JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum mulai mempublikasi formulir C1 dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang menampilkan perolehan suara per TPS.
Sayangnya, data yang dipublikasikan banyak mengalami kesalahan input sehingga memicu spekulasi kecurangan di media sosial.
Untuk diketahui, Sirekap sendiri bukan rekapitulasi hasil resmi Pemilu 2024 melainkan sebatas alat bantu untuk mempublikasikan hasil kepada masyarakat.
Adapun hasil resmi, tetap mengacu pada penghitungan manual yang digelar di kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional.
Namun demikian, tetap saja kesalahan input berpotensi disalahpahami publik.
Oleh karena itu, mantan Ketua KPU Ilham Saputra berharap KPU bisa segera menjelaskan kepada publik.
Sebab, hal itu bisa berdampak pada kepercayaan masyarakat pada pemilu.
"Agar publik tidak gaduh dan mengintepretasi itu adalah kecurangan," ujarnya kepada media kemarin.
Selain menjelaskan ke masyarakat, KPU juga hendaknya dapat memastikan bahwa kelalaian tidak lagi terjadi.
Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengakui ada kesalahan atau ketidaktepatan pada sejumlah hasil di Sirekap.
Hal itu disebabkan oleh sistem konversi dari pembacaan gambar formulir yang diunggah tidak bekerja sempurna.
Namun dia menegaskan, secara sistem pihaknya juga telah mendeteksi kesalahan. Bahkan, jumlahnya melebihi yang tersebar di media sosial.
"Sudah kami pantau dan termonitor itu tadi ada (salah konversi) di 2.325 TPS," ujarnya di Kantor KPU RI kemarin.
Terhadap kesalahan tersebut, Hasyim memastikan akan segera diperbaiki.
Dalam kesempatan itu, dia juga menilai ada sisi positif di balik keluhan masyarakat terhadap Sirekap.
Hal itu menunjukkan bahwa sistem ini sudah dikenal dan diakses publik.
Publikasi Sirekap juga menjadi komitmen KPU untuk tidak menutupi data di semua TPS.
"Enggak ada yang sembunyi-sembunyi, enggak ada yang dian-diam. Jadi kita publikasikan apa adanya," kata Hasyim.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, Sirekap memang sebatas alat bantu publikasi.
Adapun hasil real count resmi nantinya menggunakan rekapitulasi berjenjang dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional.
Namun Bagja mengingatkan, proses input data harus tetap hati-hati agar niat menyediakan alat bantu tidak justru menjadi persoalan.
"Semoga alat bantu ini tak menjadi permasalahan," ujarnya.
Keganjilan terhadap sistem Sirekap juga ditemukan oleh Chairman Lembaga Riset Keamanan SIber CISSREC Pratama D. Pershada.
Temuannya berupa perbedaan jumlah suara yang dimasukkan ke sistem Sirekap di TPS 013 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat.
”Ada perbedaan suara antara C Hasil dengan yang masuk sistem Sirekap,” paparnya.
Tak hanya itu, beberapa data yang tampil dalam Sirekap berbeda dengan form C Hasil, seperti jumlah DPT dan jumlah suara sah.
Yang lebih memprihatinkan adalah jumlah perhituangan suara pemilih presiden. Misalnya, jumlah suara capres nomor urut 2 menjadi 617 suara. Padahal, dalam form C Hasil hanya mendapatkan 117 suara.
”Dilihat dari problemnya, sepertinya Sirekap dalam sistem entry data tidak memiliki fitur error checking,” paparnya.
Seharusnya, fitur error checking ini sangat mudah dimasukkan dalam pembuatan sistem sehingga kesalahan memasukkan data secara sengaja atau tak sengaja tidak bisa terjadi.
”Jika error checking disematkan dalam entry data, maka sistem akan menolak jika jumlah suara pemilihan presiden berada di atas jumlah suara sah,” terangnya.
Dia mengatakan, teknologi error checking adalah teknologi yang sederhana atau mudah.
Seharusnya itu digunakan oleh KPU yang mengelola kegiatan sekelas pemilu.
Sistem Sirekap ini juga menurutnya bisa dibilang bodoh karena teknologi yang sederhana pun tidak diterapkan.
