
Oleh: Nazhif Ali Murtadho, S.H., M.H.*
Wacana yang dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mengenai rencana penutupan sejumlah program studi (prodi) yang dianggap tidak relevan telah memicu gelombang diskursus yang cukup tajam di ruang publik. Kebijakan ini muncul sebagai respons atas dinamika pasar kerja global dan ambisi pemerintah untuk menyelaraskan pendidikan tinggi dengan delapan industri strategis nasional.
Di atas kertas, langkah efisiensi ini tampak rasional, sebuah ikhtiar korektif untuk memastikan bahwa investasi waktu dan biaya yang dikeluarkan mahasiswa tidak berujung pada kesia-siaan. Namun, jika kita menelisik lebih dalam, kebijakan tersebut menyimpan risiko fundamental berupa reduksi makna pendidikan menjadi sekadar instrumen industri. Pendidikan tinggi kini seolah-olah dipaksa menjadi pabrik konten dan tenaga kerja, sementara fungsi luhurnya sebagai pusat peradaban dan pembentukan nalar kritis perlahan-lahan mulai tergerus oleh pragmatisme ekonomi yang sempit.
Persoalan ini bukan sekadar urusan administratif mengenai penutupan prodi, melainkan cerminan dari cara negara memandang masa depan manusia dan masyarakatnya. Apakah universitas hanya bertugas menghasilkan pekerja yang patuh pada kebutuhan pasar saat ini, ataukah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam membentuk warga negara yang kritis, berbudaya, dan mampu memahami kompleksitas kehidupan sosial?
Pertanyaan filosofis inilah yang sering kali absen ketika otoritas berbicara tentang efisiensi dan relevansi. Sebagai institusi publik, universitas memiliki mandat konstitusional yang jelas. Dalam pasal 31 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945, ditegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Mandat ini kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menekankan bahwa pendidikan tinggi harus menghasilkan lulusan yang berdaya guna dan berdaya saing melalui pengembangan kebudayaan untuk kemaslahatan bangsa.
Logika Industri dan Reduksi Pengetahuan
Ada kecenderungan berbahaya ketika relevansi sebuah disiplin ilmu hanya diukur dari kedekatannya dengan kebutuhan industri jangka pendek. Pandangan ini seolah-olah menganggap bahwa masa depan dapat diprediksi secara pasti melalui kacamata ekonomi hari ini. Padahal, sejarah membuktikan bahwa banyak lompatan besar peradaban justru lahir dari bidang-bidang yang pada masanya dianggap "tidak praktis".
Ilmu dasar seperti matematika murni atau fisika teoretis sering kali baru menemukan aplikasi praktisnya puluhan tahun kemudian dalam bentuk teknologi yang kita nikmati sekarang. Jika negara hanya mendukung ilmu yang langsung "laku di pasar", kita sedang memotong akar inovasi jangka panjang. Kita berisiko menciptakan generasi yang mungkin terampil secara teknis, tetapi miskin daya pikir; siap kerja, tetapi tidak siap mencipta. Pendidikan seharusnya memanusiakan manusia, bukan sekadar memproduksi agen produksi yang kaku.
Kritik terhadap kebijakan penutupan prodi ini sering kali menyoroti bidang humaniora, seni, sastra, dan ilmu sosial. Bidang-bidang ini sering dianggap tidak prioritas karena tidak secara langsung menghasilkan output ekonomi yang kasatmata. Padahal, bangsa yang besar tidak hanya dibangun oleh insinyur dan teknokrat, tetapi juga oleh filsuf, sejarawan, dan sastrawan yang menjaga memori kolektif serta melatih empati manusia.
Sejarah membantu kita memahami akar konflik, antropologi membantu membaca keragaman budaya, dan filsafat mengajarkan cara berpikir kritis terhadap kekuasaan. Tanpa keberadaan mereka, pembangunan hanya akan menjadi proyek ekonomi tanpa jiwa sosial. Menghapus prodi-prodi ini atas nama relevansi industri adalah bentuk pendangkalan intelektual yang akan merugikan stabilitas sosial dan kualitas demokrasi kita di masa depan.



