JAKARTA - Stok beras sedang tidak baik-baik saja. Ini tercermin dengan adanya pembatasan pembelian beras.
Di sejumlah minimarket dan supermarket di Jakarta dan sekitarnya, setiap orang dibatasi maksimal membeli beras 10 kg per harinya.
Beberapa swalayan memberlakukan pembatasan pembelian beras di seluruh gerai yang ada.
Meski begitu, dalam praktiknya tidak semua gerai memberlakukan pembatasan.
Corporate Communication Alfamidi Retriantina membenarkan adanya pembatasan dalam pembelian beras di seluruh Alfamidi.
Pembatasan pembelian dilakukan sejak bulan lalu. Penyebabnya karena stok beras menipis.
"Betul. Di Alfamidi pembatasannya 2pcs/konsumen/hari. Jadi untuk beratnya bebas yang penting 2 pcs," tujarnya kemarin (4/10).
Untuk saat ini, dia belum bisa memastikan sampai kapan pembatasan berlaku. Retriantina juga tidak menjelaskan apakah pembatasan hanya berlaku di seluruh Alfamidi di wilayah tertentu seperti Jabodetabek atau seluruh Indonesia.
Pengamatan Jawa Pos di salah satu Alfamidi di Cimanggis, Depok, kemarin (4/10) belum ada pembatasan pembelian beras. Beras merek Raja masih dipajang di etalase khusus.
Tidak ada tulisan pembatasan pembelian beras di etalase tersebut.
Di Kota Tangerang Selatan, swalayan Indomaret kemarin memberlakukan pembatasan pembelian beras maksimal dua kantong.
Kemarin, Jawa Pos mendapati penanda pembatasan pembelian itu. Salah seorang karyawan Indomaret di wilayah Kecamatan Setu mengaku pada malam sebelumnya ada instruksi untuk membatasi pembelian beras.
"Kemasan semuanya 5 kilogram, beli maksimal 2 karung. Selain beras, pembelian gula juga dibatasi maksimal dua. Untuk gula satu bungkus 1 kilo maksimal dua, jadi dua kilo. Pemberitahuannya sama, bareng jadi beras dan gula," ujarnya.
Meski begitu, dia belum mendapati warga yang berupaya memborong.
"Jarang ada yang borong. Belinya kebanyakan satu, satu. Semua berjalan normal, engga berdampak apapun meski ada pembatasan. Stok beras normal, segitu saja. Untuk pembatasan sampai kapan belum ada pemberitahuan," imbuhnya.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengkonfirmasi adanya pembatasan jumlah beras yang dapat dibeli di toko ritel.
Roy menyatakan bahwa Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menetapkan pembatasan pembelian beras sebagai upaya untuk memastikan distribusi beras yang adil kepada konsumen.
”Selain beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pemerintah, pembatasan pembelian dipukul rata untuk semua jenis beras, termasuk beras premium. Maksimal dua pak beras dapat dibeli pelanggan oleh ritel setiap hari,” ujar Roy.
Menurut dia, pembatasan itu dibuat karena kekeringan panjang di banyak daerah yang menyebabkan pasokan beras menurun. Sementara pemerintah berharap penyerapan beras bisa merata untuk masyarakat.
”Sebagian besar beras yang dijual saat ini adalah stok lama yang masih digunakan dengan harga lama. Oleh karena itu, pembatasan pembelian dibuat untuk menciptakan keadilan sosial dan menghentikan penimbunan,” tambahnya.
Meskipun stok beras tidak melimpang, sambung Roy, pihaknya cukup yakin bahwa kelangkaan beras tidak akan terjadi. Namun, dia menyatakan bahwa pembelian beras masih akan dibatasi sampai pasokan beras cukup dan harga kembali normal.
”Stok masih banyak tersedia sehingga masyarakat tidak perlu panik. Kita harus optimis bahwa beras tidak akan langka.” tegasnya.
Terpisah, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) angkat bicara mengenai pembatasan pembelian beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digelontorkan oleh Perum Bulog.
YLKI sepakat dengan pembatasan pembelian maksimal 10 Kg per hari yang dilakukan oleh retail modern.
Pengurus Harian YLKI Agus Sujatno memahami bahwa pembatasan dilakukan guna menghindari penimbunan yang dilakukan oknum pedagang untuk meraup keuntungan pribadi.
Apalagi, harga beras tengah melambung tinggi dalam beberapa waktu terakhir.
"Pembatasan ditujukan menghindari pembelian besar-besaran oleh oknum pedagang dengan maksud dijual kembali dengan harga lebih tinggi," ujarnya.
Kondisi ini, kata dia, yang justru akan merugikan kosumen. Sebab, harus membayar lebih mahal.
Pembatasan pembelian beras SPHP ini pun dinilai tak akan banyak mempengaruhi rumah tangga.