”Ya, kalau yang membuat anak SD, salah seperti ini biasa. Ini lembaga negara kok kesalahan teknologinya seperti itu,” jelasnya.
Dengan itu maka bisa dapat disimpulkan bahwa keganjilan pada Sirekap ini bisa terjadi karena disengaja atau tidak disengaja.
Dia mengatakan, sistem Sirekap ini menggunakan teknologi android, yang memanfaatkan ponsel milik anggota PPS.
”Bisa jadi handphone-nya tidak memiliki spesifikasi tinggi hingga foto buram hingga bacaannya berbeda. Tapi, seharusnya ini bisa diedit dengan disaksikan oleh saksi dan Bawaslu,” tuturnya.
Temuan Bawaslu
Di sisi lain, (Bawaslu) telah menuntaskan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara 14 Februari 2024.
Hasilnya, Bawaslu menemukan 19 permasalahan, dengan rincian 13 pada pemungutan suara dan enam lainnya dari penghitungan suara.
Salah satu permasalahan yang mengemuka adalah ditemukannya intimidasi kepada pemilih.
Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty mengatakan, kasus intimidasi terjadi di sejumlah TPS. Dalam proses pemungutan terjadi di 2000-an TPS.
"Di 2.271 TPS didapati terjadi intimidasi kepada pemilih dan atau penyelenggara pemilu di TPS," ujarnya di Kantor Bawaslu RI Jakarta.
Kemudian, ada juga kasus mobilisasi untuk datang ke TPS. Hal itu terjadi di 2.632 TPS.
Sementara dalam tahapan penghitungan suara, intimidasi juga terjadi di seribuan TPS.
"1.473 TPS yang didapati adanya intimidasi terhadap penyelenggara," tuturnya.
Sebaran kasus itu terjadi di banyak daerah, antara lain di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jogyakarta, hingga Riau.
Mobilisasi, lanjut dia, dilakukan oleh sejumlah unsur. Mulai dari tim sukses, peserta pemilu, hingga penyelenggara.
Namun, dia tidak membeberkan mobilisasi dilakukan untuk mencoblos calon yang mana.
Selain intimidasi, kasus lain yang mengemuka adalah terjadinya penggunaan hak pilih lebih dari satu kali. Itu dilaporkan ada di 2.413 TPS yang tersebar di banyak daerah.
Inventarisasi Dugaan Kecurangan
Kubu pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) mulai menginventarisasi dugaan kecurangan pemilu 2024.
Mereka mengklaim mengantongi banyak bukti dan laporan dugaan kecurangan dari berbagai pihak.
Mulai dari saksi dan relawan Amin. Timnas Amin menyebut dugaan kecurangan itu meliputi beberapa kelompok.
Pertama, indikasi penggelembungan suara. Berdasar laporan yang diterima, indikasi penggelembungan terjadi di ribuan tempat pemungutan suara (TPS).
Timnas menemukan perbedaan jumlah suara di TPS dengan data real count KPU.
Wakil Ketua Dewan Pakar Timnas Amin, Amin Subekti menjelaskan, dari 335 laporan penggelembungan suara yang diterima dan diverifikasi sejauh ini, terdapat perbedaan angka di dalam tabulasi dengan dokumen pendukung C1 Hasil yang ada di situs pemilu2024.KPU.go.id.
”Itu tersebar di 181 (kabupaten) kota dan 36 provinsi,” kata Amin dalam konferensi pers, kemarin (15/2).
Dia menegaskan, indikasi penggelembungan suara di ratusan TPS itu tidak hanya terjadi pada satu pasangan calon (paslon) tetapi semua paslon.
Namun, proporsi suara yang digelembungkan paling banyak ada di kubu paslon 02, yakni 65 persen.
Sementara paslon 01 mendapat tambahan 19,6 persen. Kemudian pasangan nomor urut 3 mendapatkan 15,4 persen.
Pengecekan perbedaan jumlah suara di tabulasi dan dokumen C1 Hasil di website resmi KPU itu bisa diakses oleh siapa saja.
Dari penelusuran Koran ini di situs yang sama, perbedaan jumlah angka masih terjadi hingga tadi malam.
