuk cross cutting di sejumlah OPD pengampu. Karena hal itu menurutnya, bukan hanya pekerjaan satu OPD saja. “Ada di Pariwisata, ada di Diskoperindag, ada dimana-mana ini,” katanya.
Saat ini, para OPD sedang membuat pohon kinerja untuk mengetahui pola cross cutting yang akan dilakukan nantinya. Khususnya yang mengarah pada tujuan untuk pengembangan Ijen Geopark. “Dia (Ijen Geopark, red) masuk prioritas. Cuma sekarang masih dikerjakan,” tegasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Wakil Bupati Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat menyampaikan, akan mengevaluasi kembali. Karena pemkab sudah memiliki komitmen untuk mengembangkan Ijen Geopark itu. Terlebih pada Maret 2023 sertifikat UGG secara resmi akan diberikan. “Konsekuensinya harus ada anggaran yang dialokasikan untuk itu,” ucapnya.
Jika tidak ada dukungan anggaran, menurut Irwan, sertifikat yang sudah diberikan akan dicabut. Mengingat dalam jangka waktu dua tahun, akan ada evaluasi dari tim Unesco. Sehingga progres pengembangannya harus benar-benar dilakukan. Termasuk menentukan target yang harus dilaksanakan setiap tahun. “Nanti saya lihat (anggaran Ijen Geopark, red),” pungkasnya.
Pengamat kebijakan publik Hermanto Rohman menuturkan untuk mengembangkan Ijen Geopark diperlukan komitmen kuat dari Pemkab Bondowoso. Mulai dari komitmen untuk mengembangkan potensi wisata berkelanjutan hingga kebijakan anggaran. Sehingga program yang sudah ditentukan dapat berjalan. “Sangat disayangkan sekali kalau sampai tahun ini tidak ada anggaran,” katanya.
Pengembangan tidak hanya dalam bentuk fisik saja. Melainkan dalam bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar situs Ijen Geopark. Sehingga mereka dapat merasakan manfaatnya dengan baik. “Harusnya Bondowoso sudah tancap gas melakukan pengembangan,” tegas dosen FISIP Universitas Jember itu.
Dia menuturkan salah satu cara yang bisa dilakukan dengan keterbatasan anggaran itu adalah membangun kolaborasi dengan sejumlah pihak, mulai dari tingkat pusat maupun provinsi. Terlebih dia menilai, seharusnya promosi UGG tidak hanya berkutat di dalam saja. Melainkan juga harus dilakukan hingga tingkat nasional, bahkan internasional. “Butuh kreativitas dari tim yang mampu menggandeng banyak pihak,” pungkasnya. (*/jun) Editor : Misbahul Munir S