Lantaran, 10 Kg per hari dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan beras rumah tangga karena bukan untuk kegiatan usaha.
"Secara teoritis, 10 kilogram per hari per keluarga merupakan jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan harian," ungkapnya.
Karenanya, ia berharap masyarakat tidak melakukan aksi panic buying dalam merespon kebijakan tersebut. Mengingat, kebijakan ini bertujuan untuk pemerataan distribusi beras ke masyarakat.
"Karena kalau terjadi panic buying di masyarakat, justru akan merugikan kelompok konsumen tertentu," tuturnya.
Selain itu, Pemerintah juga diminta untuk lebih aktif menyosialisasikan kebijakan pembatasan pembelian beras SPHP maksimal 10 kilogram per hari ini.
Dengan begitu, tidak akan timbul kegaduhan di tengah masyarakat yang tengah resah atas lonjakan harga beras yang mencekik.
"Pemerintah perlu melakukan komunikasi publik dengan baik dalam proses pembatasan, agar tidak terjadi distorsi informasi yang justru akan memunculkan kepanikan dan kegaduhan," tutupnya.
Adanya pembatasan pembelian beras itu juga direspon Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla. Dia mengatakan sulit untuk mengurangi konsumsi beras, karena menjadi makanan pokok.
"Meskipun dibatasi," katanya usai pembukaan Konferensi Agama dan Perubahan Iklim Asia Tenggara yang digelae Majelis Hukama Muslimin (MHM) di Jakarta.
Pria yang akrab disapa JK itu mengatakan yang terpenting adalah menjaga pasokan atau suplai beras. Menurutnya saat ini tidak hanya di Indonesia saja yang mengalami masalah stok beras.
Banyak negara yang mengalami masalah serupa. Bahkan di Malaysia, dikabarkan sudah terjadi panic buying beras.
Menurut dia upaya menambah produktivitas beras jika dilakukan sekarang, sudah terlambat. Karena menanam padi sampai panen dan diolab jadi beras butuh proses. Upaya yang bisa dilakukan adalah berhemat untuk konsumsi beras.
Caranya dengan melalukan substitusi sumber pangan alternatif. Seperti ubi, singkong, dan lainnya.
Pada forum yang dihadiri tokoh-tokoh agama itu, dia mengajak untuk bersama-sama mengambil langkah kongkrit mengatasi krisis pangan.
Dia mengatakan urusan pangan, sifatnya universal. Dirasakan oleh pemeluk semua agama.
JK sendiri merasakan kondisi iklim saat ini berubaj drastis. Dia mencontohkan di Jakarta pada siang hari, saat ini bisa sampai 36 derajat celcius.
"Jarang terjadi dalam pengalaman di Indonesia. Dulu panas seperti ini di padang pasir," katanya.
Kemudian banjir biasanya terjadi di daerah tropis. Tetapi baru-baru ini banjir jiga menerjang Eropa dan Amerika sebagai negara sub tropis.
Begitupun dengan kebakaran hutan selama ini di negara-negara Khatulistiwa seperti Indonesia. Namun belakangan juga terjadi di Kanada dan Eropa.
Menurut dia anomali itu adalah efek dari perubahan iklim.
"Akibatnya kehidupan terpengaruh. Makanan berkurang. Produksi beras di ASEAN berkurang," katanya.
Sekali lagi JK menegaskan peran tokoh agama penting untuk mengatasi krisis pangan serta efek perubahan iklim lainnya.
Sementara Satgas Pangan Polri juga turut berupaya membantu menstabilkan harga beras.
Kasatgas Pangan Polri Brigjen Whisnu Hermawan mengatakan sedang bersama Wakapolri Komjen Agus Andrianto dalam kegiatan panen raya padi di Kalimantan Selatan.
"Masih di Kalsel ini" paparnya menunjukkan foto kegiatan panen raya padi.
Satgas Pangan selama ini dikenal dalam upaya menjaga kestabilan harga pangan. Dengan mengecek ketersediaan stok, menjaga distribusi efektif dan efisien serta memastikan kemampuan daya beli masyarakat.
"Besok kami jelaskan langkahnya," paparnya.
Satgas Pangan Polri dibentuk sejak 2017 lalu. Salah satu keberhasilan Satgas Pangan adalah mampu menjaga kestabilan harga pangan.
Sekaligus, melakukan proses hukum bila terdapat unsur pidana dalam distribusi pangan.
Sejumlah kasus yang pernah diungkap diantaranya impor ilegal bawang bombai, penimbunan bawang putih, hingga beras oplosan.
Kini Satgas Pangan diharapkan mampu membantu dalam menjaga stok dan menstabilkan hargan beras. (ygi/bry/mim/agf/wan/mia/idr)
Editor : Syahriani Siregar