Di TPS 146 Kalideres, Jakarta Barat, misalnya, jumlah suara paslon 02 di tabulasi menunjukkan angka 794.
Sementara di dokumen pendukung C1 Hasil menunjukkan angka berbeda, yakni 99 suara.
Tidak hanya suara paslon 02, angka suara paslon 03 juga berbeda.
Di tabulasi, perolehan suara Ganjar-Mahfud tertulis 17. Sementara di dokumen C1 hanya 14.
Perbedaan angka itu juga terjadi pada TPS 001 Penumangan Baru, Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Barat, Lampung. Jumlah suara paslon 02 tertulis di tabulasi sebesar 464.
Sementara di dokumen C1 tertulis 164 suara. Sementara suara paslon 01 dan 03 tidak terjadi perbedaan.
Perbedaan semacam itu juga sempat terjadi di beberapa TPS lain di Banten dan Jawa Tengah.
Ketua Tim Hukum Nasional (THN) Amin Ari Yusuf Amir menambahkan, ada beberapa dugaan kecurangan lain yang telah dikelompokkan.
Mulai dari surat suara yang sudah tercoblos sebelum surat suara diterima pemilih hingga pengerahan kepala desa untuk mengarahkan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
”Lalu (klaster kecurangan, Red) pengarahan lansia oleh KPPS, jumlah surat suara yang kurang, penghalangan pemilih di PPLN, manipulasi data DPT (daftar pemilih tetap, Red), lalu upaya menghalangi saksi di TPS dan money politics,” ujarnya.
Sementara itu, partai pendukung Ganjar-Mahfud menggelar pertemuan di Gedung High End di Jalan Menteng, kemarin.
Pertemuan tersebut dihadiri ketua umum partai pendukung Ganjar-Mahfud, Capres Ganjar dan Cawapresnya Mahfud M.D. serta tim inti TPN.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut disampaikan berbagai temuan dari aktivis demokrasi terkait kecurangan pemilu.
"Selain itu, dikaji juga soal pasal-pasal Undang-Undang Pemilu terkait keterlibatan pejabat negara. Yang menurut UU seharusnya bertentangan," ujarnya.
Yang utama, jelas Hasto, kecurangan pemilu akan dibuktikan sejak hulu hingga ke hilir.
Dimulai dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi, berbagai intimidasi kepala daerah, penggunaan aparatur negara, hingga politik anggaran yang digunakan untuk mendukung Capres 02.
"Ini merupakan anomali pemilu yang menyentuh aspek legitimasi pemilu," tegasnya.
Semua kecurangan itu menurutnya akan dibuktikan secara komprehensif oleh tim khusus yang dibentuk TPN.
Tim khusus ini terdiri dari pakar hukum, pakar teknologi informasi, pakar demografi dan sejumlah orang berpengalaman.
"Mereka merupakan masyarakat sipil yang berintegritas," urainya.
Dia mengatakan bahwa anomali Pemilu 2024 ini salah satunya terlihat dari perbedaan hasil antara PPLN dengan di dalam negeri.
PPLN yang tidak tersentuh intimidasi, tidak tersentuh bansos dan berbagai kecurangan lainnya memenangkan Capres 03.
"Ini tentunya anomali itu," urainya.
Anomali lain, lanjutnya, di kandang-kandang banteng PDIP mendapatkan suara pileg yang tinggi. Namun, dalam pilpres suaranya tidak mengikuti.
"Saya pastikan ada intimidasi ke kepala daerah yang berasal dari Partai Banteng," jelasnya.
Apakah Capres 03 akan bekerja sama dengan Capres 01 untuk menyikapi kecurangan pemilu? Dia mengatakan bahwa dari informasi yang didapatkan pihaknya, paslon 01 juga merasakan hal yang sama.
"Namun, untuk ini akan dikerjakan di tim masing-masing yang tentu berintegritas," terangnya.
Wakil Ketua Tim Kampanye (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno menanggapi santai tudingan kecurangan yang disampaikan paslon lain.
Baginya, hal itu biasa disampaikan pihak yang kalah dalam kontestasi di berbagai level.
"Bahkan pemilihan kepala desa pun pasti ada klaim kecurangan," ujarnya.
