PONTIANAK POST - Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025 melaporkan setidaknya 14 dugaan kecurangan selama dua hari pertama pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 2025.
"Kasus kecurangan itu terjadi sejak tanggal 23 April ada 9 kasus yang tercatat, (pada) 24 April ada 5 kasus," ujar Ketua Tim Penanggung Jawab SNPMB 2025, Eduart Wolok,dikutip dari Antara dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.
Eduart menguraikan bahwa bentuk-bentuk kecurangan yang ditemukan mencakup penggunaan alat bantu ilegal seperti kamera, ponsel, serta software seperti remote desktop.
Walaupun jumlah kasus relatif kecil—sekitar 0,0071 persen dari total 860.976 peserta—Eduart menegaskan bahwa pihak panitia tetap bersikap tegas terhadap segala bentuk pelanggaran.
"Persentasenya sangat kecil, tetapi tugas kami tidak akan menolerir yang sekecil itu. Karena dengan berbagai modus yang lebih canggih, apakah ini merupakan model atau motif yang bukan perseorangan dan sebagainya ini sedang kita investigasi," tambahnya.
Sebagai langkah antisipatif, panitia telah menempatkan alat deteksi logam di seluruh lokasi UTBK 2025. Namun, Eduart mengakui bahwa efektivitas pengawasan perlu ditingkatkan karena masih ditemukan sejumlah alat terlarang.
"Bahkan sampai kemarin itu kita bisa menemukan ada handphone yang ditempel di badan dan sebagainya, di sepatu juga ada. Kita sudah punya sebenarnya bukti-bukti dan gambar-gambarnya. Tetapi yang perlu diingat bahwasannya niat untuk mencurangi pelaksanaan UTBK ini. Alhamdulillah sampai sejauh ini tidak memberikan dampak atau bisa kita mitigasi sehingga tidak mengganggu jalannya UTBK," jelas Eduart.
Menurutnya, berbagai temuan tersebut menjadi dasar evaluasi untuk memperbaiki standar operasional prosedur (SOP) ke depannya, guna mencegah terulangnya kecurangan.
Eduart juga mengingatkan para peserta agar tidak tergiur dengan tawaran masuk perguruan tinggi impian melalui cara-cara curang.
Ia menekankan kepada para orang tua agar tidak khawatir soal kemungkinan kebocoran soal. Pelaksanaan UTBK tetap berjalan secara adil dan sesuai prosedur.
"Kami masih membuka peluang apabila memang kita miliki dan sebagainya, mungkin kita akan membawa ke aparat yang lebih berwenang agar supaya menjadi pembelajaran untuk (tindakan) ini yang tidak bisa dibenarkan," ucap Eduart Wolok. (mif/ant)
Editor : Miftahul Khair