PONTIANAK POST – Banjir parah di sebagian wilayah Jakarta dan Bekasi pada Selasa (4/3) lalu disebabkan multifaktor. Selain derasnya hujan di wilayah Bogor dan sekitarnya, penurunan muka tanah (landsubsidence), perubahan tata guna lahan (landusechange), serta kenaikan muka air laut menyumbang terjadinya banjir.
Analisis pemicu banjir Jakarta dan Bekasi itu disampaikan peneliti ahli madya dari Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN Yus Budiono. ’’Penurunan muka tanah berkontribusi hingga 145 persen terhadap peningkatan risiko banjir (selengkapnya lihat grafis, Red),’’ katanya, kemarin (8/3).
Dia melanjutkan, banjir di Jabodetabek beberapa hari lalu lebih dominan disebabkan fluvial flood alias luapan air sungai. Skemanya, hujan terjadi lebih intens di bagian hulu sehingga air di sungai-sungai besar meluap.
Yus menyampaikan, untuk mengatasi banjir, BRIN telah melakukan berbagai riset dan inovasi. Salah satunya adalah mengembangkan sistem informasi danau pada danau prioritas. Berikutnya, sistem tersebut diterapkan untuk memetakan setu-setu atau danau kecil di Jakarta yang berfungsi sebagai tempat penampungan air sementara.
Mengenai sistem peringatan dini, BRIN telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan sistem prediksi berbasis AI dan data real-time. Termasuk dengan BristolUniversity, Inggris. Teknologi itu diharapkan bisa meningkatkan akurasi prediksi banjir serta memberikan peringatan lebih cepat kepada masyarakat.
Kepala Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN Luki Subehi menambahkan, pengelolaan sumber daya air dan perubahan tata guna lahan di wilayah perkotaan sangat berkontribusi pada banjir. Pengurangan luas hutan dan daerah resapan air di wilayah hulu, khususnya di sepanjang Sungai Bekasi dan Ciliwung, menjadi pemicu utama meningkatnya aliran air permukaan.
’’Banjir di Bekasi, misalnya, terjadi hampir setiap tahun.Sebab, daerah hulunya kurang mampu meresapkan air. Sementara daerah datarannya telah dipenuhi permukiman,’’ungkapnya.
Pembangunan kawasan permukiman baru sering tidak diiringi sistem drainase yang memadai. Menurut dia, langkah mitigasi yang perlu segera dilakukan adalah pengerukan sungai dan saluran air sebelum musim hujan tiba.
’’Di beberapa negara seperti Belanda, konsep room for water diterapkan dengan menyediakan kolam-kolam penampungan air di sekitar sungai,’’ katanya.
Ironisnya, yang justru di beberapa wilayah Jabodetabek, banyak area roomforpeopleyang dibangun menjadi permukiman. Khususnya di sekitar aliran sungai.
Baca Juga: Menteri HAM Dukung Penuh RUU Masyarakat Adat untuk Perlindungan Hak dan Pelestarian Budaya
Siapkan Gugatan Perdata
Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) kini tengah menyiapkan gugatan perdata kepada seluruh pihak yang dinilai menjadi pemicu banjir yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya beberapa waktu lalu.
Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq, Sabtu (8/3) mengatakan pihaknya telah melayangkan surat paksaan pembongkaran mandiri kepada empat pihak yang berlokasi di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung dan DAS Bekasi, yang dinilai menjadi pemicu banjir.
"Namun demikian tidak berhenti sampai di sini, kami juga sedang menyiapkan langkah-langkah gugatan perdata terkait dengan entitas yang telah menyebabkan banjir, baik itu di DAS Ciliwung maupun di DAS Bekasi," katanya.
Menteri Hanif menilai kedua DAS tersebut memainkan peran vital terhadap kehidupan masyarakat yang tinggal di hilirnya, sehingga penegakan hukum yang berkenaan dengannya harus diperkuat.
"Jadi, dua DAS ini berbeda dan sama-sama menimbulkan kerugian yang cukup serius. Pemerintah harus berbuat dengan cermat untuk mengembalikan dan memulihkan ini. Tidak lagi kita bisa bernarasi saja, tetapi tindakan nyata dan konkret harus kita bangun," tegasnya.
Menteri LH menekankan bahwa dalam hal ini semua pihak harus diingatkan, sebab semuanya memiliki kedudukan hukum yang sama dalam rangka menegakkan sendi-sendi tata lingkungan yang berpengaruh banyak dengan kehidupan masyarakat yang tinggal di hilirnya.
"Jadi, teman-teman yang kebetulan berada di lansekap ataupun dari topografi ataupun dari sistem (di daerah) atas, sistem penjaga lingkungan yang atas, kita wajib menjaga lingkungannya untuk menyiapkan pelayanan ekosistem lingkungannya ke lapisan bawah. Jadi, di DAS Ciliwung, DAS Bekasi, ini di bawahnya hidup 31 juta orang, dan kita wajib menjaga itu," ungkapnya.
Ia juga menyampaikan pihaknya sedang berdiskusi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan inventarisasi ulang terkait dengan unit-unit usaha yang ada di wilayah hulu DAS untuk mengambil langkah-langkah penanganan demi mengembalikan fungsi hulu sungai. (wan/idr/dri/ant)
Editor : A'an