Namun, sistem hukum Indonesia telah memberikan ruang bagi pihak-pihak yang merasa dicurangi untuk melakukan pelaporan.
Jadi, pihak yang merasa dirugikan bisa memanfaatkannya.
"Jalurnya sudah ada melalui Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu) dan saya kira jalur yang sudah disediakan itu bisa dimanfaatkan," imbuhnya.
TKN sendiri optimistis kemenangan satu putaran sudah bisa dipastikan diraih paslonnya. Sebab, klaim itu sejalan dengan hasil quick count semua lembaga survei yang kredibel.
Presiden Joko Widodo juga turut mengomentari terkait kecurangan pemilu kali ini. Jokowi menilai bahwa mekanisme pengawasan telah ada dan berlapis.
Menurutnya, di setiap tempat pemungutan suara (TPS), telah ada saksi dan perwakilan Bawaslu.
“Aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan," bebernya.
Kepala Negara menyebut bahwa jika ditemukan kecurangan dalam pemilu, maka semua pihak bisa membawa buktinya ke Bawaslu hingga ke Mahkamah Konstitusi nantinya.
“Saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti, langsung bawa ke Bawaslu. Ada bukti, bawa ke MK," tutur Jokowi.
Dia juga mengomentari terkait hasil hitung cepat atau quick count. Jokowi meminta semua pihak untuk bersabar dan menunggu penghitungan dari KPU.
“Hasil penghitungan quick count itu adalah metode penghitungan yang ilmiah. Tetapi apapun, kita harus menunggu hasil resmi dari KPU,” tuturnya.
Gangguan Mental Pasca-Pemilu
Pada bagian lain, usai pileg berakhir sejumlah tim sukses (timses) caleg diduga mengalami indikasi gangguan mental.
Hal ini merujuk pada adanya sejumlah nama yang masuk ke RSUD Tamansari Jakarta untuk mendapat perawatan.
”Saat ini sudah 40 orang mendaftar dan beberapa di antaranya tertulis di kolom institusi sebagai timses caleg di bit.ly/skriningjiwarsudtamansari,” ujar Kepala Seksi Pelayanan Medik Dan Keperawatan RSUD Tamansari Jakarta, Ngabila Salama, kemarin.
Diakuinya, RSUD Tamansari memang membuka layanan konsultasi indikasi gangguan mental bagi caleg, timses caleg, KPPS, fans fanatik, dan partisipan pemilu lainnya.
Layanan bisa diakses pada Senin-Sabtu, pukul 12.00-21.00 WIB sesuai jadwal praktek psikiater.
Pendaftarannya pun mudah, cukup menghubungi nomor layanan di 085892481576.
”Untuk tarif pasien umum konseling dengan psikiater Rp 60 ribu saja. Jika ada rujukan BPJS dari FKTP maka gratis,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga menyediakan layanan uji stress gratis pada Selasa (20/2) nanti.
Bekerja sama dengan RS Soeharto Heerdjan, pada uji stress gratis ini akan ada interpretasi hasil tes canggih oleh psikiater dan psikolog klinis.
”RSUD kami juga berencana membuka layanan konsultasi online by zoom selama 15 menit per pasien sebagai penapisan awal kasus. Layanan ini untuk memutuskan apakah perlu tatap muka dengan psikiater untuk konseling dan pengobatan atau tidak,” paparnya.
Ngabila turut meminta para petugas KPPS, panitia penyelenggara pemilu, caleg, tim sukses, partisipan pemilu, termasuk masyarakat umum untuk tidak takut memeriksakan diri.
Sebab, semua masalah fisik dan mental dapat ditatalaksana secara gratis dengan BPJS Kesehatan.
Upaya ini pun bisa sebagai salah satu upaya mencegah komplikasi atau minum obat dalam jangka waktu lama.
”Jangan malu atau takut distigma untuk konsultasi baik online atau langsung ke psikolog dan psikiater. Misal ada gangguan ringan seperti cemas, insomnia, depresi, impulsif, gangguan mood, kelelahan, kehilangan minat, overthinking, dan lainnya,” paparnya. (far/idr/tyo/mia/lyn)
Editor : Syahriani Siregar