PONTIANAK POST - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson memberikan atensi terhadap 113 pelajar SMAN 1 Mempawah yang terancam gagal mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 akibat kelalaian penginputan data oleh pihak sekolah.
Orang nomor satu di Kalbar itu pun langsung bergerak cepat mencari solusi, karena hal ini terkait dengan kebijakan pemerintah pusat lewat Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
Demi memastikan para tersebut tetap memiliki kesempatan mengikuti SNBP, Harisson langsung menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalbar beserta pihak sekolah untuk berangkat ke Jakarta dan berkonsultasi dengan Kemendiktisaintek.
"Saya sudah meminta Kepala Disdikbud Kalbar serta Kepala SMAN 1 Mempawah untuk segera menemui Kemendiktisaintek guna membahas solusi bagi para pelajar ini. Kami ingin memastikan mereka tetap bisa mengikuti SNBP,” ungkap Harisson, Selasa (4/2/).
Tidak hanya itu, Harisson juga telah melayangkan surat resmi kepada Mendiktisaintek agar sistem SNBP dapat dibuka kembali untuk pelajar SMAN 1 Mempawah.
“Saya juga sudah mengirimkan surat pengantar kepada menteri agar ada pertimbangan untuk membuka kembali sistem pendaftaran SNBP. Saya ingin memastikan anak-anak ini tetap memiliki peluang untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi,” tegasnya.
Menurut Harisson, kelalaian penginputan data bukan hanya disebabkan oleh kesalahan administrasi semata, tetapi juga akibat banjir besar yang melanda Kabupaten Mempawah selama beberapa pekan terakhir.
“Saya menyadari bahwa kesalahan ini bukan semata-mata karena kelalaian guru dalam menginput data, tetapi kita juga harus melihat kondisi di lapangan. Mempawah sedang dilanda banjir besar selama tiga minggu terakhir dan ini pasti berpengaruh terhadap proses pengisian data siswa,” jelasnya.
Harisson juga menyoroti perlunya mitigasi atau antisipasi dari pihak Kemendiktisaintek agar kejadian seperti ini tidak terulang. “Di antara banyaknya SMA/SMK dan MA baik negeri maupun swasta, pasti ada petugas yang melakukan kesalahan atau human error.
Ke depan, sistem harus memiliki mekanisme mitigasi, seperti peringatan otomatis bagi sekolah yang belum melengkapi data sebelum batas waktu berakhir. Jangan sampai sistem tiba-tiba ditutup tanpa ada notifikasi lanjutan, yang akhirnya merugikan pelajar,” tegasnya.
Harisson menekankan bahwa yang terpenting saat ini adalah mencari solusi, bukan saling menyalahkan. Ia berharap agar Kemendiktisaintek dapat memberikan kebijakan khusus untuk menyelamatkan masa depan pelajar yang terdampak.
“Saya ingin ini menjadi pembelajaran bagi semua sekolah di Kalbar agar lebih teliti dalam menangani administrasi pendidikan. Jangan sampai kesalahan teknis seperti ini merugikan siswa yang sudah berjuang untuk prestasi mereka,” pungkasnya. (mse)
Editor : Miftahul Khair